Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksakanan transisi energi menuju energi bersih sesuai dengan kesepakatan negara-negara di dunia.
Salah satu bentuk komitmen melalui dukungan dari badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).
PLN akan mulai mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara pada 2025, dan menggiatkan untuk menghasilkan listrik dari energi yang lebih bersih yang berasal dari energi terbarukan.
Salah satu yang dilakukan PLN saat ini adalah menggiatkan penggunaan PLTS Atap yang menghasilkan listrik dari panel surya di atap gedung atau perumahan.
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali berkomitmen dalam penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap berkapasitas 489,72 kilowatt peak (kwp) di 35 lokasi gedung kantor milik PLN UID Bali, dan 1 gedung milik PT Indonesia Power.
Menurut General Manager PLN UID Bali, I Wayan Udayana, pemasangan PLTS Atap ini juga menjadi bentuk dukungan PLN bagi penyelenggaraan Presidensi G20 mendatang yang mengusung isu transisi energi sebagai salah satu sektor prioritas.
“Pemasangan PLTS atap ini juga akan menjadi showcase saat penyelenggaraan presidensi G20 nanti, yang sekaligus menunjukkan peran PLN dalam mengawal transisi menuju energi hijau yang berkelanjutan,” kata Udayana melalui keterangan tertulisnya, Senin (23/5/2022).
Udayana menyatakan, saat ini tengah berjalan juga pembangunan PLTS Hybrid di Nusa Penida yang dapat menyumbangkan pasokan listrik sebesar 3,5 megawatt (MW) sebagai langkah antisipatif adanya lonjakan kebutuhan listrik saat Presidensi G20 berlangsung.
Udayana menambahkan, upaya PLN dalam mempercepat transisi energi bersih ini pun sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali No 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih yang harus didukung dan direalisasikan dengan komitmen bersama PLN dan anak perusahaan.
Sebelumnya, PT PLN juga mendukung penuh penyelenggara Energy Transition Working Group (ETWG) pertama yang diselenggarakan Kementerian ESDM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 24-25 Maret 2022.
Acara itu merupakan bagian dari rangkaian Presidensi G20 di Indonesia.
“Pada intinya PLN siap untuk mendukung tim Kementerian ESDM agar Energy Transition Working Group ini baik dari konsep, strategi, dan operasionalnya bisa berjalan dengan lancar,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo.
Ia menambahkan, melalui gelaran ini PLN juga mendukung pengurangan emisi dengan target Net Zero Emission Indonesia pada 2060.
Sebagai informasi, transisi energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.
Titik berat pembahasan pertemuan ini adalah bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, terutama energi untuk elektrifikasi. Sementara itu, di bidang teknologi akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi.
Foto: PLN
