Indonesia terus bergerak agresif mengembangkan ekosistem kendaraan bermotor tenaga listrik di tengah upaya negara ini menuju transisi energi guna mencapai net zero emission. Salah satu motor penggeraknya adalah aksi perusahaan setrum milik negara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang secara masif menggandeng banyak pihak untuk mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri.

Terbaru, PLN menggandeng Hyundai Kefi Co and Consortiums untuk membangun pabrikasi motor listrik, infrastruktur, dan operasi stasiun penukaran baterai motor listrik di Indonesia. Menurut rencana, di tahap awal, keduanya bakal merancang model bisnis untuk mengakselerasi ketersediaan dan komponen kendaraan listrik roda dua.

Kerja sama antara PLN dan Hyundai Kefi Co and Consortiums meliputi penyediaan aspek-aspek penting kendaraan listrik, seperti mesin penggerak, komponen, baterai, hingga manajemen servisnya.  Berkaitan dengan itu, Dirut PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah strategis bagi perseroan untuk mendorong Indonesia menjadi pemain utama kendaraan listrik dunia.

“Presiden sudah mengamanatkan untuk bisa beralih dari kendaraan yang tadinya berbasis impor dan kotor, menjadi listrik. Dengan masifnya pemakaian kendaraan listrik, bisa mengurangi beban impor BBM, sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan kita,” ujar Darmawan, dalam satu kesempatan, pekan lalu.

Apa saja rancangan strategi yang telah disepakati kedua belah pihak? Mereka berencana mendesain kendaraan listrik berbiaya rendah, berkualitas baik, aman, dan ramah lingkungan. Target awal kerja sama tersebut bakal memproduksi 100 unit sepeda motor listrik. Ditambah 1.000 motor listrik hasil konversi dari motor BBM.

Tidak hanya dengan Hyundai, perusahaan pelat merah kelistrikan itu juga menjalin kerja sama untuk percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik dengan sejumlah agen pemegang merek (APM) hingga industri. Mereka diajak untuk mengembangkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di tanah air.

Dalam kerja sama itu, PLN menawarkan pemanis bagi rekannya berupa data 83,6 juta pelanggan yang dimiliki BUMN itu. PLN memastikan, perseroan dapat memberi akses terkait data pelanggan yang selama ini dikuasai oleh perseroan sebagai badan usaha pelat merah tunggal yang mengurusi soal pasokan listrik.

Kerja sama itu nantinya juga meliputi bundling paket kendaraan listrik dengan layanan home charging dari PLN hingga kolaborasi membangun SPKLU. Malahan, PLN juga memberikan diskon 30 persen tarif listrik pada pengguna yang melakukan home charging antara pukul 22.00–05.00.

Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesiapan infrastruktur bagi kendaraan listrik? Jangan khawatir. Hingga Juni 2022, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, kini sudah tersedia 139 unit SPKLU yang tersebar di 110 lokasi di 48 kota di Indonesia.

Hingga akhir 2022, pemerintah menargetkan sebanyak 390 unit SPKLU, 693 unit (2023), 1030 unit (2024), 1558 unit (2025), 7.146 unit pada 2030. Sejumlah SPKLU yang akan disediakan itu mengikuti proyeksi jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang telah dibuat Kementerian ESDM.

Menurut kementerian itu, populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai akan mencapai 5.879 pada 2022. Pada 2023, populasinya diproyeksi menjadi 13.009 unit, 23.607 unit (2024), 39.627 unit (2025), dan 64.777 unit pada 2026.

Sementara itu, proyeksi kendaraan bermotor listrik roda dua, populasinya akan mencapai 70 unit pada 2022, 105 unit (2023), 157 unit (2024), 210 (2025), dan 297 unit pada 2026.

Dari gambaran data di atas, potensi pasar segmen kendaraan bermotor berbasis listrik sangat besar ke depannya. Kendaraan bermotor listrik akan menjadi kendaraan masa depan yang bebas emisi.

Dalam rangka itu, PLN pun tidak tinggal diam. BUMN itu telah menyiapkan skema bisnis untuk pendirian infrastruktur SPKLU. Apalagi, ke depannya sudah ditetapkan setiap 10 kendaraan listrik tersedia 1 SPKLU. Estimasi ini juga memperhitungkan fast charging dan medium charging level.

BUMN kelistrikan itu telah menyiapkan dua skema bisnis pengisian daya kendaraan listrik ini, yakni:

1. PLN sebagai penjual langsung ke konsumen akhir, terdiri dari lima skema:

• POSO: Provide(menyediakan), Own (memiliki), Self Operated (mengoperasikan sendiri)
• POPO: Provide(menyediakan), Own (memiliki), Privately Operated (dioperasikan swasta).
• PPOO: Provide(menyediakan), Privately Owned and Operated (dimiliki dan dioperasikan swasta).
• PLSO: Provide(menyediakan), Lease (menyewa), Self Operated (mengoperasikan sendiri).
• PLPO: Provide(menyediakan), Lease (menyewa), Privately Operated (dioperasikan swasta).

2. Entitas Bisnis Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga. Listrik  (IUPTL). Mereka penjual langsung kepada konsumen akhir, dengan skema:

• ROSO: Retail, Own, Self Operated
• ROPO: Retail, Own, Privately Operated
• RPOO: Retail, Privately Owned and Operated
• RLSO: Retail, Lease, Self Operated
• RLPO: Retail, Lease, Privately Operated.

Dari pelbagai skema yang ditawarkan itu, artinya BUMN kelistrikan telah siap memberikan pemanis bagi swasta yang berminat untuk membangun SPKLU. Salah satunya adalah tarif listrik murah kepada swasta yakni sebesar Rp714 per kWh.

Menyiapkan Regulasi

Kementerian ESDM kini tengah menggodok peraturan setingkat menteri atau permen untuk mendukung percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Permen itu nantinya bakal memudahkan PLN untuk membangun SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik di tanah air. “Saat ini kami sedang menggodok aturan untuk bisa memudahkan PLN maupun swasta dalam memperbanyak SPKLU dan SPBKLU di Indonesia,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM Priharto Dwinugroho.

Kementerian juga tengah menyiapkan sejumlah insentif untuk membuat investasi pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik lebih kompetitif di tengah peralihan pada energi bersih ke depan. Harapannya, semua upaya itu akan mempercepat negara ini menuju transisi energi dan nett zero emission. Bila itu semua bisa direalisasikan, belanja BBM berbasis fosil pun bisa ditekan.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari