Bahasa | English


TATA KELOLA TANAH

Tanah Untuk Rakyat

20 August 2018, 10:45 WIB

Jutaan sertifikat diterbitkan. Sekitar 12,7 juta ha hutan negara dibuka untuk perhutanan sosial. 4,5 juta ha tanah dialokasi dalam rangka reforma agraria. Semuanya untuk rakyat.


Tanah Untuk Rakyat Presiden Joko Widodo. Sumber foto: Antara Foto

Meningkatkan produktivitas, daya  saing, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia adalah butir-butir penting dalam Nacacita, intisari Program Pemerintahan Jokowi-JK. Target prioritasnya adalah 40 persen lapisan masyarakat terbawah, yang sebagian mereka masih tergantung pada penguasaan tanah untuk penghidupannya. 

Seraya mengimplementasikan konsep membangun dari pinggiran, sebagai butir lainnya dalam Nawacita, Presiden Jokowi gencar melakukan penataan masalah tanah untuk kepentingan rakyat. Salah satu program yang digenjot oleh pemerintah adalah percepatan penerbitan sertifikat tanah, sebagai program untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat atas haknya. 

Topik  sertifikasi tanah ini termasuk dalam salah satu isu yang disampaikan Presiden dalam sidang Tahunan MPR-RI 2018 di Gedung Nusantara I Kompleks Senayan, Jakarta, pada 16 Agustus lalu. Disampaikan Presiden Jokowi, target pemerintah untuk menyerahkan 5 juta dokumen sertifikat kepada rakyat telah tercapai. ‘’Untuk 2018 dan 2019, target yang ingin dicapai akan terus meningkat," ujar Presiden. 

Program percepatan sertifikat ini masuk dalam rencana kerja Jokowi-JK karena hingga 2015 masih ada 79 juta bidang tanah belum bersertifikat, dan pada era sebelumnya hanya terbit 800 ribu--1 juta sertifikat per tahun. ’’Dengan sertifikat ini  rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan asetnya, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga," sambung Jokowi.

Pemerintahan Jokowi-JK memang menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam urusan tanah untuk rakyat. Setidaknya saat ini pemerintah melaksanakan tiga program berkenaan dengan isu tanah tersebut. Yang pertama adalah percepatan sertifikasi tanah yang secara resmi masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Kementerian ATR/BPN itu juga terlibat aktif pada program kedua, yakni Reforma Agraria dan yang ketiga yaitu Perhutanan Sosial. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Desa terlibat dalam program-program tersebut.

Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap

Pada awal 2017 tercatat ada 126 juta bidang tanah di Indonesia, dan baru 51 juta yang bersertifikat. Sebanyak 79 juta lainnya belum terdaftar secara resmi, dan karena itu menjadi target percepatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL). 

Namun, percepatan itu bukan urusan sepele. Masalah pertanahan nasional itu seperti berada dalam titian labirin yang dikepung oleh 21 undang-undang, 49 peraturan presiden (Perpres), 22 keputusan presiden (Keppres), 4 instruksi presiden (Inpres), dan 469 peraturan, keputusan, surat edaran, serta instruksi menteri. Tidak semuanya sinkron.

Persiapan khusus pun dilakukan oleh  Kementerian ATR/BPN, mulai dari menetapkan  prosedur legalnya, metode, tenaga dan pembiayaannya. Langkah persiapan yang dilakukan sejak 2016 itu meliputi penyediaan petugas penyuluhan, petugas pendataan, tukang ukur yang cakap,  tenaga yang kompeten untuk duduk dalam sidang-sidang penetapan hak atas tanah tersebut, selain tentunya pembiayaannya.

Program PTSL ini terus dikebut. Untuk 2018 ini, Kemeterian ATR/BPN menargetkan pengukuran 8,394 juta bidang tanah secara nasional. Toh, dengan mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di lapangan, Kementerian ATR/BPN memperkirakan jumlah yang dapat diterbitkan sertifikatnya sekitar 7,843 juta bidang tanah.

Dalam pelaksanaan program PTSL tersebut, Kementerian ATR/BPN melibatkan pula Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa (Kemendes). Di daerah tentu ada pelibatan pemerintahan kabupaten (pemkab) serta pemerintah kota (pemkot). Karenanya, tidak seluruhnya bisa gratis. 

Peserta Program PTSL itu dikenai biaya persiapan yang besarannya ditetapkan melalui SKB Tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri dan Mendes). Besarannya bisa berbeda dari sat uke daerah yang lain. Untuk Kabupaten Painan, Sumatra Barat, misalnya, peserta Program PTSL dikenai biaya Rp250.000. Tak ada lagi biaya plus-plus. Dengan ongkos Rp250.000 itulah 4.650 peserta Program PTSL menerima sertifikatnya di Kantor BPN Painan Maret lalu. 

Sedangkan di Kabupaten Pamekasan, Madura, tarifnya hanya Rp150 ribu yang dikuatkan melalui SD Bupati. Biaya itu digunakan untuk pengadaan patok tanah, materai dan pemberkasan. Kisah sertifikasi dengan biaya berjuta-juta pun tak terdengar lagi.
 

Ekonomi
Investasi
Narasi Terpopuler
Januari-April 2020, Industri Pengolahan Naik 7 Persen
Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor utama industri pengolahan dari Indonesia pada April 2020. Disusul Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. ...
Perovskite, Si Ramping Pemburu Listrik Surya
Panel surya memiliki kelebihan sebagai sumber energi praktis karena tidak membutuhkan transmisi dan dapat dipasang modular di setiap lokasi yang membutuhkan. ...
E-Wallet Kian Tebal di Tengah Pandemi
Sepanjang Januari 2020, aktivitas pembayaran digital mencapai lebih 457 juta transaksi dengan valuasi sekitar Rp15,87 triliun. ...
Penting Menjaga si Pelindung Pantai
Moratorium dan konservasi hutan mangrove berguna sebagai mitigasi bencana. Mangrove mampu mengurangi dampak terjangan tsunami ke daratan. ...
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...