Dalam rapat yang  dihelat secara offline di Ruang Sidang Komisi 5 DPR, Kompleks Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (9/6/2022), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan lima prioritas utama pada program kerja tahun anggaran 2023, dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Menteri Basuki mengatakan, kelima prioritas program kerja tersebut berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yang bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang  Inklusif dan Berkelanjutan”. Anggaran yang ada akan dioptimalkan untuk mencapai target-target produktif.

‘Prioritas program 2023 diutamakan pada lima hal, yaitu multiyears contracts, pembayaran utang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, dan tetap mempertahankan program pola padat karya,” kata Menteri Basuki, seperti dalam rilis yang diunggah di portal pu.go.id edisi 10 Juni 2022.

Pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2023 direncanakan sebesar Rp98,21 triliun. Dibanding TA 2022, yang dianggarkan Rp100,6 Triliun, pagu 2023 sedikit menyusut. Pagu yang tinggi  tercatat pada 2021 dengan alokasi Rp150,1 Triliun dengan realisasi Rp143,5 (94,4 persen). Sebagian dari pagu besar di 2021 itu digunakan untuk membangun sarana kesehatan terkait penanggulangan pandemi Covid-19.

Kebutuhan IKN

Pagu anggaran yang diajukan itu, menurut Menteri Basuki, tidak termasuk kebutuhan  pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kementerian PUPR membutuhkan Rp43,73 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN, khusus pada kurun  2022--2024. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengerjaan proyek infrastruktur dasar, seperti jalan tol, jalan nasional, kantor  presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, instalasi penyediaan air baku, dan drainase.

‘’Kami sudah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan IKN, karena saat menyusun anggaran 2022 itu tidak termasuk IKN," ujar Basuki, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/2022). Dia menyebut, khusus untuk 2022 ini pihaknya telah mengusulkan dana sebesar Rp5 triliun kepada Menteri Keuangan.

"Kebutuhan antara 2022--2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami pada April kemarin untuk tahun 2022 ini ada Rp5 triliun,’’ kata dia. Pada bulan ini sudah ada sejumlah proyek dari  Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya yang dalam proses lelang, sehingga kemungkinan dana ‘’susulan’’ yang terserap tahun ini tidak bulat Rp5 triliun, melainkan Rp4,3 triliun. Tapi, keseluruhan sampai tahun 2024, menurut Menteri Basuki, nilainya sekitar Rp43,73 triliun.

Dalam surat pengajuan ke Menteri Keuangan disampaikan, dana yang dibutuhkan itu dengan rincian, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp3,25 triliun,  Ditjen Bina Marga Rp17,11 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp22,25 triliun, dan Ditjen Perumahan sebesar Rp1,12 triliun.

Adapun rincian kebutuhan untuk 2022 adalah ke Ditjen Sumber Daya Air Rp1,74 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,36 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp2,36 triliun, dan Ditjen Perumahan Rp480 miliar. Angka yang tidak besar untuk ibu kota negara. Proyek itu pun belum dapat dijalankan selama Menteri Keuangan belum mengeluarkan lampu hijau atas proposal dana susulan itu.

Program Reguler

Dengan pagu anggaran yang lebih ramping, Kementerian PUPR harus mencapai target-target pembangunan jangka menengah. Maka, alokasinya dikalkulasikan dengan cermat. Dari pagu 2023 itu, kegiatan bidang sumber daya air akan menyerap Rp35,89 triliun, antara lain, untuk melanjutkan pembangunan 23 bendungan, pembangunan 6.900 Ha irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 Ha irigasi, pembangunan 41 km pengendali banjir, pembangunan 3 unit pengendali sedimen, lahar gunung  berapi, pembangunan 25 km pengaman pantai, serta  pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.

‘’Kegiatan prioritas di bidang jalan dan jembatan sebesar Rp40,25 triliun, antara lain, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km, dan peningkatan aksesibilitas flyover, underpass serta terowongan sekitar 1.100 meter,’’ kata Menteri Basuki.

Masuk ke dalam prioritas jalan dan jembatan itu, ada pula peningkatan kapasitas serta preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km, preservasi jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung, yang di dalamnya ada program padat karya.

Penetapan anggaran di bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun. Alokasinya, antara lain, adalah pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 2.105 liter per detik, optimalisasi SPAM untuk  4.870 SR (saluran rumah), SPAM Berbasis Masyarakat 276.600 SR, dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK.

Termasuk dalam anggaran permukiman ini ada Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK, Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 82.120 KK, penataan permukiman kumuh perkotaan 30 ha, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 40 Ha, dan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat.

Masih dalam rangka pengembangan permukiman itu, Kementerian PUPR juga akan melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2, penataan bangunan dan lingkungan pada 15 kawasan, rehabilitasi dan renovasi 979 unit sarana prasarana sekola dan madrasah, pembangunan serta rehabilitasi 12 unit perguruan tinggi, rehabilitasi dan renovasi 5 unit pasar, dan pembangunan prasarana olahraga.

Untuk bidang perumahan disiapkan anggaran sebesar Rp5,49 triliun. Alokasinya antara lain untuk pembangunan 3.244 unit rumah susun (rusun), 2.484 unit rumah khusus (rusus), 27.825 unit prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), dan 103.000 unit Bantuan Rumah Swadaya (Program Bedah Rumah). Termasuk di dalamnya ialah biaya-biaya untuk dukungan manajemen, pengawasan, penguatan SDM, pembinaan, layanan manajemen, serta pembiayaan infrastruktur internal.

Padat Karya

Prioritas berikutnya ialah Program Padat Karya. “Kegiatan pola padat karya tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang,’’ Alokasi padat karya untuk TA 2023 nanti tak banyak berbeda dari 2022 yang juga di sekitar Rp13,7 triliun, namun jauh meningkat dari 2021 lalu yang realisasinya di bawah Rp10 triliun. Sejauh ini, tidak ada penyebutan alokasi khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Kalangan Komisi V DPR secara umum dapat mendukung Rencana Kementerian PUPR. Bahkan, Ketua Komisi V  Lasarus mengatakan, akan memperjuangkan penambahan anggaran ke pemerintah. PUPR disebutnya masih perlu tambahan biaya karena backlog (kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan sarana yang tersedia) masih cukup besar.

Gambaran backlog itu diperoleh dari hasil kunjungan Komisi V DPR ke daerah. Oleh karenanya, menurut Lasarus, perlu tambahan pagu anggaran untuk PUPR, utamanya untuk pembiayaan penyediaan dan pemeliharaan sarana umum yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari