Jakarta, InfoPublik - Presidensi G20 Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menawarkan ekonomi syariah sebagai solusi pemulihan ekonomi global, akibat dampak merebaknya wabah COVID-19 dan ketidakpastian global.
"G20 dapat dimanfaatkan untuk menawarkan ekonomi syariah sebagai solusi pemulihan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan," kata Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada Halalbihalal dan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 2022 melalui siaran pers yang diterima pada Jumat (10/6/2022).
Pemulihan ekonomi global masih dibayangi berbagai risiko dengan kejadian-kejadian luar biasa, mulai dari krisis iklim hingga peperangan yang turut menimbulkan disrupsi pasokan pangan dan energi dunia, serta memicu laju inflasi dan mencapai rekor tertinggi di banyak negara.
Namun demikian, lanjut Wapres, Presidensi G20 yang saat ini dipegang Indonesia dapat dijadikan momentum pemulihan ekonomi global.
Selain itu semua negara harus bahu-membahu, sehingga tidak ada negara yang tertinggal. "Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pulih satu pulih semua," tegasnya.
Kemudian, Forum G20 di masa Presidensi Indonesia 2022 juga dapat semakin memperkuat sinergi antar-ahli ekonomi Islam dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan global.
Wapres mengatakan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia harus menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah solusi bagi pemulihan ekonomi global yang berkeadilan, yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.
Pekan ini digelar Pertemuan kelompok kerja infrastruktur G20 yang tergabung dalam Infrastructure Working Group (IWG) ketiga.
Pertemuan IWG yang digelar secara daring dan luring pada 9-10 Juni 2022 di Nusa Dua, Bali dihadiri langsung oleh beberapa delegasi negara anggota dan organisasi internasional termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hari pertama pertemuan ini membahas tiga agenda yaitu investasi infrastruktur berkelanjutan, inklusi sosial dan kesenjangan daerah serta infrastruktur transformatif pasca pandemi.
Hari kedua pertemuan IWG membahas tiga agenda lainnya yaitu indikator Quality Infrastructure Investment (QII), infrastruktur digital dan InfraTech serta tata kelola GI Hub.
Khusus untuk indikator QII dan InfraTech diharapkan dapat segera difinalisasi dan mendapatkan endorsement di pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) pada Juli 2022.
Foto: BPMI Setwapres
