Hadir untuk membuka Kongres Ekonomi Umat II, yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (10/12/21) sore, Presiden Joko Widodo dihadapkan pada beberapa isu laten yang menyeruak di forum tersebut. Di antaranya, tentang indeks gini dan indeks gini tanah sebagai indikator pemerataan serta bantuan untuk usaha kecil dan mikro.

Ketika tiba giliran untuk menyampaikan sambutannya, Presiden Jokowi memilih melipat teks yang telah disiapkan, dan menyampaikan pandangannya terkait pemerataan pembangunan dan langkah kebijakan pemerintah untuk mendorong pelaku usaha kecil-mikro.

‘’Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya, tapi setelah saya mendengar tadi dari Doktor Buya Anwar Abbas, saya enggak jadi pegang ini. Saya akan jawab (permasalahan) yang tadi sudah disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik, menurut saya, di dalam forum yang sangat baik ini,’’ ujarnya.

Indeks Gini

Isu tentang indeks gini pertanahan yang 0,59, yang artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen tanah, tidak disangkal oleh Presiden Jokowi. “Apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, ketimpangan penguasaan lahan itu sudah terjadi sebelum dirinya menjadi presiden. “Kita sekarang dalam proses untuk mendistribusi, (melalui) reforma agraria. Kita sudah mencapai 4,3 juta hektare, dari target 12 juta hektare yang ingin kita bagi,’’ kata Presiden Jokowi, seperti disiarkan Sekretariat Presiden lewat Youtube.

Masih soal penguasaan tanah, tutur Presiden Jokowi, pemerintah kini punya bank tanah yang bisa dipakai  untuk kepentingan umum. Pemerintah, katanya, akan mencabut lahan konsesi milik negara itu bila pemegang hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) menelantarkannya.

“Mungkin, Insyaallah mulai (bulan ini) atau mungkin bulan depan, saya cabut satu per satu yang ditelantarkan, karena banyak sekali. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, bahkan lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan, sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain,’’ kata Presiden Jokowi.

Lebih jauh, Presiden Jokowi menyilakan kalau ada yang memerlukan lahan dalam ukuran, 10 ribu atau 50 ribu hektare, dan ia akan siap membantunya, asal disertai proposal yang feasible. ‘’Ada banyak stok, tapi saya enggak buka ke mana-mana,’’  kata Presiden.

Presiden Jokowi mengaku memikirkan persoalan ketimpangan ekonomi itu. ‘’Jangan dipikir saya nggak kepikiran,’’ katanya.

Gini ratio saat Presiden Jokowi mulai menjabat (2014) adalah 0,41dan kini bergerak membaik ke 0,39. ‘’Gap seperti itu kepikiran. Karena saya merasakan jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan, enak menjadi orang yang tidak susah memang,” kata mantan Wali Kota Solo itu sambil tersenyum.

Lahan-lahan yang dibiarkan telantar dan tidak produktif itu akan diserahkankan ke bank tanah, tak terkecuali yang memegang HGU dan HGB. Tujuannya, agar dapat dialihkan ke pihak yang lebih mampu memanfaatkannya.

Usaha Mikro

Di depan peserta Kongres Ekonomi Umat, Presiden Jokowi pun menunjukkan perhatiannya ke pelaku usaha  mikro melalui lembaga keuangan Permodalan Nasional Madani Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), biasa disebut PNM Mekaar. Salah produknya adalah PNM Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM), kredit tanpa agunan berbunga murah, yang dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah.

“Memang banyak yang enggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari kalau boleh saya ajak nanti dari MUI dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas, entah lima orang, entah sepuluh orang, akan saya ajak (melihat) apa yang sudah kita bangun, yang namanya Mekaar PNM,” kata Presiden Jokowi.

