Pada 28 April 2022, Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada 2022 secara daring dan luring. Musrenbangnas ini diselenggarakan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dengan mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. RKP 2023 merupakan rencana tahun keempat dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Ketika membuka acara Musrenbangnas di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Presiden menggambarkan bahwa dunia saat ini masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian. Ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejolak lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan.  

Inflasi paling tinggi terjadi di Turki, yang sudah melompat ke angka 61,1 persen, Amerika yang biasanya di bawah 1 persen sekarang sudah 8,5 persen. “Negara kita Alhamdulillah masih berada, terakhir, di angka 2,6 persen. Ini yang harus bersama-sama kita perbaiki, kita pertahankan,” kata Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif. “Semua, kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya, jangan business as usual. Hati-hati, sense of crisis harus ada di kita semuanya, sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengungkapkan, perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang positif. Kinerja positif dari sisi perdagangan berlanjut dengan surplus neraca perdagangan yang menunjukkan angka yang terus membaik. Surplus perdagangan pada Februari di angka 3,82 miliar dan Maret di angka 4,5 miliar.

Pertumbuhan kredit di Februari 6,33, naik dari Januari 5,79. Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur pada Maret juga membaik di angka 51,3, dari sebelumnya pada Februari di 51,2. Indeks penjualan riil sudah di atas normal. Pada Maret 2022, berada di angka 14,5 persen. Indeks Keyakinan Konsumen juga sudah berada di atas normal.

“Saya kira, angka-angka seperti ini harus kita jaga. Momentum tren positif pertumbuhan ekonomi juga harus kita jaga. Sebagaimana tema RKP 2023, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Presiden Joko Widodo lantas menekankan tujuh hal yang dapat menjadi pegangan bersama untuk menghadapi gejolak akibat situasi ekonomi dan politik global. Pertama, bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri. Itu artinya, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada produk dalam negeri.

Presiden mengungkapkan potensi belanja barang dan modal serta jasa di pusat ada Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun, artinya total sudah Rp1.062 triliun. Anggaran BUMN Rp420 triliun. “Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai, angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan/kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor,” papar Jokowi.

Yang kedua, percepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri. Daerah-daerah yang memiliki pertambangan, dorong agar mereka segera membangun smelter. Daerah-daerah yang memproduksi coklat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk ke industri di daerah kita masing-masing, agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah/pengekspor raw material. Stop.

Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Kita harus ingat semuanya, ke depan problem global/problem dunia adalah dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini, dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu, sekali lagi, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif, dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan.

Yang keempat, tingkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Ini menjadi rebutan antarnegara. “Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat. Layani semua yang berkaitan dengan investasi, karena kita tidak dapat lagi bergantung kepada APBN dan APBD. Hati-hati mengenai ini,” katanya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengingatkan, semua harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi. Yang kelima, tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit di bawah tiga persen PDB.

“Karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat. Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik, semakin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan,” tuturnya.

Yang keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM harus terus berjalan, percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting yang kedua harus turunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan juga upscaling, rescaling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif.

Yang ketujuh, mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni 2022. Saya minta, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, termasuk tentu saja dukungan anggaran, baik dari APBN maupun APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik dan lancar.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya transformasi digital untuk mencapai transformasi ekonomi.

“Transformasi digital ini perlu diimbangi oleh industrialisasi digital sehingga Indonesia tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor, tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Peta Jalan Industri Digital Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia,” ujar Suharso.

RKP 2023 ini dijabarkan dalam tujuh prioritas nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah majorproject, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Begitu juga RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 ini dijabarkan dalam delapan arah kebijakan prioritas pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam Musrenbangnas 2022 ini, RKP 2023 juga berhasil menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3–5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3–6,0 persen, tingkat kemiskinan 7,5–8,5 persen, rasio gini 0,375–0,378, indeks pembangunan manusia 73,31–73,49, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, nilai tukar petani 103–105, dan nilai tukar nelayan 106–107.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari