Bali, InfoPublik – Pemerintah harus meningkatkan tata kelola yang baik, akuntabilitas, serta integritas pada sektor pelayanan publik dan seluruh aspek kehidupan masyarakat, guna mencegah tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan, Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Jumat (8/7/2022) terkait pertemuan Anti-Corruption Working Group (ACWG) putaran kedua di Bali.

“Pemangku kepentingan harus membantu menumbuhkan lingkungan berintegritas, nilai etik, dan norma akuntabilitas. Dimana masing-masing pihak punya peran penting mencegah dan memberantas korupsi. Sehingga spirit pertemuan itu adalah berkolaborasi dan bekerja sama satu sama lain,” kata Firli.

Firli menegaskan dalam memerangi korupsi, tidak ada entitas yang bisa melakukannya sendiri. Maka dengan diskusi dan negosiasi yang konstruktif dalam G20 ACWG itu diharapkan mampu menghasilkan dokumen keluaran yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan upaya pemberantasan korupsi global.

Lanjut Firli,  G20 dibentuk setelah krisis keuangan 2008 dan ACWG dibentuk dengan tujuan untuk memastikan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan standar internasional melawan korupsi. Maka agar misi ini berhasil, anggota G20 harus memperkuat kerja samanya.

“Peningkatan kolaborasi antikorupsi sangat penting, terutama karena kita masih menghadapi dampak krisis pandemi, agar kita bersama-sama pulih, pulih lebih kuat,” pesan Firli.

Pertemuan putaran kedua G20 ACWG dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 5 sampai 8 Juli 2022 di Bali. Firli berharap, dengan jadwal pembahasan yang padat tersebut pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari Bali.

Foto: Dok KPK