Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


REGULASI

Perpres Disiapkan, Era Kendaraan Listrik Segera Tiba

Friday, 8 March 2019

Beleid baru berupa perpres ditargetkan akan selesai akhir bulan ini untuk segera diimplementasikan.


Perpres Disiapkan, Era Kendaraan Listrik Segera Tiba Menteri PUPR mengendarai kendaraan listrik Tesla Model X. Sumber foto: Dok Kementerian PUPR

Di satu surat kabar, edisi Rabu, 26 Desember 2018, tampak foto Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tengah duduk di belakang setir sebuah mobil SUV berwarna gelap. Turut mendampingi sang menteri, beberapa wartawan yang ikut menjajal ruas jalan tol Trans Jawa tersebut.

Tentu pembaca bertanya-tanya mobil apa yang dikendarai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu saat menjajal ruas jalan Tol Warunggunung, Surabaya-Mojokerto itu? Selidik punya selidik, Menteri Basuki ternyata mengendarai mobil listrik Tesla Model X besutan Elon Musk tersebut.

Wajar saja, banyak orang yang terkagum-kagum dengan tongkrongan mobil Tesla tersebut. Di Indonesia, tak dipungkiri mobil berbahan bakar listrik itu masih sangat terbatas populasinya. Bisa dikatakan, mobil SUV itu baru dimiliki oleh segelintir orang lantaran harga per unitnya yang cukup wah, yakni di atas Rp2 miliar.

Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dahlan Iskan adalah beberapa nama di antara pesohor yang memiliki mobil listrik Tesla. Berbeda dengan yang ditunggangi Basuki Hadimuljono, Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo membeli Tesla Model S untuk varian 60 D.

Ilustrasi di atas hanyalah menggambarkan tren kepemilikan mobil listrik yang kini sudah mulai marak, terlepas hanya untuk menaikkan reputasi atau memang benar-benar ingin memilikinya karena peduli lingkungan terutama untuk ikut mengurangi emisi karbon.

Beberapa negara di dunia pun kini mulai beranjak dan mengembangkan mobil energi listrik, tak terkecuali Indonesia. Pengembangan mobil listrik merupakan sebuah keniscayaan. Negara ini tidak lagi hanya mengandalkan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, produksi minyak negara ini semakin turun. Sedangkan kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor terus meningkat. Konsekuensinya, sebagai negara nett importer minyak, tentu akan semakin terbebani bila tidak segera memulai penggunaan bahan bakar nonfosil. Energi listrik adalah salah satu solusinya.

Awal bulan ini, kabar gembira soal pengembangan kendaraan berbasiskan tenaga listrik itu sudah mulai ada titik terang. Adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengumumkan bahwa rancangan peraturan pemerintah sudah mendekati titik akhir.

“Draf Peraturan Presiden [Perpres] tentang mobil listrik sudah mencapai tahap akhir. Sehingga beleid baru ini ditargetkan akan selesai akhir bulan ini untuk segera diimplementasikan,” kata Luhut, Selasa (5/3/2019).

Menurut rencana, Perpres listrik tersebut segera dikirim ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk ditandatangani presiden, Rabu (6/3/2019) ini. "Mungkin tidak akan ada ratas lagi. Jadi langsung ke Setneg mungkin. Karena sudah diperiksa semoga tidak ada yang masalah lagi."

Menurutnya, Perpres itu disusun oleh antar kementerian, seperti dari Setneg, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Di dalam Perpres itu juga tercantum insentif-insentif yang diberikan pemerintah terkait mobil listrik. "Iya bakal ada [insentif] nanti ada teknisnya banyak," katanya.

Siapkan Insentif

Kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, misalnya, kini tengah menyiapkan insentif itu bisa diberikan kepada konsumen. Insentif itu berupa pembebasan Bea Masuk (BM) kendaraan listrik hingga 0% agar harga mobil listrik lebih kompetitif.

Instrumen itu mau tidak mau harus diberikan. Kenapa? Bila mobil jenis itu tetap dikenakan BM yang tinggi tentu akan kalah bersaing dengan mobil konvensional sehingga permintaan pasar tercipta di masyarakat. Begitu juga insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga bisa diturunkan menjadi 50% dari mobil biasa.

“Bila berbicara soal insentif, itu dari Menkeu. Begitu juga dengan  UU PPnBM itu harus konsultasi dengan DPR sesuai dengan UU. Jadi semuanya harus tuntas, Menkeu yang nanti akan berkonsultasi ke DPR," jelas Airlangga.

Respons dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) pun tak tinggal diam. Bisa jadi mereka masih gamang dengan kemunculan regulasi itu, namun mau tak mau sejumlah andalan mobil listrik milik penguasa merek di negeri ini juga disiapkan menyambut regulasi baru tersebut.

Merek Toyota, misalnya. Produsen asal Jepang itu punya Toyota Prius Plug in hybrid, kendaraan ramah lingkungan dengan pengisian baterai yang bisa langsung colokan listrik. Cukup butuh waktu 20 menit, baterai mampu terisi hingga 80%. Kecepatannya pun lumayan, bisa mencapai 135 Km per jam.

Begitu juga ATPM lainnya seperti tunggangan besutan Mitsubishi melalui Outlander Sport PHEV dan i-MiEV. Outlander PHEV merupakan SUV plug in hybrid. Begitupun dengan BMW (varian seri i8 dan i3), Mercedes-Benz melalui EQ  dan tentunya ATPM lainnya tentu akan bergerak menggarap ceruk pasar besar di depan mata tersebut.

Terlepas dari semua itu, pemerintah dan pelaku industri dalam negeri harus memiliki keteguhan hati. Inilah saatnya negara ini ikut menentukan pasar otomotif di negerinya sendiri.

Dalam konteks kemampuan dan daya saing, negara ini sebenarnya mampu untuk ikut berperan di era kendaraan listrik tersebut. Misalnya, kebutuhan bahan baku baterai, Indonesia sudah memiliki manufacturing baterai dengan bahan baku dari negeri sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku industri harus duduk bersama untuk merumuskan kendaraan listrik ala Indonesia. Pertama, penciptaan pasar, lalu dukungan regulasi dari pemerintah, industri yang produksi mobil listrik sesuai kebutuhan, dan layanan purnajual yang diberikan dealer.

Kedua, kesiapan infrastruktur charging station. Begitu juga harga baterai dan potensi limbahnya karena daur ulang baterai bekas yang sangat mahal. Dan, yang terpenting dari semua itu, di era kendaraan listrik yang di depan mata itu adalah bagaimana Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga ikut jadi pemain utama kendaraan listrik ramah lingkungan tersebut. (F-1)

Energi
Pertamina
Narasi Terpopuler
Sektor Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif
Pada tahun ini, Kementerian Perindustrian memproyeksi pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4%. ...
Adu Panjang Jalan Tol
Presiden Jokowi telah meresmikan beroperasinya beberapa ruas tol di Sumatra. Bagian dari tol trans-Sumatra ini akan menjadi jalan tol dipanjang di Indonesia. ...
Bergerak Naik Tanpa Guncangan
Kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa dengan PNS Golongan IIa tak menimbulkan guncangaan pada APBN. Pos pengeluaran itu selama ini telah ditanggung dari pos alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan...
Titik Fokus APBN 2019
Berbagai pendekatan baru untuk melaksanakan program pembangunan mulai diterapkan pemerintah pada 2019. Sebetulnya bukan hal yang baru juga, tapi kini tingkat penerapannya jauh lebih konsisten dan seri...
Konsistensi Anggaran di Tahun Politik
APBN 2019 tidak banyak terganggu dengan riuh rendahnya politik pemilihan. Pemerintah tetap fokus menjalankan agenda-agenda besarnya, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun membangunan kualitas su...
Jasa Peer to Peer Lending Semakin Seksi
Tren pertumbuhan positif industri fintech P2P Lending ini tentunya diharapkan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. ...
Terowongan Kembar Curug Jompong
Presiden jokowi meminta terowongan kembar di ruas Curug Jompong selesai 2019. Pada situasi hujan ekstrem, terowongan bisa bisa mengamankan 700 ha kawasan banjir di Bandung Selatan. ...
Penundaan BK, Saatnya Produsen CPO Genjot Ekspor
Pemerintah memutuskan menunda pengenaan pungutan alias masih menerapkan pungutan USD0 per ton, setidaknya sampai satu bulan ke depan. ...
Perpres Disiapkan, Era Kendaraan Listrik Segera Tiba
Beleid baru berupa perpres ditargetkan akan selesai akhir bulan ini untuk segera diimplementasikan. ...
Tiga Kartu Baru Pembawa Harapan Baru
Tiga kartu baru ada di tangan presiden. Bantuan sosial terbukti efektif menekan angka kemiskinan, mendorong indeks pembangunan manusia, dan membawa harapan baru. ...