Jakarta, InfoPublik - Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menjadi ajang untuk beradaptasi secara cepat dan tepat, serta sebagai arena melakukan terobosan efektif juga akomodatif dalam merespon tantangan global secara umum.
Mengingat saat ini, dunia dihadapkan pada pekerjaan rumah baru dari dampak krisis konflik Rusia-Ukraina, yaitu komoditas yang harganya semakin melambung hingga ancaman krisis pangan.
Di sisi yang lain, pasar saham yang terguncang, pertumbuhan ekonomi melambat, disertai juga dengan angka pengangguran yang tinggi atau stagflasi, menjadi sebuah tantangan global yang harus dihadapi semua negara..
"Untuk itu seluruh elemen bangsa Indonesia parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dunia bisnis, media, akademik, memerlukan satu kesadaran mendalam tentang tanggung jawab besar terutama dalam menyukseskan kepemimpinan G20 Indonesia," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fadli Zon, dalam sambutannya pada acara P20 Preliminary Discussion secara hybrid di Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Menurutnya, G20 adalah satu momentum yang berharga bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indoensia bangsa yang besar, memilii prospek dan potensi sangat besar. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia, demokrasi Indonesia bertumbuh dan partisipasi demokrasi ke-3 terbesar pula.
Ekonomi, juga menjadi terbesar di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, sehingga kepemimpinan Indonesia di ASEAN merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi Indonesia.
"Kepemimpinan Indonesia di G20 tidak sekedar menunjukkan kapasitas di level global, juga seharusnya bisa menjadi refleksi cita-cita luhur konstitusi yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," terangnya.
Dikatakannya, bahwa DPR RI merupakan tandem utama pemerintah di ajang presidensi G20, dan BKSAP merupakan motor di dalam DPR RI di dalam diplomasi parlemen, sehingga terus menjalin koordinasi, kolaborasi, komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka memberi dukungan penuh menyukseskan Presidensi G20 Indonesia.
"Kerja sama dari seluruh pihak itu adalah kunci keberhasilan kepemimpinan G20 Indonesia, untuk menutupi ruang kosong yang luput dari perhatian dan kerja sama itu pula yang diperlukan oleh masyarakat dunia saat ini yaitu solidaritas global," tukasnya.
Forum diskusi yang mendahului peluncuran P20 Prelimentary Summit merupakan inisiatif awal dalam rangkaian menuju perhalatan Road to the 8th G20 Parliamentaray Speaker's Summit (P20) pada 6-7 Oktober 2022 di Jakarta.
Lebih lanjut, Fadli Zon mengungkapkan bahwa kendati DPR sebagai habitat politik, namun hal tersebut juga tidak harus dimaknai kontra pendekatan ilmiah.
Politik dan pendekatan ilmiah harus saling topang. Ssebuah masukan dan kebijakan harus saling berkomunikasi, melengkapi, dan mengoreksi, "Artinya tidak hanya polical will dan good will yang menjadi basis sebuah proses perumusan kebijakan, tapi juga ilmu pengetahuan," ujar Fadli Zon.
The 8th G20 Parlementary Speaker's Summit merupakan ikhtiar di DPR untuk memperkuat tema G20 Recover Together, Recover Stronger. Jadi DPR dan BKSAP berupaya menuju G20 pada 6-7 Oktober 2022 mendatang untuk mengambil peran substantif dan konstruktif di level nasional dan global bagi presidensi Indonesia yang berdampak nyata bagi umat manusia.
"Kami mengharapkan melalui tema Stronger Parlementary Recovery dapat mengisi ruang kosong tadi sehingga dapat menjadi sangat menentukan keberhasilan penanganan tiga isu prioritas G20 Indonesia yaitu pengembangan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi terbarukan," tuturnya.
Foto: Hasil Tangkapan Layar Kanal Youtube
