Jakarta, InfoPublik – Penggelaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau information and communication technology (ICT) di Indonesia membutuhkan belanja modal atau capital exependiture (capex) dan belanja operasional atau operational expenditure (opex) yang besar.
“Pada saat saya (pertama dilantik) menjadi menteri, saya langsung mengingatkan kepada keluarga besar Kominfo bawa kita butuhkan capex dan opex yang banyak dan besar,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, dalam sesi Leaders’ Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), yang merupakan acara sampingan (side event) Presidensi G20 Indonesia, di Nusa Dua, Badung, Bali, yang digelar secara luring dan daring pada Senin (11/7/2022).
Acara itu dihadiri secara langsung ole Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Gubernur Bali, I Wayan Koster.
Menteri Johnny mengatakan, kebutuhan capex dan opex itu sebagian diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun dialokasikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).
Oleh karenanya dia mengapresiasi Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang telah mengalokasi belanja pemerintah untuk Kementerian Kominfo yang jumlahnya terus naik setiap tahun.
“Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan yang telah mengalokasikan intervensi APBN yang begitu besar untuk memastikan penggelaran ICT infrastruktur upstream dan downstream itu kita dapat melakukan dengan baik,” tuturnya.
Sebagai penyeimbang alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan, lanjutnya, Kementerian kominfo juga memberikan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
Dalam hal ini Kementerian Kominfo mencatat jumlah PNB setiap tahun terus bertambah, mulai dari Rp20 triliun, Rp 23 triliun, Rp25 triliun dan dipastikan akan naik terus.
“Mudah-mudahan nanti setelah refarming spektrum (PNBP) bisa lebih dari Rp30 triliun untuk mengganti biayanya (alokasi APBN),” imbuhnya.
Menurut Menteri Johnny, untuk meningkatkan perolehan PNBP dibutuhkan dukungan anggaran lebih banyak lagi setiap tahun.
Sebab, PBNP akan banyak mengalir ke kas Kementerian Keuangan, jika infrastruktur TIK telah tersedia merata di berbagai daerah, sehingga bisa mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dibutuhkan lebih banyak lagi (intervensi APBN). Ini (pembangunan infrastruktur TIK) betul-betul teknologi intensif dan capital intensif, ICT infrastructure not taken for granted,” pungkasnya.
Foto: Tangkapan Layar YouTube