PERLINDUNGAN ANAK
  Sejumlah anak berpose untuk mendukung aksi bertajuk Jo Kawin Bocah, Stop Kekerasan dan Eksploitasi Seksual saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/7/2022). Antara Foto/ Maulana Surya

Negara Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan

  •   Sabtu, 23 Juli 2022 | 16:00 WIB
  •   Oleh : Administrator

Data Kementerian PPPA menunjukkan, sebanyak 797 anak menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini menjadi keprihatinan bersama. Sejumlah kasus, seperti pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Depok, pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, hingga anak meninggal akibat depresi dirundung oleh teman sebayanya di Tasikmalaya, mencuat ke publik.

Kasus kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak semakin banyak terungkap lantaran masyarakat memiliki keberanian melapor. Di satu sisi, perkembangan media sosial membuat sebuah kasus terkait anak sulit untuk disembunyikan.

Yang memprihatinkan dari jumlah kasus kekerasan anak itu adalah kecenderungan terus bertambahnya jumlah anak korban kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022.

Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada 2021, yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

Berdasarkan data Kementerian PPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di 2020. Selanjutnya sejak 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730.

Begitu maraknya korban kekerasan seksual ini, membuat Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyebut, saat ini "Indonesia Darurat Kekerasan Anak". Ia juga mempertanyakan cara aparat penegak hukum memproses kasus kekerasan anak yang terkadang menimbulkan trauma pada korban.

Dalam sejumlah kasus, pelaku justru tidak dihukum berat atau tidak diperlakukan selayaknya tersangka. Menyikapi persoalan kekerasan terhadap anak, seiring dengan Perayaan Hari Anak Nasional 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Peraturan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 Juli 2022 itu dibuat untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dipandang perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi, perlu juga optimalisasi peran pemerintah.

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.

“Stranas PKTA dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak," demikian isi Pasal 3 Perpres 101/2022.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Stranas PKTA ini adalah menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak; mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung pelindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Di samping itu, Stranas ini mendorong terwujudnya lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam maupun di luar rumah; meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti kekerasan; serta meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

Selanjutnya, agar lembaga pemerintah pusat/daerah memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi anak yang berisiko mengalami kekerasan dan anak korban kekerasan dan memastikan anak dapat melindungi diri dari kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan.

Tanggung Jawab Bersama

Pada peringatan Hari Anak Nasional 2022, Presiden Joko Widodo mengemukakan keprihatinannya yang mendalam, atas maraknya pemberitaan kasus yang terjadi kepada anak-anak di Indonesia.  “Maraknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi keprihatinan kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Perlu diingat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, agar kekerasan seksual dan perundungan tidak terjadi lagi,” ujar Presiden Joko Widodo usai menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022 di Kebun Raya Bogor, Sabtu (23/7/2022).

Presiden Jokowi berpesan agar senantiasa menjaga anak-anak Indonesia. Sehingga, para generasi penerus bangsa itu dapat hidup dan tumbuh berkembang di dunia yang sesuai, yaitu dunia anak-anak. Dunia anak-anak yang dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan, kreativitas, dan keaktifan dari masing-masing anak.

Satu hal, Presiden Joko Widodo menegaskan, segala bentuk kekerasan seksual yang sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana untuk segera diproses dengan aturan yang ada, siapapun yang terlibat di dalamnya. Terlebih, saat ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, yang sudah diatur sedemikan rupa untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak korban.

Menanggapi maraknya pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyatakan, pihaknya terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dari multisektor untuk bersama-sama memerangi kekerasan terhadap anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Hal itu demi mencapai Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Dari momentum peringatan HAN 2022, Menteri Bintang berharap, seluruh lapisan masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus anak dari kekerasan serta diskriminasi. Kementerian PPPA pun terus mendorong terwujudnya Provinsi Layak Anak maupun Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia.

Tahun ini, Kementerian PPPA memberikan penghargaan Provinsi Layak Anak kepada delapan provinsi dan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada 320 kabupaten. Masing-masing mendapatkan peringkat Utama, Nindya, Madya, dan Pratama.

 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari