Indonesia sudah punya Peta Mangrove Nasional yang baru. Peta Mangrove Nasional 2021 itu diluncurkan di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta, pada 13 Oktober lalu, sebagai hasil pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak 2013.

Peluncuran itu dilakukan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Juga dihadiri Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai.

“One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda presiden. Kita programkan untuk G20 juga,” ujar Menteri Luhut.

Luhut mengingatkan, pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan. “Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan, dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” ujar Menteri Luhut.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian 1:50.000, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove ini.

Penyusunan Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 telah melewati serangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari koordinasi penyusunan juknis dan kunci interpretasi, penyiapan citra satelit dan peta pendukung, prapemrosesan (preprocessing), interpretasi citra secara visual (digitasi layar), pengendalian mutu tahap I, penentuan titik sampel untuk cek lapangan, cek lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasar cek lapangan, pengendalian mutu tahap II, kompilasi, analisis dan tabulasi, penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, sampai dengan penetapan Peta Mangrove Nasional.

Penyusunan PMN melibatkan banyak pihak, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Mereka tergabung dalam kelompok kerja rehabilitasi mangrove.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, one map merupakan label dari one map policy di mana Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove “Peta itu jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar, namun terdapat unsur politik di dalamnya ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi artinya ditentukan garis-garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik,” kata Siti.

Hasil analisis data yang dikeluarkan KLHK menunjukkan, terdapat perubahan luasan yang cukup signifikan luas eksisting mangrove dari PMN 2013--2019 sebesar 3,311,245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN di tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. Terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha. Kenaikan itu menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia.

Menurut KLHK, kerja ini dilakukan oleh banyak pihak, baik kementerian/lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya. Kegiatan secara swadaya dalam rehabilitasi mangrove ini menunjukkan sudah mulai kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove bagi lingkungan dan manfaat secara ekonomis. Informasi baru yang tersedia dari hasil pemutakhiran PMN 2021 adalah luasan potensi habitat mangrove sebesar 756.183 Ha.

Perubahan tutupan mangrove yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan kegiatan pemutakhiran PMN tahun 2021 penting untuk diselenggarakan dalam rangka memperoleh data terbaru terkait keberadaan dan sebaran mangrove.

“Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, PMN menjadi program nasional yang sangat penting termasuk juga dalam menghadapi G-20. Kalau kita lihat di lapangan sudah banyak pengalaman dari tahun 1990-an akhir dan tahun 2003, bagaimana mentransformasi dari tambak kemudian direhabilitasi menjadi ekosistem mangrove,” tambah Menteri Siti.

Peluncuran one map policy mangrove ini diapresiasi Country Dirctor World Bank, Satu Kahkonen. Ia mengatakan sangat mengapresiasi peluncuran one map policy mangrove dan kinerja pemerintah Indonesia dalam pengelolaan ekosistem mangrove. “One map merupakan satu agenda yang sangat penting langkah Indonesia dalam mengelola mangrove ke depan untuk berbagai program mangrove. Dalam tayangan dan penjelasan tampak bahwa KLHK telah mengerjakan banyak terkait mangrove. World Bank akan mendukung kerja-kerja yang sudah baik ini untuk percepatan dan untuk dukungan kepada issue global seperti ini,” ujar Satu yang hadir dalam acara itu.

Dengan diluncurkannya Peta Mangrove Nasional, diharapkan dapat menjadi baseline baru terkait kondisi mangrove terkini yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Helmy Basalamah menjelaskan, hasil pemuktahiran Peta Mangrove Nasional 2021 memperlihatkan luasan mangrove sekitar 3.364.080 hektare,atau penambahan 52.835 hektare dibandingkan Peta Mangrove Nasional 2013--2019.

“Kenaikan ini menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi mangrove di Indonesia. Upaya dilakukan oleh banyak pihak dari kementerian/lembaga maupun kelompok masyarakat terutama masyarakat pesisir secara swadaya,” kata Helmy Basalamah dalam peluncuran PMN 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta.

Total luasan itu terdiri atas mangrove lebat seluas 3,1 juta hektare, mangrove sedang seluas 188 ribu hektare dan mangrove jarang seluas 44 ribu hektare.

Peta Mangrove Nasional 2021 juga memuat informasi sebaran potensi habitat mangrove seluas 756 ribu hektare. Potensi habitat mangrove adalah lahan yang secara karakteristik sesuai dengan habitat mangrove, namun tidak terdapat vegetasinya. Secara detail lahan potensial kini berupa tambak seluas 631.802 hektare, tanah timbul seluas 56 ribu hektare, lahan terbuka seluas 55 ribu hektare, mangrove terabrasi sekitar 8 ribu hektare dan area abrasi seluas 4 ribu hektare.

Ketua Pokja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Noviar, dalam webinar Ekosistem Berketahanan Iklim, Ketahanan Ekosistem dan Lanskap Mangrove awal Oktober lalu mengungkapkan terdapat sekitar 600 ribu hektare mangrove yang ditargetkan dapat direhabilitasi hingga tahun 2024 di sembilan provinsi, yang mencakup Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Rehabilitasi mengedepankan peran serta masyarakat yang mengantungkan hidupnya dari ekosistem mangrove.

Kerangka kerja rehabilitasi mangrove meliputi pemulihan 120 ribu hektare mangrove dengan kerapatan vegetasi jarang, peningkatan 180 ribu hektare mangrove sedang dan mempertahankan 300 ribu hektare mangrove lebat.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari