Kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional dinilai cukup strategis. Indikator itu tergambarkan dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai lebih dari 60 persen.
Tidak hanya berkontribusi terhadap PDB, merujuk data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), dari sisi jamaahnya juga cukup besar. Pelaku UMKM di tanah air mencapai 64,2 juta. Nilai perputaran ekonomi di sektor itu mencapai Rp8,57 triliun.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu instrumen insentif agar sektor itu tetap menggeliat. Melalui fasilitas itu, pelaku di sektor itu bisa mendongkrak usahanya sekaligus juga mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Dalam rangka itu, pemerintah telah mematok target penyaluran KUR 2024 sebesar Rp300 triliun, atau naik dibandingkan penyaluran tahun lalu yang mencapai Rp297 triliun.
Dari sisi penggunaanya, menurut data dari Kemenkop dan UKM, pelaku UKM melakukan peminjaman dana KUR kebanyakan digunakan untuk modal kerja atau dengan porsi 93 persen. Sisanya, sebanyak 6 persen digunakan untuk investasi, dan 1 persen untuk kebutuhan lainnya seperti renovasi rumah, pembelian kendaraan, dan keperluan lainnya.
Bagaimana dengan realisasi KUR hingga 16 April 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi kredit bagi pelaku usaha kecil itu sudah mencapai Rp54,3 triliun. Realisasi tersebut setara 18,11 persen dari target penyaluran KUR 2024 yang sebesar Rp300 triliun.
Adapun KUR tersebut sudah disalurkan kepada 937.359 debitur. Maka pemerintah pun berharap, penyaluran KUR itu bisa terus digeber sehingga pelaku UMKM bisa meningkatkan kapasitas usahanya. Ujungnya, perekonomian nasional pun menggeliat.
"UMKM turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, karena itulah pemerintah mengupayakan berbagai dukungan untuk pelaku UMKM agar makin berkembang. Salah satunya melalui program KUR," dikutip dari unggahan instagram @ditjenperbendaharaan, Minggu (21/4/2024).
Bagaimana proporsi penyaluran KUR 2024? Ditjen Perbendaharaan menyebutkan, dana itu disalurkan berdasarkan jenisnya, yakni KUR mikro dengan porsi sebesar 67,78 persen, KUR kecil 31,63 persen, KUR super mikro sebesar 0,58 persen dan KUR TKI sebesar 0,01 persen dari total penyaluran KUR tahun ini.
Beranjak dari data di atas, harapannya penyaluran KUR 2024 terus menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Meskipun tidak dipungkiri, pelaku usaha di sektor riil kini menghadapi tantangan yang tidak mudah, berupa pelambatan ekonomi akibat faktor geopolitik global.
Bantu Naik Kelas
Oleh karena itu, afirmasi pemerintah untuk tetap peduli terhadap UMKM patut diapresiasi, termasuk dukungan pemberian kredit lunak, sehingga membantu sektor itu untuk naik kelas. Dari sisi pelaku UKM, mereka memandang program KUR jadi solusi yang efektif dalam meningkatkan akses keuangannya. Bahkan, KUR dinilai memiliki peran yang strategis dalam memberikan dukungan kepada sektor yang terdampak, terutama di tengah kondisi global yang tidak pasti selain mendongkrak daya tahan ekonomi dalam menghadapi tantangan eksternal.
Melalui KUR, pelaku tidak lagi kesulitan untuk mencari modal usaha. Keberadaan program ini juga mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik, dan merangsang pertumbuhan sektor riil.
Namun, untuk memaksimalkan penggunaan dana KUR, pemerintah perlu melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan KUR, termasuk mengurangi tingginya non-performane loan (NPL)-nya atau kinerja kredit yang kurang lancar.
Menurut catatan PT Pefindo Biro Kredit (IdScore), portofolio kredit yang disubsidi pemerintah, termasuk segmen KUR mikro memiliki NPL yang terbilang tinggi. Dalam satu kajian yang pernah dilakukan perusahaan biro kredit itu pada sepanjang 2023 menyebutkan KUR Mikro memiliki tren dengan NPL yang terbilang tinggi sepanjang 2023.
Pefindo pun membuka hasil kajiannya. Hingga November 2023, pemerintah telah mengucurkan KUR mikro sebesar Rp246,72 triliun dengan NPL 6,01 persen. Menurut penilaian Pefindo, tingkat NPL relatif tinggi dibandingan portofolio kredit subsidi pemerintah yang lain. IdScore juga mencatat bahwa sektor yang paling banyak diguyur KUR Mikro adalah perdagangan eceran, seperti sektor makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini menyerap KUR Rp30 triliun.
Segmen selanjutnya adalah aktivitas jasa perorangan lainnya dan sektor perdagangan eceran khusus yang nilainya sekitar Rp20 triliun. Selain itu, di porsi sekitar Rp15 triliun ada sektor perkebunan buah kelapa sawit, sektor pertanian padi, dan sektor perdangangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.
Terakhir, di kisaran Rp5--10 triliun ada sektor pembibitan dan budi daya sapi potong dan sektor perdagangan eceran khusus tekstil di toko. Namun, IdScore menekankan bahwa tren NPL bisa jadi merupakan hal wajar,
Namun, pertanyaannya apakah tingginya NPL di penyaluran dana KUR disebabkan debiturnya nakal? Menjawab pertanyaan itu tentu dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam. "Peningkatan signifikan portofolio kredit program pemerintah terjadi pada 2022, naik 305,3 persen atau setara Rp643,99 triliun. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 melalui stimulus fiskal," tulis IdScore, dikutip Kamis (7/3/2024).
Berdasarkan catatan IdScore, rata-rata penyaluran kredit yang subsidi pemerintah pada 2018 hanya Rp87,67 triliun, kemudian menjadi Rp117,76 triliun pada 2019, dan naik tipis ke Rp127,76 triliun pada 2020.
Kemudian pada 2021, KUR kembali naik tipis ke rata-rata Rp132,28 triliun karena perekonomian belum pulih betul dari pandemi Covid-19. Baru kemudian pada 2022 meloncat ke rata-rata Rp536,18 triliun, sampai akhirnya menjadi rata-rata Rp620,17 triliun pada 11 bulan periode 2023.
Berdasarkan data-data di atas, komitmen pemerintah untuk terus menyediakan fasilitas patut diapresiasi. Tujuannya jelas, pelaku UKM bisa naik kelas. Di sisi lain, pelaku UKM juga perlu terus memperbaiki kinerjanya, termasuknya mengurangi NPL-nya menjadi kredit lancar sehingga dana itu bisa menjadi dana bergulir bagi pengembangan di sektor usaha ‘wong cilik’ tersebut.
Dengan demikian, peran dan fungsi KUR berjalan di rel yang benar, bahkan menjadi instrumen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi perekonomian global yang lagi melambat.
Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari