Jakarta, InfoPublik - Sejak awal pandemi Pemerintah memberikan prioritas untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Sejak awal merancang program penanganan COVID-19, Pemerintah juga memberikan prioritas perhatian kepada sektor UMKM supaya mampu bertahan dalam masa pandemi, sekaligus pulih lebih cepat selepasnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Spotlight 12: G20 Digital Transformation: Resilient MSMEs for Global Economic Recovery, Kamis (30/6/2022) secara daring.
“Pandemi memberikan pukulan keras bagi usaha kecil menengah. Mengapa? Karena sifat pandemi ini tidak memungkinkan orang untuk melakukan aktivitas fisik. Dan kita semua tahu, bahwa usaha kecil menengah terutama sektor informal (dalam kegiatannya) berada dengan pertemuan fisik (dengan pembeli). Jadi tanpa adanya aktivitas fisik, sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi mereka (UMKM) pasti akan terpukul keras,” terang Menkeu.
Menkeu menyebut bahwa dalam program penanganan pandemi untuk UMKM dalam PC-PEN tersebut, Pemerintah memberikan fokus kepada dua hal. Pertama, bagaimana mendukung para pelaku usaha, khususnya usaha kecil menengah.
Kedua, bagaimana menyediakan tambahan jaring pengaman sosial bagi rumah tangga yang paling rentan. Ini dua hal yang paling penting dan sebenarnya memakan sumber daya yang cukup signifikan selain program penanganan pandemi itu sendiri.
Indonesia tercatat memiliki lebih dari 64 juta pelaku UMKM. Jumlah ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Melalui PC-PEN, Pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM selama pandemi dengan berbagai skema diantaranya melalui pemberian tambahan modal, pemberian hibah (grant), restrukturisasi pinjaman, pemberian insentif, dan keringanan pembayaran bunga dan cicilan baik di bank maupun lembaga non-bank.
Selain itu, Pemerintah juga menambah alokasi jaringan sosial yang diantaranya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan yang didalamnya juga ada pelaku UMKM.
“Saya pikir ini adalah hal yang prinsip dan mendasar. Dan ini akan dilakukan dengan program kami karena kami pikir ini akan benar-benar mempengaruhi jutaan usaha kecil dan menengah,” kata Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa kemitraan global untuk ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan jasa keuangan atau yang biasa disebut inklusi keuangan, jadi agenda penting dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 jalur keuangan. Hal ini dianggap sejalan dengan tema besar untuk pemulihan ekonomi dunia yang lebih kuat dan merata.
Upaya mencapai inklusi keuangan tersebut dapat dilakukan dengan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk ke dalam ekosistem digital. Apalagi sektor usaha ini terbukti berdaya tahan saat menghadapi kondisi krisis.
Disediakannya kemitraan global untuk inklusi keuangan dalam Presidensi G20 bertujuan untuk membahas dan menelaah lebih jauh mengenai potensi UMKM dan digitalisasi.
"Jadi ini adalah suatu kegiatan terkait dengan infrastruktur itu sendiri, seperti sistem pembayaran, serta peraturan yang kompatibel di seluruh negara. Kemudian memungkinkan lembaga keuangan serta usaha kecil menengah untuk memiliki akses, terutama permodalan dan juga akses ke pasar," terang Menkeu.
Selain itu, kemitraan global juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak kegiatan yang mampu mendorong tingkat literasi keuangan. Dalam hal ini, dorongan UMKM untuk masuk ke ekosistem digital dapat mendorong peningkatan literasi sekaligus mendapatkan keuntungan dari rantai pasokan global.
Presidensi G20, kata Sri Mulyani, berupaya untuk melakukan penggabungan antara teknologi digital dengan sektor UMKM. Harapannya, pelaku usaha dapat memperluas pasar, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke level global.
Peningkatan akses permodalan dari sektor usaha itu juga dilakukan agar inklusi keuangan semakin meningkat.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, upaya mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital sedianya dipercepat oleh kehadiran pandemi COVID-19. Pelaku usaha di sektor itu dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi digital guna menjaga kelangsungan bisnisnya.
Peningkatan inklusi keuangan juga menjadi agenda prioritas Indonesia. Bahkan, ditargetkan tingkat inklusi keuangan nasional berada di level 90 persen pada 2024. Sedangkan saat ini, tingkat inklusi keuangan Indonesia berada di kisaran 80 persen.
"Dalam lima tahun terakhir ini sudah membuat kemajuan, saat ini kami di atas atau sekitar 80 Dalam hal ini, dari sekitar tujuh 70 sebelumnya, tetapi ini adalah jalan panjang bagi kita untuk mencapai 90 persen," kata Sri Mulyani.
Inklusi keuangan saat ini masih didominasi oleh sektor perbankan, jauh mengungguli lembaga keuangan non bank dan pembiayaan digital. Karenanya, pemerintah Indonesia juga mendorong inklusi keuangan melalui sektor UMKM. Hal ini bersamaan dengan upaya peningkatan literasi keuangan yang dilakukan pula oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
Di samping itu, penyediaan infrastruktur keuangan digital juga menjadi hal yang tak kalah penting. Karenanya, Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur digital dalam dua tahun terakhir ini. Tujuannya, agar seluruh wilayah di Tanah Air dapat terkoneksi dengan internet.
"Hal lain yang sangat penting adalah sistem pembayaran yang menurut saya sangat penting karena berbicara tentang teknologi digital, bagaimana platform ini dapat disediakan untuk mendukung usaha kecil menengah," kata Sri Mulyani.
"Kami sebenarnya tidak berbicara tentang satu yurisdiksi tertentu, transaksi bisa lintas batas dan itu sebabnya sistem pembayaran serta menggunakan mata uang lokal dan menggunakan kode QR pasti akan memfasilitasi banyak usaha kecil menengah, tidak hanya mengandalkan dalam negeri sendiri atau pasar yang sangat sempit, tetapi mereka sebenarnya dapat mengakses pasar global," tambahnya.
Sementara itu, Co-Chair Business 20 (B20) Trade and Investment Task Force Juan José Daboub menyampaikan, forum B20 berkomitmen mendorong partisipasi UMKM dalam rantai pasokan global. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan perdagangan internasional, pendonor dana, investasi, dan mengoptimalkan adaptasi teknologi digital.
Selain itu, B20 juga mendorong pendefinisian yang lebih jelas dari tiap negara mengenai UMKM. Dengan begitu, sektor usaha tersebut akan memainkan peran penting dalam rantai nilai dan mencegah perusahaan besar mengambil manfaat yang sedianya ditujukan bagi UMKM secara khusus.
"Saya pikir kuncinya adalah kapasitas untuk mengimplementasikannya secara adil. Kami juga mendukung kepresidenan G20 Indonesia, di mana ditargetkan untuk mendorong transformasi digital serta memperluas akses UMKM, sehingga mereka dapat bersaing dan menjadi bagian dari rantai pasok global," pungkasnya.
Foto: Istimewa
