Hilirisasi industri pertambangan di sejumlah daerah penghasil tidak hanya menjadi pendorong perekonomian lokal, melainkan menyumbang penerimaan negara. Dampaknya dalam beberapa tahun terakhir menjadi motor pertumbuhan. 

Sebut saja sentra produksi turunan nikel dan besi baja di Morowali, Kabupaten Sulawesi Tengah, maupun Maluku. Secara umum, beberapa kawasan industri di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, turut berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerahnya. 

Di 2023, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Morowali mencapai 20,34 persen dengan kontribusi industri pengolahan mencapai 72,72 persen. Sementara itu, nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali mencapai Rp927,23 juta di 2023, yang menjadi nilai tertinggi di Indonesia karena didorong faktor ekspor komoditas pertambangan, yakni produk nikel dan besi baja.

Mengingat sumbangan dan dampaknya dirasakan betul oleh masyarakat di daerah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beserta jajarannya untuk serius memperhatikan tiga program prioritas sektor energi dan pertambangan. Ketiga hal tersebut yakni, program hilirisasi, lifting migas dan penyederhanaan perizinan.

Hal pertama, Presiden Jokowi meminta program hlirisasi yang saat ini sedang dilaksanakan terus dijalankan dan jangan pernah mundur dengan alasan apapun. “Sektor ESDM merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, sektor yang memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional,” kata Presiden Jokowi, saat hadir dalam peringatan puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-79, Kamis (10/10/2024) malam.

Sejauh ini, hilirisasi pertambangan memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.800 triliun dalam 10 tahun terakhir. Lonjakannya paling tinggi dalam dua tahun terakhir. Pada 2022 sebesar Rp348 triliun, kemudian di 2023 sebanyak Rp229 triliun.

Sejak 400 tahun, menurut Presiden, negara ini selalu mengekspor bahan mentah termasuk hasil tambang. Begitu dikembangkan hilirisasi nikel dan besi baja, hasilnya melompat secara signifikan dari nilai ekspor bahan mentah sebesar USD2,9 miliar pada 2020 menjadi USD34,4 miliar pada 2023. 

Oleh karena itu, Kepala Negara juga menegaskan, program hilirisasi yang sudah dilaksanakan Kementerian ESDM dan meminta untuk terus dilaksanakan. Pasalnya, produk turunan pertambangan ini selain dapat meningkatkan nilai tambah komoditas yang besar juga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Seiring pertumbuhan kawasan industri nikel dan besi baja, dari catatan Pemkab Morowali, membuat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan signifikan dari 2019 hingga 2023. Tercatat pada 2023, kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mempekerjakan sekitar 100.000 orang, terdiri dari 85.000 tenaga kerja Indonesia dan 15.000 tenaga kerja asing. Sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pengolahan nikel, yang merupakan sektor utama di Morowali.

Selain itu, seiring dengan peningkatan investasi dan pengembangan smelter, penyerapan tenaga kerja di Morowali juga meningkat selama periode tersebut, termasuk sekitar 12.000 hingga 15.000 pekerja pada fase konstruksi proyek smelter besar, dan sekitar 3.000 pekerja di fase operasional. 

Mempertahankan Lifting Migas

Selain hilirisasi, Presiden Joko Widodo juga menyoroti pentingnya meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri. Ia menegaskan agar lifting minyak tidak boleh dibiarkan terus turun, karena hal tersebut akan meningkatkan impor dan menguras devisa negara. Untuk itu, Presiden meminta badan usaha baik Pertamina, Badan Usaha Milik Negara, swasta maupun melalui kerja sama dengan pihak asing untuk berupaya meningkatkan lifting migas nasional

Merujuk APBN Tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas ditargetkan sebesar Rp110,15 triliun, yang dihitung dengan menggunakan asumsi makro lifting minyak bumi (635 MBOPD), lifting gas bumi (1.033 MBOEPD), ICP (USD82,00 per barel) dengan nilai tukar Rp15.000 per USD.

Dari asumsi-asumi tersebut, dalam Semester I-2024, realisasi dari lifting minyak dan gas bumi, serta Indonesia Crude Price (ICP) secara nasional untuk minyak bumi rata-rata sebesar 576 MBOPD atau mencapai 90,73% dibanding target APBN 2024. Meski pencapaian target lifting migas masih menghadapi banyak kendala di lapangan, Kementerian ESDM memastikan bahwa penguatan koordinasi antara pihaknya dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus dilakukan. 

Terutama dalam upaya mempertahankan dan/atau meningkatkan produksi migas pada tahun-tahun berikutnya dengan beberapa cara. Pertama, melakukan percepatan pengembangan lapangan baru. Kedua, melakukan percepatan produksi di lapangan-lapangan baru dan lama. Ketiga, mengoptimalisasi perolehan minyak dari cadangan minyak yang ada pada lapangan-lapangan yang telah beroperasi melalui peningkatan manajemen cadangan minyak. 

Keempat, meningkatkan keandalan fasilitasi produksi dan sarana penunjang untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan frekuensi unplaned shutdown sehingga dapat menurunkan kehilangan peluang produksi minyak; dan kelima mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan enhanced oil recovery (EOR). 

Berdasarkan capaian lifting minyak pada semester I-2024, SKK  Migas memperkirakan lifting minyak pada akhir 2024 sebesar 595 ribu MBOPD atau 94 persen dari target yang ditetapkan APBN 2024 sebesar 635 ribu MBOPD. Merespons peringatan presiden agar Kementerian ESDM membuat perizinan investasi yang lebih sederhana, Menteri ESDM Bahli Lahadalia menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi pada regulasi atau perizinan guna meningkatkan investasi di sektor hulu migas.

Menurut Menteri Bahlil, peraturan perizinan yang ada saat ini terkesan rumit. Untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas, maka ada sekitar 300 izin yang perlu dipangkas. Skema itu akan berbentuk kontrak baru gross split (GS) dengan menyederhanakan komponen bagi hasil (split) kontraktor migas dalam kontrak GS.  Sebelumnya mencakup 13 komponen dibuat menjadi hanya lima komponen, sehingga lebih implementatif, sederhana, dan besaran bagi hasilnya juga lebih menarik bagi kontraktor.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf