Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


EKSPOR JASA

Syarat Ekspor Jasa Bebas PPN

Monday, 22 April 2019

Pemerintah baru saja mengeluarkan beleid atau kebijakan baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0 persen untuk ekspor jasa.


Syarat Ekspor Jasa Bebas PPN Ilustrasi. Sumber foto: Istimewa

Tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2019 tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN.

PPN 0 persen ini dikenakan untuk kegiatan ekspor jasa kena pajak yang dihasilkan pengusaha kena pajak di dalam negeri, kemudian dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor jasa kena pajak.

Ekspor  jasa yang dapat menerima fasilitas PPN 0 persen wajib memenuhi dua syarat berikut ini:

  1. Harus didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis, Perjanjian ini harus tercantum dengan jelas jenis jasa, rincian kegiatan yang dihasilkan dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor dan nilai penyerahan jasa.
  2. Harus ada pembayaran yang disertai bukti pembayaran sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.

Lantas, apa risiko jika persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi?

Jika demikian, maka penyerahan jasa dianggap terjadi di wilayah Indonesia. Itu artinya, akan dikenai PPN dengan tarif 10 persen.

Dengan keluarnya beleid tersebut, maka jenis jasa yang dikenakan PPN 0 persen adalah:

  • Jasa maklon
  • Jasa perbaikan dan perawatan
  • Jasa pengiriman transportasi (freight forwarding) terkait barang untuk tujuan ekspor
  • Jasa konsultasi konstruksi yang meliputi pengkajian perencanaan dan perancangan konstruksi terkait bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar wilayah Indonesia
  • Jasa teknologi dan informasi
  • Jasa penelitian dan pengembangan
  • Jasa persewaan alat angkut untuk penerbangan atau pelayaran internasional
  • Jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor
  • Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan komunikasi atau konektivitas data
  • Jasa konsultasi yang meliputi jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran (engineering services), jasa konsultasi pemasaran (marketing services), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan dan jasa perpajakan.
Layanan
Layanan Terpopuler
Aturan Baru Sistem Zonasi PPDB 2019
Beberapa perubahan yang dipakai Kemendikbud untuk tahun ajaran ini tertuang pada Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. ...
Cara Cek Porsi Keberangkatan Haji
Mengingat jumlah kuota jemaah haji yang berubah-ubah tiap tahun, penting untuk para pendaftar mengecek nomor porsi keberangkatan. ...
Cara Mengubah Data Diri di Paspor
Paspor adalah dokumen yang sangat penting untuk bepergian ke mancanegara. Tanpa paspor, sudah pasti kamu akan ditolak jika hendak masuk ke negara lain. ...
Begini Syarat dan Prosedur Adopsi Anak
Ada sejumlah keluarga yang yang memiliki keinginan untuk mengadopsi anak. Namun, langkah tersebut tak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena mereka yang ingin mengadopsi anak harus melewati s...
Tata Cara Mendapat dan Melepas Kewarganegaraan Indonesia
Dalam Undang-Undang, persoalan Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007. Menurut UU, ada 13 golongan Warga Negara Indonesia (WNI) ...
Cara Buat Kartu Kuning Pencari Kerja
Bagi Anda yang pernah melamar pekerjaan, khususnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai di instansi pemerintahan, mungkin pernah membuat kartu kuning, sebagai bagian dari salah satu syarat ...
Cara Cabut Berkas STNK Kendaraan Bermotor
Dalam mengurus mutasi atau mencabut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) banyak yang menggunakan jasa calo karena alasan proses yang ribet dan berbelit-belit. ...
Rute dan Tarif Jalan Tol Trans-Jawa
Jalan tol Trans-Jawa telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2018.  ...
Lamikro: Aplikasi Keuangan a la KemenkopUKM
Laporan keuangan menjadi hal yang amat penting untuk mengetahui kondisi bisnis Anda. Selain itu, laporan keuangan juga memiliki beberapa kegunaan seperti untuk meninjau kondisi perusahaan dan sebagai ...
Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah
Sedang berniat membeli tanah? Tentu banyak detail yang mesti dipelajari bukan, mulai dari harga, lokasi, hingga sertifikatnya. ...