Bahasa | English


REGULASI

Perpres Disiapkan, Era Kendaraan Listrik Segera Tiba

8 March 2019, 10:32 WIB

Beleid baru berupa perpres ditargetkan akan selesai akhir bulan ini untuk segera diimplementasikan.


Perpres Disiapkan, Era Kendaraan Listrik Segera Tiba Menteri PUPR mengendarai kendaraan listrik Tesla Model X. Sumber foto: Dok Kementerian PUPR

Di satu surat kabar, edisi Rabu, 26 Desember 2018, tampak foto Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tengah duduk di belakang setir sebuah mobil SUV berwarna gelap. Turut mendampingi sang menteri, beberapa wartawan yang ikut menjajal ruas jalan tol Trans Jawa tersebut.

Tentu pembaca bertanya-tanya mobil apa yang dikendarai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu saat menjajal ruas jalan Tol Warunggunung, Surabaya-Mojokerto itu? Selidik punya selidik, Menteri Basuki ternyata mengendarai mobil listrik Tesla Model X besutan Elon Musk tersebut.

Wajar saja, banyak orang yang terkagum-kagum dengan tongkrongan mobil Tesla tersebut. Di Indonesia, tak dipungkiri mobil berbahan bakar listrik itu masih sangat terbatas populasinya. Bisa dikatakan, mobil SUV itu baru dimiliki oleh segelintir orang lantaran harga per unitnya yang cukup wah, yakni di atas Rp2 miliar.

Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dahlan Iskan adalah beberapa nama di antara pesohor yang memiliki mobil listrik Tesla. Berbeda dengan yang ditunggangi Basuki Hadimuljono, Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo membeli Tesla Model S untuk varian 60 D.

Ilustrasi di atas hanyalah menggambarkan tren kepemilikan mobil listrik yang kini sudah mulai marak, terlepas hanya untuk menaikkan reputasi atau memang benar-benar ingin memilikinya karena peduli lingkungan terutama untuk ikut mengurangi emisi karbon.

Beberapa negara di dunia pun kini mulai beranjak dan mengembangkan mobil energi listrik, tak terkecuali Indonesia. Pengembangan mobil listrik merupakan sebuah keniscayaan. Negara ini tidak lagi hanya mengandalkan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, produksi minyak negara ini semakin turun. Sedangkan kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor terus meningkat. Konsekuensinya, sebagai negara nett importer minyak, tentu akan semakin terbebani bila tidak segera memulai penggunaan bahan bakar nonfosil. Energi listrik adalah salah satu solusinya.

Awal bulan ini, kabar gembira soal pengembangan kendaraan berbasiskan tenaga listrik itu sudah mulai ada titik terang. Adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengumumkan bahwa rancangan peraturan pemerintah sudah mendekati titik akhir.

“Draf Peraturan Presiden [Perpres] tentang mobil listrik sudah mencapai tahap akhir. Sehingga beleid baru ini ditargetkan akan selesai akhir bulan ini untuk segera diimplementasikan,” kata Luhut, Selasa (5/3/2019).

Menurut rencana, Perpres listrik tersebut segera dikirim ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk ditandatangani presiden, Rabu (6/3/2019) ini. "Mungkin tidak akan ada ratas lagi. Jadi langsung ke Setneg mungkin. Karena sudah diperiksa semoga tidak ada yang masalah lagi."

Menurutnya, Perpres itu disusun oleh antar kementerian, seperti dari Setneg, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Di dalam Perpres itu juga tercantum insentif-insentif yang diberikan pemerintah terkait mobil listrik. "Iya bakal ada [insentif] nanti ada teknisnya banyak," katanya.

Siapkan Insentif

Kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, misalnya, kini tengah menyiapkan insentif itu bisa diberikan kepada konsumen. Insentif itu berupa pembebasan Bea Masuk (BM) kendaraan listrik hingga 0% agar harga mobil listrik lebih kompetitif.

Instrumen itu mau tidak mau harus diberikan. Kenapa? Bila mobil jenis itu tetap dikenakan BM yang tinggi tentu akan kalah bersaing dengan mobil konvensional sehingga permintaan pasar tercipta di masyarakat. Begitu juga insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga bisa diturunkan menjadi 50% dari mobil biasa.

“Bila berbicara soal insentif, itu dari Menkeu. Begitu juga dengan  UU PPnBM itu harus konsultasi dengan DPR sesuai dengan UU. Jadi semuanya harus tuntas, Menkeu yang nanti akan berkonsultasi ke DPR," jelas Airlangga.

Respons dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) pun tak tinggal diam. Bisa jadi mereka masih gamang dengan kemunculan regulasi itu, namun mau tak mau sejumlah andalan mobil listrik milik penguasa merek di negeri ini juga disiapkan menyambut regulasi baru tersebut.

Merek Toyota, misalnya. Produsen asal Jepang itu punya Toyota Prius Plug in hybrid, kendaraan ramah lingkungan dengan pengisian baterai yang bisa langsung colokan listrik. Cukup butuh waktu 20 menit, baterai mampu terisi hingga 80%. Kecepatannya pun lumayan, bisa mencapai 135 Km per jam.

Begitu juga ATPM lainnya seperti tunggangan besutan Mitsubishi melalui Outlander Sport PHEV dan i-MiEV. Outlander PHEV merupakan SUV plug in hybrid. Begitupun dengan BMW (varian seri i8 dan i3), Mercedes-Benz melalui EQ  dan tentunya ATPM lainnya tentu akan bergerak menggarap ceruk pasar besar di depan mata tersebut.

Terlepas dari semua itu, pemerintah dan pelaku industri dalam negeri harus memiliki keteguhan hati. Inilah saatnya negara ini ikut menentukan pasar otomotif di negerinya sendiri.

Dalam konteks kemampuan dan daya saing, negara ini sebenarnya mampu untuk ikut berperan di era kendaraan listrik tersebut. Misalnya, kebutuhan bahan baku baterai, Indonesia sudah memiliki manufacturing baterai dengan bahan baku dari negeri sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku industri harus duduk bersama untuk merumuskan kendaraan listrik ala Indonesia. Pertama, penciptaan pasar, lalu dukungan regulasi dari pemerintah, industri yang produksi mobil listrik sesuai kebutuhan, dan layanan purnajual yang diberikan dealer.

Kedua, kesiapan infrastruktur charging station. Begitu juga harga baterai dan potensi limbahnya karena daur ulang baterai bekas yang sangat mahal. Dan, yang terpenting dari semua itu, di era kendaraan listrik yang di depan mata itu adalah bagaimana Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga ikut jadi pemain utama kendaraan listrik ramah lingkungan tersebut. (F-1)

Energi
Pertamina
Narasi Terpopuler
E-Wallet Kian Tebal di Tengah Pandemi
Sepanjang Januari 2020, aktivitas pembayaran digital mencapai lebih 457 juta transaksi dengan valuasi sekitar Rp15,87 triliun. ...
Penting Menjaga si Pelindung Pantai
Moratorium dan konservasi hutan mangrove berguna sebagai mitigasi bencana. Mangrove mampu mengurangi dampak terjangan tsunami ke daratan. ...
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...
Pesan Terbuka di Balik Angka-Angka
Kapasitas diagnosis molekuler meningkat empat kali lipat. Pasien yang positif Covid-19 cenderung susut, dari 10,7% ke 8,86%. Namun, antrean pasien yang harus menjalani diagnosis tambah panjang. ...
Geraknya Mendatar tapi Potensinya Masih Besar
RUU Minerba telah disinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sesuai dengan keinginan pemerintah. ...