Pembangunan dengan pendekatan Indonesiasentris sebagai konsep pembangunan merata di seluruh Indonesia yang dilancarkan Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin makin menunjukkan hasil nyata. Untuk wilayah Indonesia bagian timur, terutama Papua, kini menampakkan perubahan yang signifikan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua mencapai 63,01 (2023 , meningkat 1,37% dibandingkan tahun sebelumnya 62,16. Lebih detail lagi, catatan Bappenas menunjukkan peningkatan sebesar 12,02% selama 10 tahun terakhir dari 56.25 (2013). 

Kenaikan itu memberikan harapan baru bagi masyarakat dan pemerintah, yang terus berupaya meningkatkan kualitas hidup di provinsi paling timur Indonesia tersebut. Hal itulah yang tecermin dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema “10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris”, di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Motor Penggerak 

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, pada diskusi FMB9 itu menyebutkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir Papua mengalami percepatan pembangunan berkat kebijakan strategis dan peningkatan investasi lokal. Salah satu elemen penting dalam percepatan pembangunan tersebut adalah program Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diperkenalkan sejak 2022.

RIPPP yang dilaksanakan melalui rencana aksi lima tahunan itu menjadi landasan utama dalam membangun Papua yang sehat, cerdas, dan produktif dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan secara inklusif. "Rencana pembangunan di Papua kami rancang dalam beberapa tahap aksi yang lebih rinci dan terukur. Kami menyusun rencana aksi lima tahunan, salah satunya untuk periode 2025--2029 yang akan lebih detail dari rencana induk," kata Tri dalam siaran pers, Senin (14/10/2024). 

Selain RIPPP, investasi lokal juga memainkan peran penting. Menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro BKPM Imam Soejoedi, pertumbuhan ekonomi Papua didorong oleh peningkatan investasi di sektor-sektor seperti industri, pertanian, dan infrastruktur. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Imam menyoroti perubahan signifikan dalam distribusi investasi, di mana lebih dari 52% investasi kini berada di luar Pulau Jawa, termasuk Papua, yang menarik investor berkat potensi sumber daya alamnya dan infrastruktur yang semakin baik. "Di awal pemerintahan, fokus kita adalah mempermudah perizinan dan menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hasilnya, investasi di Papua terus tumbuh pesat," ujar Imam yang juga menjadi salah satu narasumber pada FMB9 tersebut. 

Pembicara lainnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menilai, kebijakan pemekaran wilayah di Papua juga menjadi strategi utama dalam mempercepat pembangunan. Pemekaran ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. menyatakan pemekaran membantu mengatasi tantangan geografis Papua, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

"Papua memiliki tantangan geografis yang sangat besar, dengan banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Dengan pemekaran, pusat pemerintahan dan pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai layanan, mulai dari kesehatan hingga pendidikan," katanya. 

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pun terbentuk, mendorong masuknya investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

IPM Papua 

Berbagai perkembangan selama satu dekade tersebut menyebabkan IPM Papua naik mencapai 12,02% selama 1 dekade terakhir. Hal itu terlihat dari catatan Bappenas, berawal dari 56,25 (2013), menjadi 60.84 (2019), dan 63,01 (2023).  

sumber:  1sumber: Highlight Pembangunan Wilayah Papua, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Oktober 2024

IPM adalah indikator komposit yang mengukur kualitas hidup suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama, yakni kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (lamanya sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita yang disesuaikan). IPM sering digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai seberapa baik pemerintah suatu wilayah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Menurut data BPS, kenaikan IPM Papua ini disebabkan oleh berbagai faktor yang berkontribusi pada peningkatan di masing-masing dimensi. Tingkat harapan hidup di Papua kini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berkat peningkatan layanan kesehatan dasar yang lebih merata. Selain itu, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Papua juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, didorong oleh program-program pendidikan berbasis inklusi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Program Unggulan

Kenaikan IPM Papua ini tidak terlepas dari peran berbagai program pembangunan yang digagas pemerintah. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, telah memprioritaskan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Salah satu program unggulan adalah Otonomi Khusus (Otsus) yang dilancarkan melalui Undang-undang nomor 21 tahun 2001 yang memberikan kewenangan lebih besar bagi Papua untuk mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri, khususnya dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

Otsus Papua juga menyediakan dana khusus yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik, yang pada akhirnya turut mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain otsus, program Percepatan Pembangunan Infrastruktur (PPI) mulai dilaksanakan secara intensif pada 2014, ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo menekankan kebijakan pembangunan dari pinggiran. 

Program tersebut juga memainkan peran besar dalam meningkatkan konektivitas di wilayah yang sebelumnya terisolasi. Infrastruktur jalan dan transportasi udara terus ditingkatkan, memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. Bandara-bandara di Papua kini lebih mudah dijangkau, memperpendek jarak tempuh antar wilayah yang selama ini menjadi tantangan utama pembangunan.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga meluncurkan program Wajib Belajar 12 Tahun sejak 2015 yang mendorong anak-anak Papua untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA. Program ini disertai dengan pemberian beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi dan yang kurang mampu. Hasilnya, angka partisipasi sekolah di Papua terus meningkat setiap tahun.

Selain itu, Program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang mengirim tenaga medis ke daerah-daerah terpencil juga memperlihatkan hasil positif, dengan penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang digencarkan sejak 2017. Beragam program di atas harus didukung dengan pembangunan dan peningkatan transportasi. 

Penyelenggaraan Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar yang menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Proyek ini tak hanya membuka akses bagi masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang sulit dijangkau, menjadi salah satu tulang punggung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Capaian Pemberdayaan 

Di bidang ekonomi, Papua kini semakin mandiri dengan adanya program Pertanian Berkelanjutan yang dijalankan di berbagai wilayah pedalaman. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal untuk memberikan pelatihan kepada petani dalam meningkatkan produksi pangan dan hasil pertanian lokal. 

Program itu telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Papua serta memberikan lapangan kerja baru, khususnya bagi kaum muda di pedalaman. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mulai membuahkan hasil. 

Pemerintah memberikan bantuan permodalan dan pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM di Papua. Hal ini membantu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat sektor ekonomi informal yang menjadi tulang punggung kehidupan sebagian besar masyarakat Papua.

Optimisme Masa Depan 

Meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi, capaian peningkatan IPM menunjukkan bahwa Papua berada di jalur yang tepat menuju kesejahteraan yang lebih baik. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, optimisme terhadap masa depan pembangunan Papua semakin menguat.

Pemerintah berencana untuk terus memperluas jangkauan program pembangunan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang masih mengalami kesenjangan pembangunan. Rencana strategis jangka panjang pemerintah adalah memastikan bahwa setiap masyarakat Papua, di mana pun mereka berada, dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kenaikan IPM Papua tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga representasi dari usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan langkah-langkah konkret yang terus diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah, Papua berpeluang menjadi provinsi dengan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warganya.

Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf