Jakarta, InfoPublik - Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk mendukung aksi bersama dalam memprioritaskan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Hal tersebut sebagai upaya menciptakan pembangunan yang rendah karbon di negara berkembang, terutama dari sisi perencanaan, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana aksi terkait pembiayaan dan investasi.
Indonesia akan memprioritaskan implementasi ekonomi biru dan ekonomi hijau di pertemuan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side Event yang bertajuk “The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap”.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan, agenda tersebut berperan penting bagi penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia yang telah diluncurkan tahun lalu.
“Ini adalah kesempatan untuk menegaskan besarnya potensi ekonomi laut Indonesia yang jika dimanfaatkan secara maksimal, akan berkontribusi signifikan bagi pemulihan dan transformasi ekonomi bangsa, utamanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah bagi perekonomian,” ucap Amalia di Belitung, Selasa (6/9/2022).
Untuk diketahui, G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side Event yang digelar di Belitung, 7-8 September 2022, akan membahas agenda penting, yakni implementasi ekonomi biru dan hijau serta masa depan kedirgantaraan Indonesia.
Side event tersebut mengusung tiga tujuan. Pertama, mengusulkan dan mempromosikan Peta Jalan Ekonomi Biru sebagai salah satu solusi untuk mendukung transformasi ekonomi di tingkat nasional.
Kedua, menjadi wadah untuk mempelajari praktik terbaik dan kisah sukses negara-negara yang mewujudkan Ekonomi Biru. Ketiga, membangun kolaborasi potensial dalam desain dan implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia.
“Strategi Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat dirancang untuk menyejahterakan masyarakat mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang potensi lautnya sangat besar untuk dikelola,” ucap Amalia.
Tiga tujuan tersebut selaras dengan Prioritas 1 G20 Development Working Group, yakni Strengthening Recovery from the COVID-19 Pandemic and Ensuring Resilience in Developing Countries, Underdeveloped Countries, and Archipelagic Countries through the three key pillars of Micro, Small, Medium Enterprises; Adaptive Social Protection; and Low-Carbon Green and Blue Economies.
Prioritas tersebut menjadi fondasi bagi salah satu deliverables dalam DMM 2022, yakni the G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, Least Developed Countries (LDCs), and Small Island Developing States (SIDS).
Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia
Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia dengan dukungan dari mitra lokal dan internasional, termasuk UN Resident Coordinator, International Labour Organization, UN Environment Programme, ARISE+ Indonesia, dan EcoNusa Foundation.
Peta jalan tersebut berupaya untuk menjembatani transisi ke ekonomi biru yang lebih berkelanjutan melalui konservasi dan penggunaan sumber daya laut dan pesisir yang bertanggung jawab untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang, serta menjadi pedoman kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, termasuk harapan untuk keluar dari middle-income trap sebelum 2045.
The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap Side Event turut menghadirkan para pembuat kebijakan di Indonesia, baik kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bangka Belitung, asosiasi, perguruan tinggi, hingga lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dan terlibat dalam bidang yang termasuk dalam sektor ekonomi biru.
Selain itu, hadir pula berbagai perwakilan lembaga internasional, serta perwakilan delegasi dan kedutaan besar, utamanya dari negara G20, untuk membahas pengembangan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia serta memberikan lesson-learned dari negara yang telah mengembangkan peta jalan serupa.
Kementerian PPN/Bappenas bersama PT Dirgantara Indonesia juga menggelar G20 Development Ministerial Meeting Side Event bertema “Harnessing the Ecosystem of Aerospace Industry in Indonesia”.
“Agenda ini bertujuan memberikan ruang bagi pembuat kebijakan, pelaku pembangunan, dan mitra internasional untuk menampilkan praktik baik, tantangan, dan pembelajaran serta pengalaman di industri kedirgantaraan yang relevan dengan konteks Indonesia, serta sekaligus untuk meningkatkan kolaborasi antar negara-negara G20,” ujar Amalia.
Di sela-sela kegiatan tersebut, akan diselenggarakan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia dan Airbus untuk mendukung pertumbuhan dan penguatan ekosistem dirgantara nasional.
“Pemerintah Indonesia percaya bahwa potensi teknologi di industri kedirgantaraan merupakan aset luar biasa yang perlu dikelola, diperbaiki dan ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk memperkuat dan mendukung perekonomian, keamanan, dan pertahanan negara,” kata Amalia.
Salah satu fokus pembahasan dalam acara sampingan tersebut adalah skema kerja sama yang mampu menjamin pencapaian sasaran kemandirian dalam jangka panjang, juga mengundang terobosan baru yang dapat disampaikan mitra strategis potensial.
Pemerintah menilai, sinergi kebijakan sangat penting untuk mengakselerasi peningkatan kemandirian dan daya saing industri, terutama industri pertahanan dan industri kedirgantaraan nasional.
“Hasil side event ini adalah rekomendasi kebijakan untuk pengembangan industri kedirgantaraan di Indonesia, menjadi masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam mengidentifikasi peluang peningkatan kerja sama dengan industri atau perusahaan global yang dapat memperkuat industri dirgantara nasional, dan mempercepat realisasi Roadmap Pengembangan Ekosistem Industri Dirgantara 2020-2045,” ujar dia.
G20 Development Ministerial Meeting Side Event “Harnessing the Ecosystem of Aerospace Industry in Indonesia” turut dihadiri oleh para pembuat kebijakan di Indonesia, wakil industri dirgantara di Indonesia, baik Badan Usaha Milik Negara maupun swasta, berbagai perwakilan industri manufaktur, juga Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan industri penerbangan.
(Foto: Humas Bappenas)
