Jakarta, InfoPublik – Para delegasi Pertemuan Kedua Delegasi Lingkungan dan Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim atau Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (2nd EDM-CSWG) Presidensi G20 Indonesia, telah menyepakati dokumen awal komunike tingkat Menteri sektor lingkungan dan keberlanjutan iklim atau Pre-Zero Draft Ministerial Communique.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PPI KLHK) sekaligus Chair EDM-CSWG G20, Laksmi Dhewanthi, mengatakan untuk dapat menghasilkan draft Ministerial Communique tersebut pada Agustus 2022 mendatang, pihaknya telah menggelar 19 sesi lokakarya (workshop) yang membahas tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim.
“Pertemuan tadi sudah menghasilkan satu dokumen yang disebut Pre-Zero Draft yang merupakan dokumen awal yang akan dibahas terus menerus sampai dengan nanti Agustus 2022 menghasilkan suatu dokumen yang disebut Ministerial Communique of Environment and Climate and Sustainability,” ujar Dirjen PPI KLHK dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik terkait dengan 2nd EDM-CSWG pada Rabu (22/6/2022).
Menurut Dirjen Laksmi, pertemuan kedua EDM-CSWG di Jakarta ini menjadi perantara pertemuan pembahasan Ministerial Communique di Yogyakarta dan di Bali pada akhir Agustus 2022 mendatang.
Pre-zero Draft Communique ini akan ditindaklajuti dengan beberapa pertemuan sampai dengan pertemuan tingkat menteri di Bali.
“Pada saat ini kami belum bisa membagikan Communique-nya karena masih dalam proses, kita baru punya pre-zero draft. Kita akan punya serangkaian diskusi-diskusi, pertemuan negosiasi untuk Communique tersebut, sampai nanti menjelang pertemuan ketiga di akhir Agustus 2022 di Bali,” jelasnya.
Lebih lanjut Dirjen Laksmi menjelaskan, Communique akan memuat elemen-elemen atau paragraf-paragraf yang mencerminkan komitmen negara-negara G20.
Contohnya adalah rencana komitmen untuk terus meningkatkan upaya-upaya untuk pengendalian perubahan iklim dan komitmen mendorong negara-negara maju memenuhi janjinya untuk memberikan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.
“Communique itu merefleksikan hal-hal yang dibahas dalam pertemuan dan hal-hal yang ingin disampaikan oleh negara G20 di dalam EDM-CSWG ini sebagai komitmen, seruan, dan sebagai suatu rencana ke depannya,” tuturnya.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL) KLHK yang juga co-Chair EDM-CSWG, Sigit Reliantoro, menambahkan pada bagian EDM, pertemuan kedua ini telah membahas isu Land Degradation, Halting Biodiversity Loss, Integrated and Sustainable Water Management, Resource Efficiency and Circular Economy, Marine Litter, Ocean Conservation, dan Sustainable Finance.
Sedangkan pada bagian CSWG, tiga isu yang dibahas yaitu: bagaimana peran co-benefit antara aksi mitigasi dan aksi adaptasi untuk bisa menyiapkan kondisi atau komunitas yang memiliki ketahanan iklim, bagaimana memperkuat aksi dan kerja sama kemitraan khusus untuk inisiatif pengelolaan laut yang berkelanjutan, dan bagaimana mendorong dan mempercepat implementasi dari kontribusi yang ditetapkan negara terkait Perjanjian Paris atau Nationally Determined Contribution (NDC) dengan pendekatan atau transisi yang berkelanjutan dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang rendah karbon dan berketahanan iklim.
“Kita mendapatkan apresiasi mengenai isu-isu dan bagaimana kita bisa menggabungkan concern dari negara-negara G20 ini. Mengenai land degradation, sebenarnya tidak terlalu banyak catatan yang bertentangan, ada beberapa isu berkaitan dengan kesamaan target, dan target yang lebih ambisius, keduanya perlu disinkronkan dengan kebutuhan negara maju dan kebutuhan negara berkembang,” katanya.
Foto: Biro Humas KLHK