Dibentuk pada 1999, perkembangannya sempat lamban. Pada 2015, PNM Mekaar baru mencakup  500 ribu usaha mikro  dan meningkat menjadi 4 juta unit pada 2018. Pinjamannya Rp1 juta, Rp2 juta, Rp3 juta, sampai Rp5 juta. “Sekarang nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi membandingkannya dengan lembaga sejenis dari Bangladesh, Grameen Bank, yang cukup kondang dan dianggap fenomenal dalam pemberdayaan usaha mikro. Penggagasnya, Muhammad Yunus, meraih penghargaan Nobel 2006. “Dia nasabahnya total 5 juta, dia mendapatkan Nobel. Ini kita sudah 9,8 (juta), tapi enggak dapat Nobel,’’ kata Presiden Jokowi, setengah berseloroh.

Presiden Jokowi ingin menunjukkan bagaimana PNM Mekaar bekerja. Usaha kecil dikelompokkan kemudian gandeng renteng, kalau satu enggak bisa mengangsur, siapa yang membantu. Sistem ini sudah berkembang. ‘’InsyaAllah nanti 2024 akan mencapai target kita 20 juta (nasabah),” Presiden menambahkan. Usaha kecil, usaha mikro, dan ultra mikro mencapai 64 juta unit.

Usaha gurem ultramikro, mikro, dan kecil itu disebutnya memberi topangan besar kepada ekonomi nasional. “Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank kita. Usaha UMKM hanya diberi 20 persen, sisanya yang tengah, yang gede. Kita memaksa enggak bisa, karena bank bekerja berdasarkan pada feasibility study yang semuanya terkalkulasi,’’ kata Kepala Negara.

Presiden Jokowi menyatakan tak  bisa memaksa perbankan menaikkan porsi pinjaman dari 20 persen ke 30 persen. “Pak, kita ini bekerja dengan kehati-hatian yang tinggi  (prudent). Enggak bisa Bapak memaksa kami dengan target-target seperti itu karena basis kami adalah di usaha-usaha besar dan usaha-usaha menengah,” imbuhnya.

Situasi ini justru membukakan peluang bagi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang kini tumbuh menjadi besar, untuk mendorong yang kecil menjadi menengah dan yang menengah menjadi besar. BSI kini masuk menjadi delapan bank syariah terbesar di dunia. Posisi BSI pada 2014 masih di peringkat 9, dan masuk peringkat 4 pada 2020-2021.

Presiden Jokowi berharap, BSI menggarap sektor industri halal yang berkaitan dengan pariwisata halal dan produk-produk halal, yang pangsanya sangat besar. Dengan ukuran modal yang besar, kini  BSI bisa melayani yang kecil sampai yang besar-besar. “Perkiraan saya, dalam 3-4 tahun ini akan masuk ke-2 atau bahkan nomor satu kalau pertumbuhannya seperti yang kita lihat sekarang,’’ kata Presiden Jokowi.

Dengan jumlah penduduk besar dan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sebesar 87 persen (240 juta), Indonesia bertekad menjadi pusat ekonomi syariah pada 2024. Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, terus mendorong pengembangan industri halal, pengembangan sektor keuangan syariah, pengembangan sektor keuangan sosial syariah, pengembangan kewirausahaan syariah. “Semuanya akan kita dorong karena kita negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,’’ imbuhnya.

Momentum lainnya ialah per 1 Desember 2021, Indonesia memegang Presidensi G20, yang dengan negara Uni Eropa di dalamnya, bisa menyumbang 90 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia. Perekonomian Indonesia ada di peringkat 16 dalam G20. Menurut Presiden, pada tahun 2040--2045, mengacu pada proyeksi McKinsey (lembaga konsultan keuangan), Bank Dunia, dan IMF, Indonesia bisa masuk empat besar. ‘’Tapi, itu halangannya juga tidak kecil dan bukan tantangan mudah,’’ kata Presiden Jokowi. 

Pertumbuhan ekonomi RI harus terus stabil dan menguat, sehingga PDB per kapita Indonesia mencapai USD23.000 hingga USD27.000 per tahun. Lima atau enam kali lipat dari PDB saat ini yang USD4.450 per tahun. ‘’Itu butuh kerja keras kita semuanya,’’ kata Presiden Jokowi, yang disambut tepuk tangah riuh dari peserta Kongres Ekonomi Umat II MUI 2021.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari