Jakarta, InfoPublik - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ingin meningkatkan kerja sama global mengenai urusan pangan dan energi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Parlemen G20 atau Parlemen 20 (P20). Hal itu karena isu tersebut dinilai strategis seiring meningkatnya prevalensi kerawanan pangan dunia.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Indonesia harus menjadi bagian dari masyarakat internasional dalam mengatasi hal tersebut.
"Karenanya, melalui KTT P20, DPR akan mendorong keluarnya resolusi kepada Badan Pangan Dunia, dan pemerintahan G20 untuk mengambil langkah nyata mengatasi persoalan ini," tuturnya dalam siaran resminya diterima InfoPublik, Selasa (30/8/2022).
Puan mengatakan, dunia juga perlu belajar dari kegagalan liberalisasi sektor pertanian selama 40 tahun terakhir. Komersialisasi sektor pertanian melalui pelibatan swasta yang ditopang revolusi hijau hanya berorientasi pada komoditas ekspor.
"Pilihan kebijakan yang ditempuh banyak negara mengabaikan produksi pangan berbasis kebutuhan rakyat. Hasil pertanian menjadi komoditas komersil yang melupakan peran sosialnya," kata Puan.
Akibatnya, negara negara miskin yang berdaya beli rendah berada pada urutan paling bawah untuk mendapatkan kesetaraan atas akses pangan. Karena itu, melalui kewenangan Supreme Audit Instituitions 20 (SAI20), Puan berharap SAI20 di masing-masing negara ikut melakukan audit atas kebijakan pangan.
Kerja sama penting tersebut dirasa perlu untuk menghindarkan dunia dari meningkatnya prevalensi kerawanan pangan. Sebab, setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengambil langkah-langkah pemulihan ekonomi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
"Melalui kerja bersama, kolaborasi, gotong royong, antar negara diharapkan dapat meningkatkan langkah-langkah yang lebih cepat dalam merespon permasalahan global," imbuh Puan.
"Hal ini dapat kita lakukan hanya bila, pemerintah, larlemen, dan SAI menggunakan kesempatan dalam forum G20, P20, dan SAI20, untuk membangun komitmen yang kuat dalam menyelamatkan nasib dunia melalui keputusan-keputusan dan agenda kerja bersama yang nyata," tambahnya.
Melalui kewenangan konstitusionalnya, pemerintah, parlemen dan SAI mesti membangun komitmen dalam menjalankan agenda bersama untuk membangun lingkungan dubia yang sehat, aman, dan sejahtera bagi semua.
Foto: Istimewa
