Jakarta, InfoPublik - Di tengah upaya Pemerintah memprioritaskan penanganan isu-isu di dalam negeri, Indonesia secara khusus dipercaya untuk membantu dalam mitigasi dan upaya solusi atas krisis keuangan dunia dalam Global Crisis Response Group (GCRG).
Presiden Joko Widodo mewakili Presidensi G20 dipercaya oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menjadi anggota GCRG bersama dengan Perdana Menteri Bangladesh, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, Kanselir Jerman, dan Presiden Senegal.
Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, selaku Sherpa GCRG dalam Media Briefing di Media Center Kemenko Perekonomian, Jumat (10/6/2022).
Susiwjono memaparkan, pembentukan GCRG yakni untuk mengadvokasi dan memfasilitasi konsensus global terhadap aksi-aksi untuk menghindari, memitigasi dan merespon dampak-dampak krisis pangan, energi dan keuangan bagi negara-negara yang rentan, terutama akibat imbas dari Pandemi COVID-19 dan perang Ukraina dan Rusia. Meski dipercaya untuk berfokus pada solusi keuangan, Indonesia tetap sangat terbuka untuk menyampaikan masukan saran dan rekomendasi terkait krisis pangan dan energi.
Hal itu sejalan dengan komitmen Indonesia yang sering ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 berkomitmen terus mendorong anggota G20 untuk bekerja sama untuk menyeimbangkan kepentingan di seluruh keanggotaan yang beragam, dan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
Selama Mei 2022, lanjut Susiwijono, telah dilaksanakan dua pertemuan Sherpa GCRG dan satu kali pertemuan Steering Committee. Pertemuan itu dilakukan untuk mempersiapkan pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan pada 20 Mei 2022. Meski Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Denmark berhalangan hadir dalam pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan, Sekjen PBB telah melakukan pembicaraan langsung secara online dengan Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2022 dan dengan Perdana Menteri Denmark pada tanggal 24 Mei 2022.
"Hasil pembicaraan Sekjen PBB dengan para kepala negara/pemerintahan GCRG dituangkan dalam Policy Brief Nomor 2. Policy Brief Nomor 2 tersebut merupakan kelanjutan dari Policy Brief Nomor 1 yang dikeluarkan oleh UNCTAD sebelumnya," ujar Susiwijono.
Secara singkat, Policy Brief Nomor 1 UNCTAD menyampaikan rekomendasi antara lain untuk krisis pangan, perlu dilakukan upaya untuk tetap membuka pasar pangan dan pupuk dunia, melaksanakan program jaring pengaman sosial, mendukung penghidupan petani kecil, menjaga harga pupuk dan bahan bakar, dan menjaga stabilitas biaya transportasi global; Untuk krisis energi perlu menjaga stabilitas harga bahan bakar fosil dan bio-fosil, dan mendorong transisi energi; Untuk krisis keuangan perlu meningkatkan fleksibilitas dan likuditas keuangan global, meningkatkan bantuan finansial dan mendukung inisiatif penghapusan atau penjadwalan ulang hutang.
Foto: InfoPublik
