Bahasa | English


PEMULIHAN EKONOMI

Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah untuk UKM

17 September 2020, 08:22 WIB

Calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) adalah mereka yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR).


Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah untuk UKM Warga mengisi formulir secara daring untuk mengurus program Bantuan Presiden (Banpres) di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (28/8/2020). Foto: ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

Para pengusaha mikro dan kecil akhirnya bernapas lega karena sejak 24 Agustus 2020, pemerintah sudah menyalurkan bantuan presiden (banpres) produktif bagi usaha mikro atau disebut Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM). Nilainya sebesar Rp2,4 juta untuk setiap penerima manfaat. Diharapkan dari bantuan sosial langsung ini kalangan UKM yang terdampak akibat pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) mulai produktif dan menggulirkan lagi usaha mereka.

Pemerintah sendiri menargetkan 12 juta UKM menjadi penerima bantuan tersebut. Dana bantuan itu akan ditransferkan secara langsung ke rekening para penerima.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menerima BPUM ini? Pelbagai ketentuan untuk mendapatkan bantuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia;

- Memiliki nomor induk kependudukan (NIK);

- Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan surat keterangan usaha (SKU)

- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR);

- Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;

- Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Sedangkan, calon penerima BPUM harus diusulkan oleh pengusul BPUM. Para pengusul BPUM tersebut adalah:

  • Kementerian/Lembaga
  • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di provinsi dan kabupaten/kota
  • Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum
  • Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  • Lembaga penyalur kredit pemerintah.

Tata cara penyaluran BPUM meliputi pengusulan calon penerima, pembersihan data dan validasi data calon penerima, dan penetapan penerima. Selanjutnya, dana bantuan akan dicairkan langsung ke rekening penerima BPUM diikuti dengan laporan penyaluran dana bantuan tersebut melalui melalui pesan singkat (SMS) lalu melakukan verifikasi ke bank penyalur untuk pencairan.

Pemerintah telah menunjuk BRI, BNI dan Bank Syariah Mandiri sebagai bank penyalur Banpres Produktif. Bagi usaha mikro dan kecil yang belum memiliki rekening ketiga bank tersebut akan dibuatkan di cabang bank tempat pencairan bantuan.

Tidak ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap banpres produktif karena bantuan ini merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Penerima tidak dipungut biaya sepeserpun dalam penyaluran banpres produktif untuk usaha mikro.

Data usulan penerima bantuan dapat disampaikan melalui email Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu bp2020@kemenkopukm.go.id atau bp2020@depkop.go.id.

 

 

 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Eri Sutrisno/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Banpres Produktif
Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro dan Kecil
Bantuan Sosial
Covid-19
Dampak Covid-19
Dampak Pandemi
Kementerian Koperasi dan UKM
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
KUR
LawanCovid19
Pandemi
Pandemi Covid-19
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Layanan Terpopuler
Pemerintah Beri Subsidi bagi Guru Honorer, Begini Cara Pencairannya
Pemerintah berikan bantuan subsidi bagi para guru dan tenaga pendidik non-PNS, baik di sekolah negeri maupun swasta. ...
Aturan Mencoblos di Pilkada Masa Pandemi
Ada yang berbeda pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020. Sederet aturan khusus diberlakukan demi menjamin pelaksanaan protokol kesehatan. ...
Layanan Pajak di Masa Pandemi
Sejak 1 September 2020, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tatap muka di kantor pajak wajib mengambil nomor tiket antrean secara online. ...
Memastikan Subsidi Gaji Masuk ke Rekening
Awal November merupakan jadwal realisasi penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) gelombang II. Pengecekan pun segera dapat dilakukan. ...
Menjaga Aman saat Liburan Tiba
Liburan itu penting, tapi agar tidak menimbulkan masalah, haruslah tetap mematuhi protokol kesehatan. ...
Mengurus Visa di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) ditiadakan selama pandemi Covid-19. ...
Sudahkah Anda Terdaftar Sebagai Pemilih di Pilkada 2020?
Sebelum jalan ke bilik suara Pilkada 2020, sebaiknya mengecek status Anda dan keluarga di Daftar Pemilih Tetap (DPT). ...
Cara Akses Sertifikasi Standar Kebersihan Pelaku Wisata
Program Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) merupakan salah satu strategi menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru di sektor parekraf. ...
Oktober 2020, Waktunya Klaim Token Listrik Gratis
Pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta pelanggan berkategori sosial dan bisnis kecil berhak mengklaim token listrik gratis, sekarang! ...
Mengecek Sendiri Apakah Terdaftar Sebagai Penerima Bansos
Sudahkah Anda telah terdaftar sebagai penerima bansos tunai? Silakan dicek melalui tautan https://cekbansos.siks.kemsos.go.id. ...