Bahasa | English


LAYANAN SIPP

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

27 June 2019, 12:00 WIB

Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PANRB), adalah penyediaan big data sebagai sumber segala informasi, terutama mengenai pelayanan publik.


Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Layanan SIPP. Foto: Dok. SIPP

Kementerian PANRB melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik terus mendorong setiap instansi pemerintah agar menginput informasi pelayanan publik ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

Kebijakan PermenPANRB No.13 Tahun 2017 tentang SIPP menjelaskan, SIPP adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

Dasar hukum dari SIPP adalah UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik.

Penyediaan informasi pelayanan publik adalah untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.

Penyediaan Informasi Pelayanan Publik Profil Penyelenggara yang terdiri dari:

  1. nama penyelenggara;
  2. jenis penyelenggara
  3. jenis layanan
  4. alamat penyelenggara:
  5. nomor telepon;
  6. email; dan
  7. jumlah pelaksana.

Penyediaan Informasi Pelayanan Publik profil Pelaksana terdiri dari :

  1. nama pejabat;
  2. jabatan;
  3. kompetensi pelaksana;
  4. nomor telepon; dan
  5. foto.

Penyediaan Informasi Pelayanan Publik Standar Pelayanan yang terdiri dari

  1. produk layanan;
  2. persyaratan;
  3. mekanisme atau prosedur;
  4. waktu pelayanan;
  5. biaya; dan
  6. pengelolaan pengaduan.

SIPP adalah sistem informasi satu pintu yang memuat informasi pelayanan publik, Index Pelayanan Publik (IPP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Survei Rormasi Birokrasi (SRB) seluruh instansi pemerintah.

Tujuan SIPP

  • Terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif
  • Terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik
  • Tercegahnya terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelanggaraan pelayanan publik

Halaman Frontend/Publik di sipp.menpan.go.id

Ini merupakan halaman yang berisi informasi layanan publik di seluruh Indonesia. Halaman ini bebas diakses publik. Berisi informasi yang berkaitan dengan layanan publik di seluruh Indonesia.

Melakukan Pencarian Melalui Kotak Pencarian

  • Pilih salah satu wilayah pada kotak paling kiri untuk memperkecil pencarian jenis layanan menjadi per wilayah tertentu,
  • Ketikkan nama jenis layanan di kotak sebelah kanan,
  •  Klik tombol ‘Cari’ untuk memproses searching data.

Melakukan Pencarian Berdasarkan Peta

  • Klik ‘Cari Berdasarkan Peta’, maka akan muncul pop up berisi peta indonesia, ada warna yang mungkin berbeda di antara provinsi lainnya; semakin merah maka jumlah layanan pada wilayah itu semakin banyak, dan semakin hijau maka semakin sedikit.
  • Klik salah satu provinsi untuk membuka profil intansi provinsi yang dipilih.

Hasil Pencarian

  • Berikut adalah data yang tampil dari hasil pencarian melalui kotak pencarian
  • Klik salah satu judul layanan untuk melihat detail informasi jenis layanan tersebut.

Halaman Informasi Publik

Di halaman ini berisi tentang informasi suatu layanan publik, di antaranya:

  • Persyaratan layanan
  • Sistem, mekanisme dan prosedur layanan
  • Waktu penyelesaian layanan
  • Biaya/tarif layanan
  • Produk dari layanan
  • Informasi pengaduan layanan

Pemberian Rating Layanan

Pengunjung website dapat memberikan rating dari suatu layanan dengan memilih emoticon di section ‘Berikan Rating’, pada halaman detail informasi layanan publik di sebelah kanan.

Keterangan rating:

  • Emoticon paling kiri berarti tidak puas,
  • Emoticon di tengah berarti biasa saja,
  • Emoticon paling kanan berarti puas.

Pelaporan Ketidakpuasan Layanan

Pengunjung website juga dapat melaporkan suatu layanan publik yang dianggap tidak sesuai.

  • Klik tombol bertuliskan LAPOR! di sebelah kanan halaman detail informasi layanan publik,
  • Isikan data data diri serta laporan keluhan,
  • Verifikasi captcha
  • Kirimkan laporan dengan mengklik ‘LAPORKAN’

Halaman Instansi Pemerintah

Halaman ini berisi tentang informasi suatu instansi pemerintah, di antaranya:

  • Profil instansi
  • Unit kerja/OPD/ bawahan instansi
  • Jenis layanan instansi
  • Berita terkait instansi

Kontak

Pengunjung dapat mengkontak admin SIPP jika ada yang ingin ditanyakan, atau sekadar ingin mengirimkan kritik atau saran.

  • Isikan data data diri serta konten yang ingin disampaikan,
  • Verifikasi captcha,
  • Klik tombol ‘KIRIM’
Layanan
Sosial
Layanan Terpopuler
Layanan Legalisasi Dokumen Kemenlu
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan permohonan legalisasi dokumen, Kementerian Luar Negeri RI telah menerapkan prosedur permohonan layanan legalisasi melalui aplikasi berbasis android. Layanan ...
SaPa Kemendagri
SaPa Kemendagri merupakan aplikasi pengaduan dan aspirasi yang dioperasikan oleh Kemendagri. Melalui SaPa, masyarakat dapat membuat pengaduan dan menyatakan aspirasi terhadap layanan yang diberikan ol...
Cara Pasang Sambungan Sementara Listrik PLN
Tak perlu khawatir karena Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan layanan penyambungan sementara untuk kebutuhan daya listrik yang besar. ...
Izin Memelihara Hewan Langka
Hewan langka wajib dijaga dan dilestarikan. Secara umum, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Balai Konservasi atau pun Suaka Margasatwa. ...
Call Center Polri 110
Untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif, Polri pun memiliki layanan Call Center Polri 110. ...
Serempak, Seputar Perempuan dan Anak, Kementerian PPPA
Serempak merupakan media interaktif sebagai wadah kerja sama multi-stakeholder dan untuk Meningkatkan akses perempuan pada TIK (teknologi informasi dan komunikasi). ...
Izin Memiliki Senjata
Warga sipil boleh memiliki senjata api (senpi) sebagai alat pertahanan diri. Namun, kepemilikan senjata api ini harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan Kepolisian Republik Indon...
Tarif Preferensi Free Trade Agreement (FTA)
Perjanjian perdagangan tersebut memungkinkan Indonesia untuk memperoleh manfaat dari pemberlakuan tarif preferensi, misalnya untuk menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industr...
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kem...
Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
Gelar pahlawan nasional diberikan kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur a...