Jakarta, InfoPublik - Langkah pemerintah meningkatkan dukungan untuk Indonesia sebagai presidensi G20 dinilai tepat. Kerja sama grup itu, sangat dinantikan dunia karena diyakini mampu memperbaiki ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.
"Kegiatan Safari memang perlu dilakukan, karena masing-masing negara anggota G20 perlu diperlakukan secara khusus dan berkesinambungan," kata Pengamat hubungan internasional Universitas Padjajaran (Unpad), Teuku Rezasyah, saat dihubungi, Selasa (7/5/2022).
Menurut dia diharapkan negara dan kelompok negara yang sudah menyatakan kehadirannya dapat merealisasikan janji mereka. Sementara negara dan kelompok negara yang jelas-jelas tidak akan hadir, perlu dirayu untuk hadir.
"Karena itulah, Airlangga (dan menteri lainnnya) perlu didampingi oleh pejabat negara yang sangat senior, Duta Besar yang ditempatkan di negara tersebut, termasuk pakar studi wilayah yang menguasai seluruh aspek kehidupan nasional dari negara yang hendak dilobi tersebut," paparnya.
Ia mengatakan selain kegiatan safari tersebut, terdapat kegiatan yang justru lebih penting dan strategis. "Kegiatan tersebut adalah Sosialisasi Road Map G20 yang sedang ditangani Indonesia sepanjang 2022 ini, pada seluruh butir Finance Track dan Sherpa Track," tutupnya.
Sebelumnya, Airlangga mengataka Presidensi G20 Indonesia pada 2022 ini bertujuan untuk memberikan pemulihan ekonomi global yang dimiliki bersama oleh semua. Agenda G20 untuk Bali Summit akan dipandu oleh semangat Recover Together, Recover Stronger.
Untuk bisa Pulih Bersama, Indonesia meminta anggota G20 untuk memperkuat multilateralisme dan membangun kemitraan global yang lebih efektif. Kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 untuk mewujudkan pemulihan ekonomi bersama dan lebih kuat.
Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga bidang prioritas global dan nasional yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan mempercepat transisi energi.
“Sebagai forum berbasis konsensus, kami mendorong anggota G20 untuk bekerja sama untuk menyeimbangkan kepentingan di seluruh keanggotaan yang beragam, dan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” tegas Airlangga.
Pada Presidensi G20 kali ini, Indonesia terbuka terhadap dukungan mitra untuk menghasilkan proyek percontohan atau mercusuar dan kerjasama ekonomi, terutama di bidang transisi energi, pengembangan skema pembiayaan yang ramah pasar dengan praktik terbaik internasional, dan menyediakan pendanaan untuk mengembangkan teknologi yang tersedia dan terjangkau untuk mendukung transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.
Lebih lanjut tentang percepatan transisi energi, terdapat 3 prioritas di bawah G20 untuk mencapai Net Zero Emisison secara global pada pertengahan abad ini, yakni mengamankan aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi cerdas dan bersih, serta memajukan pembiayaan energi.
Airlangga mengatakan sektor energi merupakan sumber dari sekitar tiga perempat emisi gas rumah kaca. Kerangka kerja G20 untuk memandu transisi negara-negara ekonomi utama akan menjadi langkah maju yang besar dan penting secara sistemik bagi ekonomi global, termasuk didalamnya memperkuat koordinasi dan koherensi dengan agenda jalur keuangan G20.
"Kolaborasi dengan jalur keuangan bertujuan untuk memberikan kerangka kerja keuangan dan investasi transisi. Penting juga untuk meningkatkan tindakan transisi di seluruh jalur Sherpa,” tutup Airlangga.
Foto: ANTARA
