Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungan pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan peran penting dalam diseminasi komunikasi publik program dan capaian pemerintah.
Siaran Pers
Kementerian Komunikasi dan Informatika
No. 79/HM/KOMINFO/03/2022
Jumat, 11 Maret 2022
Tentang
Lantik Pengurus Iprahumas, Dirjen IKP Ajak Sukseskan Presidensi G20 Indonesia
Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungan pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan peran penting dalam diseminasi komunikasi publik program dan capaian pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) sebagai mitra strategis dalam menyukseskan program nasional pemerintah.
Mewakili Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Usman Kansong mengajak Pengurus Iprahumas Periode 2022-2024 yang baru saja dilantik turut ambil bagian dalam komunikasi publik Presidensi G20 Indonesia 2022.
“Kepada ketua umum dan pengurus Iprahumas terpilih, Saya ucapkan selamat menjalankan tugas dan amanat ini. Tugas kita sudah menanti di depan mata, agenda nasional Presidensi G20 Indonesia akan menjadi fokus kita pada tahun ini, selain isu-isu lain yang menjadi tugas kita di instansi masing-masing,” ujarnya dalam Pengukuhan Ketua Umum dan Pengurus Pusat Iprahumas Periode 2022-2024 di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2022).
Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan sudah saatnya Iprahumas menunjukkan kiprah dalam mengembangkan dan menyukseskan agenda komunikasi publik. Menurutnya, penyelenggaraan komunikasi publik memiliki nilai strategis agar memenuhi kebutuhan publik akan informasi untuk mendukung pembangunan nasional.
“Terlebih di era digital saat ini, komunikasi publik merupakan sektor yang semakin vital. Humas pemerintah harus berusaha keras tidak hanya untuk mendiseminasi informasi program dan capaian pemerintah. Tetapi juga melakukan edukasi publik agar sigap mengikuti dinamika perubahan yang terjadi, karena pemerintah tidak dapat berlari sendiri tanpa memperhatikan publik yang dilayani,” tuturnya.
Dirjen Usman Kansong menilai, kebijakan pemerintah tidak akan efektif tanpa penerimaan publik. Menurutnya, penerimaan publik merupakan bagian dari tanggungjawab humas pemerintah yang menjalankan fungsi komunikasi pada instansi pemerintah.
Mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam Konvensi Humas Nasional tahun 2018 lalu, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan peran komunikasi dan humas pemerintah sangat penting untuk mensosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun kepercayaan dan reputasi negara dan lembaga.
“Kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi salah satu indikator kesuksesan pemerintah dalam melayani publik yang berimplikasi sebagai penanda keberhasilan suatu bangsa. Untuk itu, kredibilitas Pemerintah perlu dibangun secara holistik,” jelasnya.
Partisipasi Publik
Menurut Dirjen Usman Kansong, peran Iprahumas diperlukan untuk mengajak partisipasi publik. Oleh karena itu, komunikasi publik tidak hanya untuk mempromosikan aktifitas pemerintah, tetapi butuh menjangkau publik melalui berbagai cara agar partisipasi publik dalam pembangunan nasional dapat difasilitasi.
“Dalam roda pengelolaan komunikasi publik, jabatan fungsional Pranata Humas menjadi penggerak di segala lini. Mulai dari perencanaan strategik hingga eksekusi pengawalan kebijakan dan program pemerintah dari pusat hingga keseluruh wilayah negeri,” ujarnya.
Dirjen IKP Kementerian Kominfo mengharapkan kehadiran Pranata Humas bisa berkontribusi menjangkau masyarakat secara luas dengan karakter yang beradab. Sehingga dengan berhimpunnya Pranata Humas melalui Iprahumas, pengembangan kompetensi menjadi hal penting.
“Harapan kami akan pengembangan kompetensi pemangku jabatan ini semakin besar. Dalam perkembangannya selama 6 tahun berdiri, Iprahumas telah menjadi mitra strategis Kementerian Kominfo selaku instansi pembina jabatan fungsional Pranata Humas. Selain menjadi perhimpunan rekan satu profesi. Iprahumas menjadi wadah penting di mana setiap anggotanya dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan program-program antar instansi pemerintah,” ungkapnya.
Dirjen Usman Kansong juga mengharapkan Iprahumas menjadi jalur sutra informasi seluruh instansi pusat dan daerah. Hal itu ditujukan agar menciptakan lalu lintas informasi positif yang intensif dan mudah diakses untuk disebarluaskan kembali ke publik.
“Pada Konvensi Pranata Humas Nasional bulan Agustus lalu, saya menganalogikan rekan-rekan Pranata Humas sebagai sistem saraf yang mengumpulkan, mengolah, dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh hingga semuanya bekerja dengan sempurna. Demikian krusialnya peran Pranata Humas agar kebijakan dan program pembangunan ini dapat diterima, dipahami, dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo, peran Pranata Humas seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, tidak sekadar sent tetapi deliver informasi kepada masyarakat.
“Untuk itu, saya juga menekankan kita untuk memperkuat riset-riset terkait pengelolaan kehumasan pemerintah, sehingga cara berkomunikasi kita kepada publik senantiasa dinamis mengikuti kebutuhan dan tren yang berkembang setiap harinya,” tandasnya.
Pranata Humas dituntut semakin paham berpikir menggunakan data. Sehingga program komunikasi yang disusun berdasarkan pada landasan yang kuat agar tujuannya semakin efektif. Dirjen Usman Kansong menginginkan humas pemerintah, khususnya Pranata Humas terlibat dalam pengambilan kebijakan atau program pemerintah.
“Sehingga memahami latar belakang dan lebih dulu memetakan atau memitigasi isu-isu yang berpotensi menjadi krisis komunikasi dalam implementasi kebijakan, tidak lagi hanya sebagai pemadam kebakaran ketika permasalahan terjadi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyampaikan apresiasi kepada ketua umum dan jajaran pengurus Iprahumas periode sebelumnya yang telah bersedia mengabdikan diri untuk profesi di luar tugas kedinasan pada instansi masing-masing.
“Untuk semua rekan-rekan Pranata Humas, mari kita merapatkan barisan, menjaga semangat dan menyampaikan informasi dan optimisme untuk mencerdaskan publik dalam mewujudkan Indonesia maju. Kita perkuat kemitraan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Iprahumas,” imbuhnya.
Pelantikan Iprahumas Periode 2022-2024 dipimpin Thoriq Ramadani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Pranata Hubungan Masyarakat Periode 2022-2024.
Biro Humas Kementerian Kominfo