Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu mengintai Nusantara setiap tahun. Bahaya laten kebakaran ini kerap terjadi di wilayah yang memiliki hutan, lahan gambut, dan perkebunan luas.

Oleh karenanya, pemerintah terus menegakkan langkah-langkah antisipasi karhutla dengan berpegang pada strategi menuju solusi permanen pengendalian karhutla dan pengalaman-pengalaman penanggulangan karhutla sejak 2015, terutama dalam menghadapi puncak musim kemarau pada 2021 yang diperkirakan terjadi pada Agustus--Oktober 2021.

Prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, jika berdasarkan analisis ZOM Dasarian II Agustus 2021, sekira 85,38 persen wilayah Indonesia telah masuk musim kemarau. Analisis hotspot/titik panas juga menunjukan kategori menengah hingga tinggi, sehingga potensi karhutla dalam Agustus--Oktober diprediksi semakin menguat, terutama di Sumatra bagian tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kondisi cuaca panas ini diketahui juga telah menimbulkan bencana karhutla di negara-negara Eropa dan Amerika sepanjang 2021 dan mengakibatkan ribuan hingga jutaan hektare lahan hangus tersulut kobaran api.

Menyikapi kondisi demikian, pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya terus mendorong solusi permanen pengendalian karhutla, seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara.

Tiga klaster utama strategi menuju solusi permanen pengendalian karhutla yang sedang ditempuh KLHK, yaitu klaster pertama berupa pengendalian operasional dalam sistem satgas patroli terpadu di tingkat wilayah diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api-Paralegal (MPA-P).

Klaster kedua, berupa upaya penanggulangan karhutla berdasar analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Dan klaster ketiga, dengan pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lahan gambut, menjadi upaya pengendalian karhutla yang terus diperkuat oleh KLHK bekerja sama dengan para pihak terkait.

Aplikasi ASAP

Seturut dengan upaya memperkuat pengendalian karhutla, KLHK menggandeng pelbagai lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya dengan KLHK, dengan mendapatkan dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Korps Bhayangkara ini telah meluncurkan Aplikasi ASAP Digital Nasional untuk memperkuat sistem deteksi dini indikasi kejadian karhutla secara digital untuk cakupan nasional.

"Aplikasi ASAP Digital Nasional sangat penting dalam mempercepat respons penanganan kejadian karhutla, khususnya penegakan hukum karhutla sesuai dengan mandat Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam peluncuran aplikasi tersebut di Mabes Polri, Jakarta, (15/9/2021).

Pada kesempatan itu, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, jika aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan sebuah upaya integrasi seluruh kekuatan pengendalian karhutla di Indonesia untuk menjadi satu kekuatan baru yang lebih baik.

ASAP Digital Nasional merupakan upaya transformasi penanggulangan karhutla oleh Polri bekerja sama dengan lintas kementerian/lembaga terkait. Piranti ini mengintegrasikan sistem penentuan karhutla dari beberapa aplikasi di kementerian/lembaga, termasuk Sipongi milik KLHK, dan aplikasi-aplikasi pemantauan karhutla yang berada di 13 polda. Aplikasi tersebut juga tersambung pada CCTV pemantau karhutla pada tower-tower BTS PT Telkom.

Kamera CCTV ini menjadi salah satu keunggulan aplikasi ini karena bisa berotasi 360 derajat, melakukan zoom in mencapai 40 kali, mendeteksi kecepatan angin, kelembaban udara, dan lain sebagainya yang akan mampu memberikan data-data yang lebih akurat dan aktual untuk membantu deteksi dini karhutla. Kamera CCTV tersebut saat ini sudah terpasang di 10 polda, dan akan ditambah 3 polda pada provinsi rawan karhutla.

Sejak lima tahun terakhir, upaya pengendalian karhutla di Indonesia telah menunjukkan capaian positif. Koordinasi dan kerja sama lintas instansi pusat dan daerah, serta instansi penegak hukum telah menurunkan kejadian karhutla secara drastis. Data KLHK terbaru mencatat bahwa luas areal terbakar akibat karhutla telah menurun tajam pada 2020, yaitu mencapai 82 persen sejak karhutla terbesar di tahun 2015.

Pengendalian karhula juga diperkuat dengan perbaikan dan penataan ekosistem gambut yang dilakukan KLHK bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Mereka bekerja sama dalam meningkatkan sistem pengumpulan data real time pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di 10.331 titik pengamatan seluruh Indonesia dengan sistem SiMATAG-0,4m (mobile application based) dan Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut (SIPAGALA) BRGM, dan data curah hujan di lokasi-lokasi rawan karhutla. Analisis terhadap data-data tersebut akan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana patroli di lapangan, demi mengantisipasi secara dini terjadinya karhutla. Pengendalian kerap sulit dilakukan ketika api sudah membesar.

Pengendalian karhutla ini menjadi langkah penting bagi Indonesia di dalam upaya bersama masyarakat dunia mengendalikan perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari karhutla menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi Indonesia. Oleh karenanya, penurunan karhutla menjadi kunci penurunan tingkat emisi karbon nasional.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/ Elvira Inda Sari