Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang sejak Agustus 2024. Para menteri di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah meninjau pelaksanaan MBG bagi para murid sekolah di daerah itu.

Saat ini, sebanyak 76 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Tangerang telah menjalani program MBG yang dimulai sejak 5 Agustus 2024. Adapun Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang menargetkan 99 sekolah tingkat SD dan SMP mendapatkan program MBG hingga akhir November 2024.

“Hingga akhir November 2024, target sasaran 99 sekolah dan 70 ribuan siswa menikmati program ini. Tata kelola yang semakin baik, gramasi yang semakin pas, dan cita rasa yang juga semakin disukai anak-anak Kota Tangerang,” ujar Kepala Dindik Kota Tangerang Jamaluddin, Rabu, (30/10/2024).

Jamaluddin menuturkan, program MBG bukan hanya makan bergizi di sekolah. Namun, lanjutnya, adanya perubahan perilaku, pola makan yang lebih sehat, termasuk pembinaan perilaku hidup sehat pada anak-anak sejak dini.

Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta.

”Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp71 triliun. Rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen,” ujar Menko Pangan seperti dilansir dari Infopublik, Rabu (30/10/2024).

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik. Mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG.

Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

“Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta),” ungkap Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pihaknya juga siap melakukan uji coba MBG di 100 titik sampai akhir 2024. Kendati demikian, menurut Kepala Badan Gizi Nasional lokasi uji coba masih paling banyak akan berada di Pulau Jawa. Sebab, menurut Dadan, mayoritas anak sekolah ada di Pulau Jawa.

Terkait metode penyaluran yang akan digunakan. Badan Gizi Nasional akan melakukan tiga skema. Pertama, Badan Gizi Nasional akan membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, nanti akan dikirimkan dengan menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil akan dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu, dengan menu makanan yang bervariasi.

Mendongkrak PDB

Dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (17/10/2024) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, program MBG bakal mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp4.510 triliun pada 2025. Hitungan ini berdasarkan alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun dan menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.

Tidak hanya itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti juga menemukan, efek program MBG ke PDB akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta dan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Misalnya pada 2026, dengan anggaran Rp109,7 triliun dan jumlah penerima sebanyak 30,46 juta orang, maka efek berganda ke PDB meningkat jadi Rp6,967.2 triliun.

Lantas meningkat lagi pada 2027 dan 2028 yakni menjadi masing-masing Rp9.479,4 triliun dan Rp14.219,1 triliun dimana pada 2027 estimasi alokasi anggarannya sebesar Rp149,2 triliun dengan 41,45 juta penerima lalu pada 2028 bertambah anggarannya menjadi Rp223,8 triliun dan 62,17 juta penerima. Selanjutnya pada 2029, estimasi alokasi anggaran program MBG sekitar Rp298,4 triliun untuk 82,9 juta penerima, dapat mendongkrak PDB sebesar Rp18.958,8 triliun.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf