Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota

TATA KELOLA TANAH

Redistribusi Tanah untuk Rakyat

Monday, 3 December 2018

Sekitar 4,5 juta lahan yang dikuasai masyaakat akan dilegalkan dengan sertifikasi, dan 4,5 juta ha lainnya akan dibagikan sebagai program redistribusi.


Redistribusi Tanah untuk Rakyat (Sumber foto: Antara Foto)

Pemerintahan Jokowi-JK menempatkan itu reforma agraria ini  sebagai salah satu program prioritas nasional dan menuangkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pelaksanaannya diatur lebih jauh dalam Perpres nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Dari perpres itu, kemudian lahan 9 juta hektar lahan negara ditetapkan jadi target redistribusi dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria. Sumbernya dari kawasan hutan dan luar kawasan hutan (perkebunan).

Di bawah payung RA itu sendiri sebetulnya ada dua program, redistribusi tanah dan legalisasi tanah, dengan porsi masing-masing  4,5 juta hektar. Untuk keperluan redistribusi ini, pemerintah akan memanfaatkan lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa berlakunya, tanah telantar, dan tanah negara lain yang seluruhnya  seluas 400.000 hektar, ditambah pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

Realisasi redistribusi tanah ini hingga 2017 tercatat sebanyak 262.189 bidang. Jika satu bidang rata-rata dua hektar, realisasi 2017 itu mencapai sekitar 525 ribu hektar. Sedangkan target 2018 sekitar 350.000 bidang, dan 2019 sekitar 980.000 bidang sehingga keseluruhanya 1,5 juta bidang yang terhampar seluas 4,5 juta ha. 

Adapun legalisasi itu mencakup, antara lain, 600.000 ha tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan 3,9 juta bidang tanah lainnya yang secara de facto telah diusahakan rakyat selama bertahun-tahun. Sebagian dari tanah sasaran legalisasi ini telah mendapat sertifikat 2017, sebagai bagian dari 5 juta sertifikat yang diterbitkan lewat program sertifikasi oleh Kementerian ATR/BPN. 

Program Reforma Agraria itu sendiri sudah dimulai di era Pemerintahan SBY-JK di bawah Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang digulirkan  2007. Tanah reforma agraria yang  diredistribusikan direncanakan mencapai 9,25 juta hektar, terdiri dari 1,1 juta hektar tanah yang menurut UU sudah bisa diperuntukkan bagi landreform, dan 8,15 lainnya berupa tanah-tanah berstatus kawasan hutan produkti konversi. 

Namun, redistribusi tanah di era Presiden SBY hasilnya tidak banyak terpublikasikan. Dalam skema reforma agraria itu, tanah redistribusi akan dimiliki rakyat dan hak itu dikukuhkan dengan sertifikat. Program Reforma Agraria itu dianggap mendesak karena ada ketimpangan yang tajam dalam penguasaan tanah pertanian di Indonesia, hal yang belum  berubah bahkan sejak era kolonial dulu. 

Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, kondisinya cukup parah. Hanya segelintir korporasi yang mewakili 0,02% warga menguasai lebih dari 70% asset produktif nasional yang sebagian besar berupa tanah.

Reforma Agraria bukan pekerjaan gampang. Program ini harus menembus belantara hukum dan peraturan, ditambah lagi kesimpangsiuran peta lahan. Namun, program ini harus terus berjalan untuk memberikan aset produktif bagi masyarakat  miskin. Payung Reforma Agraria juga bisa memberikan jalan keluar untuk kawasan-kawasan yang selama bertahun-tahun menghadapi problem. 

Jika target Reforma Agraria Jokowi-JK ini  tercapai, itu merupakan pembuka jalan bagi reforma agraria lebih lanjut yang tidak hanya meredistribusikan tanah, namun lebih jauh bisa menyelesaikan sengketa tanah di berbagai daerah. Target akhirnya, tentu mengubah struktur agrarian yang timpang ini agar lebih berkeadilan. (P-1)

Narasi Terpopuler
Harmonisasi Kebijakan TKDN Tengah Disiapkan
Pemerintah Indonesia siap membantu Pegatron untuk memperoleh kemudahan perizinan. ...
Negeri Kaya Nikel, Pengembangan Industri Kian Potensial
Kemampuan produksi baterai litium yang didukung kekayaan alam melimpah menjadi daya tawar tersendiri bagi Indonesia dalam pengembangan mobil listrik. ...
Produksi Kendaraan Listrik Menanti Perpres
Pemerintah telah menyiapkan tataran regulasi untuk menyambut era mobil listrik. Siapkah konsumen menuju era tersebut? ...
Jalur Non-PNS Menuju ASN
Presiden menerbitkan PP yang mengatur  pegawai honorer menjadi ASN lewat jalur Perjanjian Kerja (PPPK).  Tak ada lagi jalan mudah jadi PNS. ...
Transportasi Berbasis Rel Mengurai Kemacetan Jakarta
Inefisiensi akibat kemacetan di Jakarta bisa mencapai Rp67 triliun per tahun. Dua model transportasi berbasis rel pun dibangun. Targetnya, awal 2019 beroperasi. ...
Redistribusi Tanah untuk Rakyat
Sekitar 4,5 juta lahan yang dikuasai masyaakat akan dilegalkan dengan sertifikasi, dan 4,5 juta ha lainnya akan dibagikan sebagai program redistribusi. ...
Pemulihan Menuju Hutan Lestari Semakin Baik
Pelbagai langkah koreksi di sektor kehutanan pun dilakukan. Salah satunya adalah melakukan langkah moratorium lahan gambut. ...
Dari Honorer ke Skema Perjanjian Kerja
Presiden Jokowi terus mengendalikan laju penerimaan CPNS. Tenaga kesehatan menjadi prioritas. Rekrutmen guru honorer disetop. Jalur PPPK untuk guru honorer disiapkan. ...
Bauran Energi Indonesia Kian Baik
Indonesia tetap perlu kerja ekstra untuk bisa mencapai target bauran energi sebesar 25% pada 2025. ...
Merumuskan Strategi Kebudayaan Indonesia
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 adalah usaha untuk merumuskan kembali strategi kebudayaan Indonesia untuk menjawab tantangan global. Indonesia membutuhkan sebuah langkah yang tersusun untuk tampil l...