Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam berkepentingan terhadap berkembangnya ekonomi dan keuangan syariat. Seiring dengan komitmen pemerintah terhadap ekonomi dan keuangan syariat, sektor itu diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi lagi di 2024.

Bank Indonesia (BI) baru merilis perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariat 2023. Dalam laporannya, lembaga itu mencatat pertumbuhan ekonomi syariat 3,39 persen tahun lalu.

Pertumbuhan sebesar itu ditopang oleh subsektor unggulan yang masuk kategori halal value chain (HVC), yang terdiri dari sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim.

“Subsektor itu melanjutkan perbaikan khususnya didorong oleh kinerja pariwisata ramah muslim dan sektor pertanian,” sebut laporan itu yang tertulis di buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023, yang dirilis Senin (26/2/2023).

Potensi ekonomi dan keuangan syariat, terutama HVC—yang menopang ekonomi nasional hampir 23 persen ekonomi nasional, secara berurut dikontribusikan oleh sektor Pertanian dan Makanan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim (PRM), serta Fesyen Muslim.

Pada tataran global, kinerja dari sektor juga mencatatkan kenaikan peringkat State of The Global Islamic Economy (SGIE) menjadi peringkat ketiga pada 2023. Menurut laporan The Global Islamic Economy Indicator dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023 yang diluncurkan Dinar Standard di Dubai, Uni Emirat Arab, peringkat Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi.

Berkaitan dengan prospek ekonomi dan keuangan syariat 2024, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengemukakan, bank sentral itu memproyeksikan pada 2024 ekonomi dan keuangan syariat akan tumbuh sebesar 4,7 persen--5,5 persen (yoy) dengan didukung pertumbuhan pembiayaan perbankan syariat yang diprakirakan akan tumbuh pada kisaran 10 persen–12 persen (yoy).

Hal ini sejalan dengan implementasi berbagai inisiatif strategis nasional seperti kewajiban sertifikasi halal sesuai mandat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, inovasi pada sektor keuangan sosial syariat, program kolaborasi antarkementerian dan lembaga, serta digitalisasi eksyar yang semakin masif.

Lebih lanjut, Deputi Gubernur Juda Agung menyampaikan bahwa Bank Indonesia berkomitmen melanjutkan kebijakan pengembangan eksyar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tiga program utama. Pertama, pengembangan sektor unggulan, khususnya sektor makanan-minuman halal dan fesyen muslim.

Kedua, penguatan keuangan komersial dan sosial syariat, serta pengembangan pasar uang syariat, melalui instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SuVBI). Ketiga, peningkatan literasi melalui penyelenggaraan festival ekonomi syariat (fesyar) di tiga wilayah Indonesia mencakup regional Sumatra, Kawasan timur Indonesia dan Jawa dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang berskala internasional serta penguatan kepemimpinan di fora internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi turut menyampaikan dukungan OJK atas komitmen terwujudnya visi Indonesia menjadi pusat halal global dunia. Demi mengoptimalkan multiplier effect dari ekonomi dan keuangan syariat, serta mendorong peningkatkan kualitas SDM serta literasi ekonomi dan keuangan syariat, maka OJK secara khusus telah menyiapkan beberapa program. Antara lain, Kelompok Kerja Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariat (Pokja LIKS), Syariat Financial Fair (SYAFIF), Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariat bagi santri UMKM (FEBIS), dan kolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariat (KNEKS) beserta asosiasi dan industri jasa keuangan syariat.

Sejalan dengan itu, Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono memaparkan, ekonomi sosial syariat berperan besar dalam meningkatkan aspek kebermanfaatan eksyar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Untuk itu, sinergi perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan eksyar (ekonomi dan keuangan syariat) yang semakin maju dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari