Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada 6 Januari 2025 merupakan langkah strategis dalam upaya mengurangi angka malnutrisi dan stunting di tanah air. Inisiatif ini menargetkan penyediaan makanan bergizi gratis kepada seluruh anak Indonesia, mulai dari PAUD hingga SMA, termasuk santri, balita, ibu hamil dan menyusui.

Hingga pertengahan Februari 2025, program ini telah menjangkau sekitar 770.000 anak dan ditargetkan mencapai satu juta anak pada akhir Februari. Pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun pada 2025, yang kemudian ditingkatkan menjadi Rp171 triliun demi memperluas cakupan dan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai pelaksana utama, Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi MBG. Langkah ini diambil menyusul sejumlah laporan mengenai kualitas makanan yang belum sepenuhnya memenuhi standar di beberapa daerah.

“Program MBG adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Evaluasi dilakukan agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal,” ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur, Jawa Barat. Insiden keracunan makanan pada 23 April 2025 melibatkan 72 siswa dari dua sekolah. Meski semua korban telah mendapat penanganan, peristiwa ini mendorong BGN untuk menambahkan satu standar operasional prosedur (SOP) baru: pembersihan sisa makanan dilakukan di dapur sehat atau SPPG, bukan di sekolah.

Evaluasi juga mencakup kejadian di SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara. Dugaan penurunan kualitas makanan di lokasi ini langsung ditindaklanjuti BGN dengan evaluasi SOP di unit SPPG Yayasan Darul Ilhamiyah Nusantara. Kepala SPPG, Riska Purnama Sari, telah menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh.

“Kami telah menarik makanan yang diduga bermasalah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal serupa tidak terulang,” katanya.

BGN juga bersikap tegas terhadap dugaan penyelewengan dana di SPPG Pancoran, Jakarta. Dalam pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) pada 16 April 2025, disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan kesalahpahaman internal yayasan dan mitranya. Dana telah disalurkan oleh BGN melalui sistem virtual account yang aman.

“BGN akan lebih selektif dalam memilih mitra ke depan. Kami pastikan seluruh proses transparan dan akuntabel,” tukas Dadan Hindayana.

Sebagai langkah preventif, BGN melakukan sejumlah upaya, antara lain:

1. ⁠Meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG;

2. ⁠Melakukan proses penyempurnaan sistem berskala nasional;

3. ⁠Mendorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital;

4. Meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Pelatihan Sukarelawan untuk Dapur Sehat

Upaya peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui pelatihan sukarelawan penjamah makanan yang tersebar di 1.071 SPPG seluruh Indonesia. Hingga April 2025, lebih dari 10.300 dari total 43.000 sukarelawan telah mengikuti pelatihan yang digelar serentak di Jabodetabek dan Jawa Barat.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN RI, Sony Sanjaya, menekankan pentingnya pelatihan ini. “Menyediakan makanan untuk ribuan orang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Kami ingin sukarelawan memahami standar operating procedure (SOP), etika, dan ilmu dasar keamanan pangan,” jelasnya.

Materi pelatihan disampaikan oleh para pakar dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Diharapkan, pengetahuan ini bisa langsung diimplementasikan di dapur-dapur SPPG demi menjamin kualitas dan keamanan makanan.

Suara Masyarakat

Di sisi penerima manfaat, respons pun beragam namun dominan positif. Siti Nurjanah, seorang ibu hamil di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menjadi penerima MBG, mengaku sangat terbantu.

“Dulu saya sering pusing karena telat makan. Sekarang saya bisa dapat makanan bergizi tiap pagi. Alhamdulillah, janin saya juga makin sehat,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Yuliana, menilai MBG sebagai program terobosan yang harus dikawal secara lintas sektor.

“Penting bagi pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada integritas pelaksana. Di sinilah pelatihan, evaluasi terbuka, dan pengawasan publik berperan besar,” tegasnya.

Meski diwarnai pelbagai tantangan, Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto terus bergerak maju. Badan Gizi Nasional menegaskan komitmen untuk memperbaiki sistem, memperkuat SDM, dan memastikan setiap pihak yang terlibat bekerja dengan integritas tinggi.

Evaluasi dan pelatihan yang dilakukan BGN menjadi bukti bahwa pemerintah terbuka pada kritik dan responsif terhadap dinamika lapangan. Meski sempat diwarnai tantangan, komitmen untuk menjaga mutu layanan dan integritas program terus diperkuat.

Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi upaya strategis membangun masa depan generasi Indonesia—dengan gizi cukup, tumbuh sehat, dan siap bersaing. "Ini investasi jangka panjang bangsa. Tidak boleh gagal," pungkas Dadan Hindayana.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto

Redaktur: Untung S