Semakin banyak pekerjaan digarap, semakin besar tenaga kerja terserap. Semakin besar program tergelar, makin luas daya beli menyebar. Begitulah prinsip program padat karya yang dianut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pelaksanaannya pun makin cepat dan tentu semakin dianjurkan karena akan membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kementerian PUPR kembali menjadi agen terpenting program padat karya itu. Pada tahun anggaran 2021, program infrastruktur kerakyatan, yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work, makin digencarkan. Alokasi anggaran PKT Kementerian PUPR tahun 2021 pun mengalami refocusing, dari yang semula Rp12,18 triliun menjadi Rp23,24 triliun. Naik hampir dua kali lipatnya. Bahkan dibanding anggaran PKT 2020 yang Rp8,64 triliun, angkanya hampir berlipat 3 kali lipat.

Refocusing itu dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya, memperluas jangkauan pelaksanaan anggaran program padat karya. Tujuannya mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dampak pandemi Covid-19. Keberhasilan PKT pada 2020 tentu menjadi faktor pertimbangan untuk memperluas kegiatan cash for work ini. 

Salah satu program PKT yang telah dimulai Kementerian PUPR adalah pada bidang jalan dan jembatan. Pekerjaan padat karya itu digelar di seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang berada langsung di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga. Skala kegiatannya mencakup penanganan ruas jalan nasional di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pada tahun anggaran 2021, Bina Marga menerima alokasi sebesar Rp6,69 triliun untuk program PKT. Direncanakan akan menyerap 273.603 tenaga kerja. "Tercatat hingga pertengahan Juni 2021, realisasi padat karya yang sudah mencapai Rp2,24 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 230.007 orang," ujarnya.

Program PKT bidang jalan dan jembatan diarahkan ke daerah-daerah yang berpotensi mengalami lonjakan jumlah pengangguran akibat pandemi dan di wilayah padat penduduk, terutama di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatra. Kegiatan bidang jalan dan jembatan itu umumnya berupa pemeliharaan dan perbaikan jalan serta jembatan.

Salah satu fokus lain pekerjaan PKT bidang jalan dan jembatan yang dilaksanakan adalah kegiatan revitalisasi drainase jalan. Pembenahan drainase, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan, penting dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan jaringan jalan nasional. Antara lain untuk mengurangi dampak genangan dan luapan air akibat banjir. Porsinya cukup besar.

Saat ini progres penyaluran anggaran PKT revitalisasi drainase jalan itu sudah sebesar 73%, sekitar Rp1,02 triliun, dari alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Sedangkan untuk progres penyerapan tenaga kerjanya sudah sebanyak 53.912 orang dari target 59.948 orang.

Pembangunan drainase pada ruas jalan nasional sangat mendesak dilakukan mengingat sifat aspal yang mudah rusak apabila terendam air. Daya rusak jalan akan meningkat empat kali lipat bilamana jalan yang sedang basah oleh genangan itu dilewati oleh kendaraan dengan muatan yang melebihi batas maksimal tonasenya.

Dari total anggaran PKT sebesar Rp6,69 triliun yang dialokasikan pada  Ditjen Bina Marga, sebagian juga diperuntukkan bagi program padat karya rutin jalan sebesar Rp1,26 triliun, PKT Rutin Jembatan Rp418 miliar, kemudian juga ada tambahan lainnya, yakni padat karya yang berada di dalam kegiatan kontraktual, terutama yang terkait dengan paket-paket long segment, nilainya Rp2,79 triliun. 

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR meminta khusus kepada operator jalan tol/Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), baik yang sedang dalam konstruksi maupun yang sudah beroperasi, agar memanfaatkan skema padat karya ini dalam kegiatan operasi pemeliharaan (OP). Tersedia anggaran Rp802 miliar pada 2021. Targetnya ialah melibatkan 172.167 tenaga kerja.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari