Dalam waktu dua minggu rumah Asep Hidayat telah berubah wajah. Bangunan lama seluas 70 m2, yang dulunya miring dan rombeng, kini menjadi rumah yang tegak berdinding batako, bertiang besi beton 12 mm, dan berbalut plesteran semen. Serba rapi dengan kusen baru di semua pintu dan jendela, serta lantai keramik yang menghampar bersih. Kamar mandi, WC, dan air bersih ada di dalamnya.
Rumah Asep, 51 tahun, petani di Desa Cihanyi, Kecamatan Cihancung, Kabupaten Bandung itu dipugar melalui Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagai penerima manfaat, Asep menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sebesar Rp17,5 juta.
Jumlah itu tentu tidak cukup. Ia menjual dua ekor kambingnya Rp4 juta, dan ternyata semua itu dapat mestimulasi bantuan dari kerabat serta tetangga, umumnya dalam bentuk material bangunan. Asep pun hanya membayar untuk seorang tukang dan empat kenek. Ditambah bantuan tenaga sukarela dari para kerabat dan tetangga, bangunan itu selesai awal Juli lalu. Seorang pengawas dari PUPR sesekali datang mengontrol sambil membawa masker untuk mereka yang bekerja.
Di Kabupaten Bandung Program BSPS dikerjakan dengan cepat. Bantuan Rp23,6 miliar dari PUPR telah dialokasikan guna memugar 1.350 unit bangunan yang tergolong rumah tidak layak huni (RTLH). Sampai akhir Juli, lebih dari separuh RTLH yang menjadi target telah selesai dipugar.
Kementerian PUPR menganggarkan Rp4,69 triliun untuk Program BSPS 2020 di 449 kabupaten-kota. Tercatat hingga 23 Juli 2020, realisasi BSPS ini sudah 52,5% senilai Rp2,46 triliun. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program ini sebanyak 101.771 orang.
Di Desa Air Masu, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan, sedang membangun rumah susun untuk para santri di Pondok Pesantren Nurul Falah. Rumah rumah susun (rusun) itu akan dibangun berlantai dua, model barak untuk 90 santri. Anggarannya Rp3,18 miliar. Targetnya empat bulan selesai. Tahun 2020 ini juga, ada dua rusun lainnya yang akan dibangun di Provinsi Bangka Belitung.
Percepatan Serapan
Jajaran PUPR memang terus menginjak pedal gas melakukan pembangunan sarana dan infrastruktur. Ada proyek jalan, jembatan, jalan tol, jembatan, bendungan, irigasi, pengadaan air bersih, bangunan sekolah, kantor, sarana sanitasi kota, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya, perbaikan, renovasi, dan pemeliharaan. Semua harus bergegas.
Targetnya, agar anggaran cepat terserap sebagai belanja kementerian untuk mengungkit putaran roda ekonomi di akar rumput. Peran belanja kementerian dan lembaga (K/L) negara itu menjadi penting di tengah situasi ekonomi yang melemah di tengah pandemi Covid-19 ini. Di sisi lain, output sarana baru yang dibangun juga diharapkan bisa mendukung kegiatan baru ekonomi. Setidaknya membuat proses ekonomi lebih efisien.
Kementerian PUPR punya peran lebih dibanding K/L yang lain akan memiliki anggaran terbesar kedua setelah Kementerian Pertahanan. Bahkan, dibanding Kemenhan, PUPR memiliki fleksibilitas yang lebih dalam mengalokasikan anggaran, terutama dalam pemilihan proyek serta sebarannya. Maka, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sendiri terus memacu agar jajarannya cepat bergerak dan bertindak.
"Saya sudah mengumpulkan seluruh Dirjen (Direktur Jenderal) untuk mempercepat realisasi fisik dan keuangan, karena pada tahun anggaran 2020, APBN merupakan instrumen yang sangat diharapkan untuk pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi,’’ kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dikutip dari Antara, Senin (27/7/2020).
Kementerian PUPR telah melakukan realokasi program dan anggaran 2020 serta refocussing kegiatan guna mendukung percepatan penanganan Covid-19. Dari besaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR 2020 yang awalnya sebesar Rp120,2 triliun, mengalami realokasi anggaran sebesar Rp44,58 triliun sehingga pagu akhir Kementerian PUPR menjadi sekitar Rp75,63 triliun.
Saat ini sudah dilakukan realokasi sebesar Rp37,3 triliun, sehingga pagu sementaranya Rp82,9 triliun. Namun, proses realokasi anggaran itu masih terus berjalan secara bertahap. Realokasi itu, antara lain, untuk membangun rumah sakit Covid-19 di Pulau Galang, Batam, penambahan fasilitas bangunan di rumah sakit di berbagai kota serta berbagai sarana ekonomi yang diadaptasikan dengan new normal.
Pembangunan rusun santri sebagian masuk di pos ini, dengan melihat komunitas pesantren sebagai ekosistem ekonomi. Pesantren harus terus beroperasi. Namun, supaya bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, asrama santri perlu perbaikan, setidaknya dalam hal penyedian air bersih serta sanitasinya.
Hingga akhir semester pertama 2020, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar 32,4 persen atau senilai Rp26,9 triliun dari total pagu tahun 2020 sebesar Rp82,9 triliun. Pada saat yang sama, kemajuan pembangunan fisiknya mencapai 31,61 persen. Pararel. Meski secara rata-rata semua K/L mencapai 38 persen, serapan 32,4 persen di semester 1 oleh PUPR tentu bukan hasil yang buruk. Pasalnya, porsi yang direalokasi di PUPR akibat Covid-19 cukup tinggi.
Pada tanggal yang sama, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik pada semester pertama tahun anggaran (TA) 2020 secara persentase lebih baik dari periode sama pada TA 2019 yang hanya mencapai 25 persen.
Ada kemajuan yang signifikan Kementerian dalam penyerapan anggaran, dilihat realisasi semester I 2020 vs semester I 2019. Hal tersebut tidak lepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Proses lelang untuk proyek 2020, sudah dilakukan sejak November 2019, dengan total jumlah paket untuk TA 2020 sebanyak 6.108 paket senilai Rp58,8 triliun (termasuk multiyears contract atau MYC lanjutan 643 paket senilai Rp16,9 triliun).
Anggaran Kementerian PUPR yan reguler utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai provinsi. Di antaranya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
Belanja anggaran Kementerian PUPR juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19, seperti mengurangi pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia.
Pada 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp11,45 triliun untuk 15 program, meliputi bidang sumber daya air (SDA), permukiman, jalan, jembatan, dan perumahan. Dari anggaran tersebut, saat ini sudah terserap 27 persen atau sebesar Rp3,16 triliun. Serapan anggaran itu telah memberikan manfaat membuka peluang kerja bagi 186.288 orang dari total target sebanyak 613.483 tenaga kerja hingga akhir 2020.
Asep Hidayat dan beberapa tetangganya termasuk yang menerima manfaat langsung melalui program bedah rumah yang kini menginjak tahun kelima. Asep pun berbahagia. ‘’Saya tinggal bikin daun jendela dan pintu kamar,’’ ujarnya seraya tersenyum lebar.
Penulis: Putut Trihusodo
Editor: Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
