Nusa Dua, InfoPublik - Pertemuan Tingkat Tinggi Supreme Audit Institution20 (SAI20) berhasil menyepakati 12 butir komunike yang nantinya akan diserahkan ke dalam KTT G20 November 2022. Capaian SAI20 tersebut cukup impresif mengingat SAI20 baru dibentuk pada Presidensi G20 Indonesia.
"Komunike ini akan kita bawa ke forum G20 yang akan dilaksanakan akhir tahun nanti," ujar Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga Co-Chair SAI20 Agus Joko Pramono dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).
Dalam komunike tersebut, 12 anggota SAI20 yang hadir secara fisik sepakat untuk mempromosikan kolaborasi, termasuk untuk berkontribusi memperkuat pengawasan, mengembangkan wawasan, dan memberikan pandangan ke depan strategis untuk menumbuhkan tata kelola yang bertanggung jawab.
Kemudian, ke-12 negara bersepakat mengenai perbedaan mandat antara SAI20 dengan Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) namun memastikan kesatuan dan integritas komunitas SAI di bawah paltform organisasi tersebut.
SAI20 juga menyepakati penekanan pada tiga isu prioritas Presidensi G20 Indonesia yang meliputi arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital.
Lalu SAI20 juga sepakat berpandangan bahwa pandemi covid-19 tidak hanya meningkatkan risiko fraud, tapi juga memperlebar ketimpangan di dunia dan menghambat pencapaian Sutainable Development Goals (SDGs) tiap negara.
Selain itu, para auditor negara menekankan adanya tekanan pada pemulihan ekonomi global akibat gangguan rantai pasokan, peningkatan inflasi, tekanan keuangan, krisis energi, potensi bencana terkait iklim yang perlu diantisipasi.
Karenanya, SAI20 bersepakat untuk fokus pada respons pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi dan membantu pemerintah mencapai agenda 2030. Pemangku kepentingan akan didorong untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk sektor publik serta dikelola dengan baik,
keberlanjutan bisnis, untuk membantu ketahanan negara-negara berkembang, untuk lebih merespons berbagai tantangan dan ketidakpastian di masa depan dengan tujuan mencapai global yang lebih kuat, dan pembangunan yang lebih hijau.
Hal lain yang disepakati oleh SAI20 ialah terkait keberlanjutan dan inklusivitas pemulihan ekonomi yang menguntungkan semua. Hal itu juga diupayakan agar tak ada satu negara pun yang tertinggal.
Karenanya, SAI20 menyerukan agar pemerintah G20 untuk mengedepankan kebijakan yang koheren, meningkatkan kerangka kerha efisiensi, akuntabilitas, efektivitas dan transparansi. Kemudian pemerintah G20 diminta untuk memastikan bisa menyediakan sistem kesehatan yang efisien, andal, dan dapat diakses secara merata.
Pemerintah G20 selanjutnya didorong untuk memastikan upaya percepatan digitalisasi dengan merangkul negara lain agar tak ada yang tertinggal. SAI20 juga mendorong agar transisi energi berkelajutan terus diakselerasi dan membuat harganya menjadi terjangkau secara ekonomi.
SAI20 juga sepakat memandang pentingnya keterlibatan multi-stakeholder dalam menanggapi isu global. Karenanya, salah satu yang diserukan ialah agar pemerintah G20 mempertimbangkan kebutuhan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan, seperti Lingkungan, Sosial, dan Governance (ESG), bagi sektor publik untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah program menuju ekonomi yang lebih hijau, terutama dalam proses transisi energi dan lebih inklusif pertumbuhan ekonomi.
Dalam menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, perubahan yang cepat, dan tantangan yang muncul, SAI20 menekankan pentingnya peran SAI sebagai lembaga independen eksternal untuk mengejar berinisiatif dan berperan aktif dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi administrasi publik.
Agus menyampaikan, keberhasilan SAI20 menghasilkan komunike merupakan capaian yang cukup impresif. Pasalnya, SAI20 baru dibentuk pada Presidensi G20 Indonesia. Hal ini menurutnya juga akan menjadi batu loncatan bagi BPK untuk lebih banyak berkontribusi di level global.
"Ini sebagai batu loncatan bagi kami, karena kami punya cita-cita internasional yang cukup prestisius. Kita berusaha auditor beberapa institusi United Nation yang mewakili region Asia. Ini sekaligus menunjukkan peran kita bahwa kita mampu mengelola isu internasional," jelasnya.
