Pada 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menggalakkan program mendukung berkembangnya sektor ekonomi digital Indonesia. Upaya ini didasarkan pada kebutuhan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 serta besarnya potensi sektor ekonomi digital sebagai pendorong utama ekonomi Indonesia ke depan.

Ekonomi digital merupakan tulang punggung kebijakan transformasi digital yang telah dituangkan dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate telah mengarahkan agar pengembangan sektor ekonomi digital dilakukan secara komprehensif, di antaranya, melalui program startup digital dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Di tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan sebanyak 100.000 peserta dapat mengikuti berbagai program pengembangan startup, seperti Sekolah Beta, Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital, Startup Studio ID, Hub.ID, dan IGDX. Sebanyak 100.000 peserta dapat terfasilitasi dalam berbagai program digitalisasi UMKM terutama pada level active selling, yakni level lanjutan setelah digital onboarding," jelas Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, saat menjelaskan Kaleidoskop 2021 Kementerian Kominfo di Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Program yang ditawarkan Kominfo cukup komprehensif, mulai dari level pengenalan terhadap konsep pendirian startup hingga dukungan temu bisnis (business matchmaking) bagi startup digital untuk meningkatkan potensi pendanaan guna pengembangan skala usaha mereka.

Program tersebut meliputi Sekolah Beta yang memberikan wawasan dasar terkait konsep usaha startup. Lalu, Gerakan 1.000 Startup Digital yang memfasilitasi inkubasi pendirian awal startup. Ada pula StartupStudio ID yang memfasilitasi pencapaian product-market-fit.

Selanjutnya ada Hub.id yang memfasilitasi business matchmaking dan peluang investasi. Kemudian ada Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) yang memberikan pengampuan (mentorship) kepada para pengembang gim lokal.

Adapun sepanjang 2021, Dedy memaparkan, pihak Kominfo telah berhasil melaksanakan program digitalisasi UMKM melalui program fasilitasi active selling, Digital Entrepeneur Academy (DEA), dan UMKM di 10 kawasan wisata prioritas, seperti Labuan Bajo NTT, Toba Sumatra Utara, dan Borobudur. Dalam program ini, peserta mendapatkan pelatihan dan starter kit paket data, aplikasi aggregator, aplikasi Point-of-Sales (POS), serta Learning Management System (LMS).

Pihak Kominfo juga mencatat ada beberapa tantangan dalam optimalisasi ekonomi digital di tahun mendatang, seperti jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang digital yang belum memadai, pembukaan akses pasar pendanaan yang masih terbatas, banyaknya UMKM yang belum memiliki akses keuangan dan perbankan, infrastruktur logistik yang belum optimal di seluruh Indonesia, serta rendahnya budaya dan etika berbelanja daring.

Dari pelbagai tantangan tersebut, Kementerian Kominfo menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan ekosistem ekonomi digital secara optimal.

Pemerintahan Digital

Transformasi digital tak akan terwujud jika tidak ditunjang oleh tata kelola pemerintahan digital yang mumpuni. Untuk menunjang optimalisasi pemerintahan digital di Indonesia, pada tahun 2021, Kementerian Kominfo terus mendorong pengembangan program smart city (kota cerdas) serta pembangunan pusat data nasional (government cloud). Diharapkan pada 2022, pihak Kominfo memperluas jangkauan kota cerdas dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sampai tingkat desa.

Menyangkut program pengembangan kota cerdas, hingga akhir 2020, Kementerian Kominfo telah melakukan pendampingan terhadap 98 kabupaten/kota. "Di tahun 2021, terdapat tambahan sebanyak 48 kabupaten/kota di kawasan pariwisata nasional dan ibu kota negara baru yang mengikuti program gerakan smart city dan telah menyelesaikan masterplan kota cerdas melalui pendampingan oleh Kementerian Kominfo," jelas Dedy Permadi.

Dengan demikian, secara total, Kementerian Kominfo telah melakukan pendampingan smart city bagi 146 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Sebagai government chief technology officer dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Kementerian Kominfo melakukan tahapan prapembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di tahun ini sembari mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

"Saat ini PDNS telah memfasilitasi penyimpanan data bagi beberapa aplikasi untuk penanganan Covid-19, seperti PeduliLindungi, SiLacak, PCare, dan juga PDNS dimanfaatkan untuk penyimpanan data 223 instansi pemerintahan pusat dan daerah," terang Dedy Permadi.

Pada 2022, Kementerian Kominfo menargetkan perluasan jangkauan program smart city serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kabupaten/kota yang telah mengikuti program ini. Kominfo menargetkan groundbreaking pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) pemerintah pertama di Bekasi, Jawa Barat, pada 2022.

Menurut rencana, pemerintah akan membangun empat PDN, yakni di Jabodetabek, Batam (Kepulauan Riau), ibu kota negara baru, dan Labuan Bajo, NTT.

Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan digital di Indonesia terus dilakukan di tengah berbagai tantangan, salah satunya terkait integrasi dan interoperabilitas data serta sistem elektronik untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Sedikitnya ada 2.700-an sistem elektronik yang perlu diintegrasikan di kementerian/lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari