Jakarta, InfoPublik - Indonesia berperan menciptakan kebijakan yang berkontribusi pada tata kelola dunia melalui Presidensi G20, serta menuntun agenda-agenda yang diinginkan untuk berdampak positif kepada kepentingan rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus untuk Penguatan Program-Program Prioritas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani, melalui keterangan tertulis, setelah siaran langsung Instagram Kementerian Luar Negeri “Mengenal presidensi G20 serta langkah diplomasi kepemimpinan Indonesia” di Jakarta, Kamis (16/6/2022).
“Jadi kita ikut menciptakan kebijakan-kebijakan bukan hanya untuk anggota G20 saja melainkan juga untuk seluruh dunia,” ujar Dian.
“Ini kesempatan bagi kita untuk menjadi bagian dari solusi. Kita ingin berkontribusi untuk kemakmuran dunia,” kata Dian.
Menurut Dian, Presidensi G20 Indonesia juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan kebudayaan dan kemajuan ekonomi Indonesia.
Dian mengatakan Tema Presidensi G20 Indonesia "Recover Together, Recover Stronger".
Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadwalkan lebih dari 180 rangkaian kegiatan utama, termasuk pertemuan Engagement Groups, Pertemuan Working Groups, Pertemuan Tingkat Deputies/Sherpa, Pertemuan Tingkat Menteri, hingga Pertemuan Tingkat Kepala Negara (KTT) di Bali nanti.
Periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Serah terima keketuaan berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia, pada 31 Oktober 2021 dari PM Mario Draghi (Presidensi Italia) kepada Presiden RI Joko Widodo.
G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia dengan komposisi anggotanya mencakup 85 persen Produk Domestik Bruto dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 2/3 populasi dunia.
Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan satu kawasan, yaitu: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Foto: ANTARA
