Jakarta, InfoPublik - Dalam Presidensi G20 tahun ini, Indonesia memperkenalkan pendekatan baru yaitu concrete deliverables yang berisi proyek, program, atau inisiatif yang sedang dikerjakan bersama oleh negara-negara anggota G20. Dokumen concrete deliverables itu akan dimasukkan menjadi lampiran dari Leaders’ Declaration sebagai outcome dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Serangkaian acara Presidensi G20 Indonesia yang sudah dimulai sejak 1 Desember 2021 lalu, sudah hampir terlaksana seluruhnya. Kini, Indonesia telah sampai pada momen puncak Presidensi G20 yaitu KTT G20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15-16 November 2022 di Bali. Berbagai substansi telah disepakati, working groups dan engagement group telah menghasilkan berbagai terobosan dan pencapaian dalam berbagai sektor.
“Oleh karena itu, kita semua sangat mengharapkan dan peran serta masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung kelancaran dan suksesnya di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan KTT G20 yang menjadi unsur penting di dalam memastikan kesuksesan Presidensi G20 Indonesia 2022,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (29/10/2022).
Dijelaskannya, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh di atas 5 persen selama 3 kuartal secara berturut-turut di tengah tingginya ketidakpastian global akibat adanya The Perfect Storm. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain.
Prospek ekonomi nasional juga terlihat cerah yang tercermin dari berbagai leading indicators yang berada di jalur ekspansif. Melihat berbagai indikator yang ada, Pemerintah optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2022 dan 5,3 persen pada 2023 mendatang dapat tercapai.
Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, Pemerintah terus melakukan strategi dan kebijakan utama dalam penanganan pandemi, yakni dengan koordinasi kebijakan fiskal sebagai shock absorber termasuk melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp455,6 triliun yang berfokus pada penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
“Dalam jangka panjang, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, grand strategy yang akan dilanjutkan di 2023 adalah mendorong kembali reformasi struktural, salah satunya melalui implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya terutama terkait dengan penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses perizinan, dan perluasan berbagai bidang usaha untuk investasi,” ungkap Susiwijono.
Sesmenko Susiwijono juga mengatakan bahwa dalam komunitas global, termasuk G7 dan G20, saat ini mulai menggambarkan arsitektur sistem perekonomian di masa depan. Negara-negara tersebut mendedikasikan berbagai sumber daya untuk mengeksplorasi respons yang efektif terhadap krisis, dan ini merupakan peran penting Indonesia sebagai Presidensi G20.
“Melalui tema “Recover Together, Recover Stronger” Indonesia akan mengedepankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam upaya pemulihan agar tidak ada orang, negara, atau wilayah yang tertinggal. Leave no one behind. Indonesia mendukung penggalangan kerja sama ekonomi multilateral, membuka jalan bagi stabilitas perekonomian dunia, dan memfasilitasi suasana kondusif untuk pemulihan ekonomi dunia yang berkelanjutan terutama pada masa pascapandemi ini,” ujar Sesmenko Susiwijono.
Forum G20 memiliki dampak yang signifikan untuk pemulihan ekonomi melalui tiga pendekatan utama yaitu penguatan kerja sama multilateral, concrete deliverables sebagai aksi nyata, dan penetapan arah untuk kebijakan ekonomi dan keuangan ke depan.
Dalam hal penguatan kerja sama multilateral, dengan adanya eskalasi tensi geopolitik, menyebabkan kesulitan dalam menjaga dialog antarnegara. Untuk itu, forum G20 diharapkan dapat menjadi forum dialog yang dapat memfokuskan pada upaya penyelesaian dampak krisis global dan akan menjadi referensi serta solusi berbagai permasalahan yang dihadapi dunia.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, supaya Presidensi itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan bagi masyarakat dunia serta yang paling penting adalah meningkatkan peran, profil, dan exposure Indonesia di mata dunia. Sedangkan pendekatan yang ketiga, kita ingin penetapan arah untuk kebijakan ekonomi dan keuangan ke depan,” kata Susiwijono.
Foto: Humas Ekon
