Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tetap terus digeber oleh pemerintah. Apalagi, pembangunan infrastruktur itu, seperti program infrastruktur lainnya, menjadi perhatian utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pelbagai kesempatan, Kepala Negara selalu mengingatkan pentingnya infrastruktur TIK, terutama telekomunikasi. Sehingga, rakyat Indonesia mendapatkan kemudahan sinyal telepon dan akses internet.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah telah berhasil menggelar infrastruktur pita lebar (broadband) ke seluruh Nusantara. Palapa Ring, sambungan pita lebar yang mencakup dari Sabang hingga Papua dengan panjang hingga 12.148 kilometer telah digelar dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Pemerintah juga telah membangun base transceiver station (BTS) agar akses internet sampai ke semua desa. Kesemua itu terhubung melalui jaringan Palapa Ring, yang terbagi wilayah barat (2.275 km), wilayah tengah (6.878 km), dan wilayah timur (6.878 km).

Agar tidak terjadi blank spot, pemerintah juga menyiapkan pembangunan dua satelit baru jenis high troughput satellite (HTS) pada wilayah yang belum terjangkau akses internet melalui layanan broadband. Kedua satelit itu akan memberikan layanan akses internet bagi 150.000 titik layanan di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok.

Sementara itu, untuk membuka akses digital ke seluruh pelosok tanah air, pemerintah berencana membangun 9.113 BTS hingga 2024. Harapannya, seiring dengan terakselerasinya pembangunan infastruktur TIK, sebanyak 83.794 desa dan kelurahan di Indonesia bisa terlayani akses digital.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Usman Kansong menyatakan, semua proyek sektor teknologi infomasi dan komunikasi (TIK), termasuk pembangunan BTS tetap berlanjut.

“Kemkominfo berkomitmen melanjutkan semua program yang menjadi tanggung jawabnya. Kemkominfo tetap menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Usman.

Sebagai informasi, pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur TIK secara massif. Harapannya, seiring semakin meratanya infrastruktur itu, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin merata.

Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi layanan internet di Indonesia? Berdasarkan hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), ternyata pengguna internet di Indonesia meningkat setahun terakhir.

Data APJII menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67 persen dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna.

Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19 persen dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Persentasenya lebih tinggi 1,17 persen poin dibandingkan pada 2021--2022 yang sebesar 77,02 persen.

Bila dilihat dari penggunanya, porsi penetrasi pengguna berjenis kelamin laki-laki mendominasi pengguna layanan itu dengan porsi sebesar 79,32 persen. Angkanya lebih tinggi dibandingkan penetrasi internet kepada perempuan, yang sebesar 77,36 persen.

Adapun, tingkat penetrasi internet di wilayah perkotaan sebesar 77,36 persen pada 2022--2023. Sisanya, pengguna di wilayah pedesaan. Menanggapi hasil survei itulah, Ketua APJII Muhammad Arif berpendapat, pembangunan infrastruktur TIK memang telah berlangsung masif, meskipun tak dipungkiri masih ada hambatan untuk pemerataannya.

Dia menyebut, fokus pembangunan infrastruktur kini masih dominan di perkotaan. Kondisi geografis yang luas dan topografi yang sebagian sulit dijangkau masih jadi hambatan untuk memenuhi pembangunan infrastruktur yang merata.

“Yang jelas, kami merasakan pemerintah tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur digital itu. Tidak mudah juga membangun layanan berbasis digital dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta. Kita tidak bisa apple to apple membandingkan dengan sesama negara ASEAN. Kecuali, misalnya, membandingkan Jakarta dengan Singapura, itu relatif setara,” lanjut Muhammad Arif.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari