Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku. Penegasan tersebut disampaikan Menteri (Menhub) Karya Sumadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, bersama sejumlah menteri pada awal Februari lalu.

Pembangunan pelabuhan itu merupakan salah satu implementasi Perpres nomor 21 tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku. Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

Menhub mengatakan, Presiden Joko Widodo juga secara khusus sudah menegaskan bahwa pelabuhan di Maluku ini harus segera dikerjakan. Kemenhub sudah melakukan studi secara mendalam dan didukung juga oleh studi yang dilakukan World Bank bahwa daerah Tulehu, Ambon, menjadi salah satu preferensi lokasi dibangunnya pelabuhan baru yang diintegrasikan dengan kegiatan perikanan.

Pembangunan pelabuhan di Ambon ini dimaksudkan untuk mendukung Provinsi Maluku menjadi lumbung ikan nasional. Daerah Tulehu menjadi salah satu alternatif tempat yang baik sebagai lokasi dibangunnya pelabuhan baru karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.

Saat ini, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi yang akan mendukung kebijakan lumbung ikan nasional. Di Maluku sudah terbangun 12 bandara dengan delapan rute perintis, dan tujuh rute komersial. Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (empat lintas komersial, 62 lintas perintis). Semuanya dilayani 25 unit kapal (delapan unit komersial, 17 unit perintis).

Selain itu pada angkutan laut, terdapat tiga trayek tol laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan sembilan pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyiapkan tiga lokasi sebagai lumbung ikan nasional di Maluku, yakni di perbatasan Desa Tulehu dan Desa Waai yang berjarak sekitar 30 km dari Kota Ambon dengan luas 400 hektare (ha). Di lokasi tersebut juga telah ada feasibility study (FS) dari Port Rotterdarm Belanda.

Lokasi kedua, berada antara Desa Waai dan Desa Liang dengan luas 574 ha dan terdapat pembangunan pembangkit listrik uap. Sementara lokasi ketiga mengarah ke Desa Liang dari lokasi kedua. Di lokasi ini tidak memerlukan reklamasi yang terlalu besar tetapi belum ada studi kelayakan.

Perlu diketahui, berdasarkan data BPS Maluku, nilai ekspor perikanan Maluku pada bulan Desember 2020 senilai USD3,66 juta dari kelompok ikan dan udang. Sedangkan kumulatif nilai ekpor perikanan berupa ikan kerapu, tuna, layang, lobster, kepiting hidup, dan udang (Vannamei shrimp & Penaeus monodon shrimp-udang windu) dari Januari–Desember 2020 mencapai USD45,48 juta.

Pada Sabtu, 6 Februari 2021, Maluku kembali mengekspor 53,6 ton ikan tuna segar ke Jepang, Amerika dan Vietnam melalui terminal Cargo Bandara Internasional Pattimura-Ambon senilai USD513.000 atau setara Rp7,1 miliar. Pelepasan ekspor disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Wahyu Sakti Trenggono dan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Perusahaan yang mengekspor yakni PT Maluku Prima Makmur tujuan Amerika sebanyak 17,9 ton senilai USD178.359, kemudian PT Maluku Prima Sukses dengan tujuan yang sama yakni Amerika dengan jumlah 17,5 ton dengan nilai USD246.596. PT Harta Samudera dengan tujuan ekspor ke Vietnam dengan sebanyak 12 ton dengan nilai USD49.778 dan PT Peduli Laut Maluku dengan tujuan Jepang sebanyak 6,2 ton dengan nilai USD38.418.

“Mudah-mudahan ini kontinyu dan semakin besar ekspornya dari sini. Artinya kalau semakin besar, implikasinya ke belakang juga besar,” ucap Menteri KKP saat melepas ekspor tersebut.

Bahkan sang menteri juga minta jajarannya di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon untuk memastikan dan menjamin tidak ada lagi kasus penolakan produk perikanan Indonesia di negara tujuan.

Naiknya nilai ekspor perikanan Maluku pada 2020 diharapkan juga akan meningkat pada 2021. Sebab, sejumlah negara yang jadi pelanggan setia produk perikanan Maluku yakni, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Vietnam, Hongkong, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Srilanka masih tetap meminati hasil laut Maluku, terutama udang, ikan tuna, kerapu hidup, dan kepiting bakau.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari