Rencana pensiun dini untuk PLTU-PLTU batu bara ternyata bukan hal mudah. Bahkan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam sebuah acara di Jakarta mengatakan, rencana pensiun dini PLTU batu bara dibutuhkan dana USD400 juta--USD500 juta atau Rp6,2 triliun--Rp7,8 triliun (kurs Rp15.700/USD) untuk pensiun dini PLTU per gigawatt power.

Jika di Pulau Jawa PLTU yang dipensiunkan dayanya 40--50 gigawatt, maka diperlukan sekitar USD20 miliar atau Rp314 triliun. "Tapi menurut saya, masih besar sekali kita butuh dana sekitar USD400 juta--USD500 juta per gigawatt untuk setiap pensiun dini PLTU. Dapat dibayangkan jika di Jawa saja 40--50 gigawatt, diperlukan USD20 miliar," ujar Suharso, dalam acara Kompas100 CEO Forum bertajuk Pengembangan Ekonomi Hijau dan Urgensi Program Berkelanjutan, yang digelar di Jakarta Selatan, pada 23 November 2022.

Namun kabar baik datang dari pabrik listrik Indonesia. PT PLN (Persero) sudah mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB) terkait rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap lewat skema ETM. Langkah ini dilakukan guna mempercepat transisi energi di Indonesia demi mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB yang menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM. Penandatanganan tersebut dihadiri Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power (CEP) Hisahiro Takeuchi, dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha DM Wirakusumah. Penandatanganan dilakukan saat peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua, Bali, pada 13 November 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki komitmen besar untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan transisi energi. Atas dasar itu, diluncurkanlah satu platform bernama Energy Transition Mechanism (ETM) yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi PLTU IPP, bahkan negara lain.

ETM adalah skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk berbagai pihak bisa terlibat untuk proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk untuk bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk agar dalam hal pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.

“Melalui skema ETM ini, kita akan menyediakan platform yang lebih transparan. Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai,” ucap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, adanya skema ini bisa menjadi win-win solution bagi PLN. Karena di samping menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat, juga tidak akan membebani keuangan PLN dalam proses transisi energi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai komitmen dalam transisi energi, PLN telah mengembangkan peta jalan yang komprehensif untuk mencapai NZE pada 2060. “Kami mau ruang yang lebih untuk EBT masuk ke dalam ekosistem kita. Bagaimana kita akan melakukan pensiun dini pembangkit listrik bertenaga batu bara. Maka, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kami membangun mekanisme transisi energi,” ucap Darmawan.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, dalam nota kesepahaman tersebut, ADB sepakat untuk membuka diskusi detail terkait upaya mempercepat penghentian PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) milik CEP di Jawa Barat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi CO2 yang signifikan melalui model yang dapat ditiru dan diterapkan ke IPP lain di Indonesia, serta daerah lain di Asia Pasifik dan sekitarnya.

Setelah kesepakatan tercapai di antara para pihak, ADB akan memberikan fasilitas pensiun dini dalam bentuk senior debt dengan syarat tenor perjanjian jual beli listrik antara CEP dan PLN akan dipersingkat melalui ETM. Langkah ini sebagai komitmen ADB untuk mewujudkan wilayah Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sambil melanjutkan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem.

Presiden Direktur CEP Hisahiro Takeuchi menyambut baik kerja sama ini. Ia mengaku bangga bisa ambil bagian dalam inisiatif transisi energi di Indonesia untuk menyediakan energi yang bersih. “ETM memberikan pendekatan inovatif bagi perusahaan seperti CEP untuk melakukan transisi dari batu bara ke energi bersih sekaligus menyediakan daya yang andal dan terjangkau untuk infrastruktur energi Indonesia. MoU ini merupakan langkah maju yang besar bagi Indonesia dan kami bangga dapat bekerja sama dengan ADB dan Indonesia Investment Authority,” pungkasnya.

Sementara itu, pada KTT G20 beberapa waktu lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan, bahwa negara-negara G7 berkomitmen mendanai Indonesia hingga Rp310 triliun untuk mendukung pengembangan EBT dan percepatan transisi energi melalui penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

"Kami dengan Indonesia dan Jepang bersama-sama menciptakan just energy transition partnership (JETP) untuk mencapai NZE. Bersama kami memobilisasi USD20 miliar untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi dan memperluas EBT," kata Biden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15 November 2022.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari