Badung, InfoPublik - Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) G20 menyepakati secara bulat tiga isu prioritas yang didorong Presidensi G20 Indonesia. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu dokumen yang dinamakan “Chair Summary”.
Isu prioritas yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain pertama, konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19. Kedua, literasi digital dan kecakapan digital. Ketiga, aliran data gratis dengan kepercayaan (Data free flow with trust) dan aliran data lintas batas (cross border data flow).
"Ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang telah dirangkum dalam dokumen itu yang sudah saya bacakan di hadapan para menteri maupun wakil menteri yang hadir," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Hotel Mulia Resort, Badung, Bali pada Kamis (1/9/2022).
Menkominfo menjelaskan, berkaitan dengan isu prioritas pertama yakni konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19 telah mencapai konsensus bersama antara negara-negara G20. Yakni, penguatan konsep konektivitas digital harus bersifat "people center". Kemudian, pertemuan juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis pemulihan pascapandemi COVID-19.
"Pertemuan juga menyambut baik inisiatif Indonesia yakni G20 Digital Inovation Network (DIN) dan G20 Digital Platform Transformation Expo (DPTE)," kata Menkominfo.
Pada isu prioritas yang kedua yang berkaitan dengan literasi digital dan kecakapan digital. Pertemuan itu telah menghasilkan satu metode dalam mengukur kecakapan digital dan literasi digital. Pengukuran itu akan menjadi standar bagi negara G20 untuk mengentaskan kesenjangan kecakapan dan literasi digital antar negara-negara G20.
Dengan mengetahui hasil pengukuran tersebut, lanjut Menkominfo, dapat membuat kebijakan publik semakin efektif, serta menjawab kerja sama digital antarnegara G20 di masa mendatang.
"Pertemuan juga berhasil menyusun kompilasi kebijakan dan rekomendasi meningkatkan partisipasi bagi kelompok rentan di sektar ekonomi digital. Serta berbagi pengalaman untuk meningkatkan partisipasi yang berarti bagi semua orang," katanya.
Terakhir, pada isu yang berkaitan dengan aliran data gratis dengan kepercayaan (Data free flow with trust) dan aliran data lintas batas (cross border data flow). Dalam kepemimpinan Kominfo pada DEWG telah berhasil menyelenggarakan lokakarya dialog antarpemangku kepentingan. Kemudian memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan dengan tingkat pemahaman tata kelola data yang berbeda untuk bersama-sama membahas secara mendalam langkah ke depan.
"Telah diakui Presiden G20 Indonesia mulai melakukan diskusi prinsip-prinsip data free flow with trust dan cross border data flow antara lain keadilan, transparansi, dan keabsahan," kata Menkominfo.
Pertemuan juga menghasilkan rangkuman mengenai pembahasan para delegasi soal dinamika ekonomi digital saat ini. Terkait geopolitik internasional yakni pengaruh konflik antara Rusia dengan Ukraina. Dalam menyikapi hal itu, Indonesia memahami peristiwa tersebutdengan bersikap netral.
Indonesia memfasilitasi diskusi, namun hanya sebatas membahas tentang isu-isu prioritas yakni digital ekonomi yang menjadi bahasan dalam pertemuan DEMM. Bukan yang berkaitan dengan politik.
"Rangkuman itu akan dibawa oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memimpin KTT G20 November 2022 mendatang," pungkas Menkominfo. (Ta/Us/Vr)
Foto: Amiriyandi InfoPublik
