Jakarta, InfoPublik - Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia setelah menghadiri forum G7, dinilai akan memberi dampak strategis secara signifikan. Lawatan Kepala Negara dianggap mampu meredam dampak rambatan dari konflik dua negara di Eropa Timur itu.
"Kunjungan itu sangat strategis. Tapi itu hanya awal. Setelah pertemuan tersebut berhasil dan menghasilkan pernyataan bersama, harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah diplomatik lewat G20 sebagai saluran utamanya," ujar pakar ekonomi politik internasional dari Universitas Gadjah, Mada Riza Noer Arfani, Minggu (26/6/2022).
Presiden Jokowi dinilai tidak hanya berkunjung sebagai Kepala Negara, melainkan juga selaku tuan rumah dari G20 2022. Karenanya, hal-hal yang menyangkut kepentingan perekonomian dan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 akan menjadi agenda utama.
Riza mengatakan, upaya untuk pemulihan ekonomi yang merata di tiap negara sedianya tercermin dari tema Kepresidenan Indonesia di G20, yakni Recover Togehter, Recover Stronger. Untuk itu, kunjungan Presiden Jokowi dinilai akan meredam dampak dari konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina.
Berdasarkan historinya, G20 dibentuk pada saat krisis melanda dunia. Lebih dari dua dekade berdiri, forum ekonomi utama dunia itu telah berhasil mencari jalan keluar bagi dunia dari kondisi keterpurukan. "Forum itu menjadi semacam katalis untuk negara-negara bisa keluar dari situasi guncangan," kata Riza.
Indonesia, selaku Presidensi G20 tahun ini diharapkan mampu mencari jalan keluar dari guncangan krisis beruntun yang saat ini dihadapi dunia. Penanganan pandemi dan dampak perang Rusia-Ukraina mesti diredam guna menghindari efek negatif yang berkepanjangan.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia juga dirasa amat signifikan untuk meyakinkan rakyat internasional mengenai kesungguhan Indonesia ingin meredakan ketegangan. Riza berpendapat hal itu menjadi sinyal positif dan mendorong optimisme bagi pemulihan ekonomi dunia.
Meski peluang yang dimiliki untuk mendamaikan kedua negara amat kecil, lawatan Presiden Jokowi diharapkan mampu mengikis ego dua negara untuk kepentingan yang lebih besar. "Perlu ditekankan kepada Presiden Ukraina maupun Rusia, perlu ada upaya untuk meminimalisir dampak perang terhadap pemulihan ekonomi global," ujar Riza.
Sebab, akibat perang itu, sektor kesehatan, pangan, dan energi menjadi terganggu. Itu berdampak langsung pada upaya pemulihan ekonomi dari pandemi, sekaligus menambah beban untuk mengembalikan stabilitas dunia.
Terlebih beberapa ahli dan lembaga internasional memprediksi terjadinya resesi hingga stagflasi akibat perang berkepanjangan. Untuk itu, bila kunjungan Presiden Joko Widodo berbuah manis, diharapkan akan ada tindak lanjut dengan memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia.
Riza menyarankan agar dibentuk gugus tugas yang khusus menengahi dan membahas isu teknis dari konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Dengan begitu, solusi untuk meredam dampak perang dapat terlahir dan berkontribusi pada upaya pemulihan global.
"Ketika nanti misalnya disepakati kedua Kepala Negara (Rusia-Ukraina) hadir di pertemuan puncak pada November (summit G20). Maka yang paling penting adalah menyusun agenda sampai ke November 2022, apa yang harus dilakukan. Itu yang menjadi kunci dari peluang suksesnya mitigasi," kata Riza.
"Kalau itu tidak dilakukan, itu hanya menjadi simbolis saja dan mesti dihindari. Dari pembentukkan gugus tugas, dapat dirumuskan komunike bersama, meredakan ketegangan atau bahkan juga membahas mitigasi dampak perang terhadap kesehatan, pangan, dan energi," lanjutnya.
Diketahui, Presiden Jokowi pada hari ini berangkat ke Jerman memenuhi undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. Dalam forum itu, Kepala Negara akan menyerukan upaya perdamaian. Presiden Jokowi diagendakan melawat ke Ukraina dan berdialog dengan Volodymyr Zelenskiy selepas G7 dan berkunjung ke Rusia menemui Vladimir Putin setelahnya.
Keterangan foto: Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu, 26 Juni 2022, sebelum lepas landas menuju Munich, Jerman. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
