Penggunaan instrumen ekonomi digital sebagai pengungkit perekonomian suatu bangsa kini telah menjadi sebuah keniscayaan. Dengan akselerasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, instrumen ekonomi digital pun bisa dilakukan secara optimal.

Indonesia termasuk negara yang cepat mengadopsi ekonomi digital. Itulah sebabnya, pemerintah bersama operator infrastruktur hulu TIK bekerja sungguh-sungguh untuk mengembangkan ekonomi digital di dalam negeri.

Bahkan, pemerintah telah memiliki strategi nasional ekonomi digital. Hal itu demi memastikan, berbagai inisiatif dan program dapat terimplementasi dengan efektif.

Pemerintah juga memacu pembangunan infrastruktur TIK, seperti infrastruktur cyber optic yang sudah tersambung dari barat hingga timur, dari Aceh hingga Papua, pembuatan prototipe low earth satelite, dan pengembangan data center.

Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia, juga telah disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate, dalam berbagai kesempatan. Menteri Johnny mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital sebesar USD315 miliar atau setara Rp4.720,12 triliun pada 2030. Angka itu setara dengan 42% ekonomi digital di Asia Tenggara.

"Ini menjadi tantangan dan tugas bagi kita semua bahwa kekuatan ekonomi dalam negeri mengambil bagian yang aktif di dalamnya. Sehingga, manfaat ekonomi digital yang tengah berkembang pesat ini bisa dinikmati masyarakat, terutama UMKM," katanya, usai membuka Pertemuan Ketiga Digital Economy Working Group Meeting (DEWG) Presidensi G20 di Hotel Meruorah Komodo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (20/7/2022).

Data dari e-Conomy SEA 2021 Report menyebutkan, ekonomi digital Indonesia di 2021 mencapai USD70 milliar dan diprediksi tumbuh menjadi USD146 miliar pada 2025, dengan pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 20 persen. Bahkan pada 2030, bisa mencapai USD315 miliar atau setara dengan 42 persen ekonomi digital Asean.

Ambil Kesempatan

Menteri Kominfo pun berharap, masyarakat khususnya kalangan menengah bawah mengambil kesempatan tersebut. Pemerintah bersama operator telah membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari hulu sampai hilir.

Selanjutnya perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur digital di sektor hilir. “Kita perlu mendorong agar sektor hilir digitalnya dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh ekosistem nasional kita. Ini juga jadi agenda prioritas pemerintah dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Satgas Digitalisasi B20 sekaligus Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia Fajrin Rasyid mengatakan, peningkatan literasi dan kemampuan digital para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penting seiring dengan akselerasi digitalisasi saat ini.

"Sesuai komitmen no one left behind, semua orang berhak memiliki akses ke platform digital. Maka dari itu, semua orang perlu bekerja sama untuk meningkatkan dua hal, yaitu literasi di tingkatan individual dan UMKM, serta peningkatan kemampuan UMKM untuk mengenal dan memanfaatkan platform digital untuk bisnisnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Fajrin berpendapat peningkatan literasi dan kemampuan digital sejak dini perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal ini, lanjut dia, diharapkan mampu menambah jumlah talenta digital.

"Setiap tahunnya, kita kekurangan setidaknya 600.000 talenta digital. Maka dari itu, menurut saya pemegang kebijakan bisa menyematkan topik digital ke dalam sebuah kurikulum di tingkatan pendidikan, hingga pekerja. Pekerja juga perlu mengembangkan kemampuan digital mereka di berbagai sektor terkait," jelas Fajrin.

Selain itu, Fajrin menilai target pemerintah untuk mencapai 30 juta UMKM untuk mengadopsi teknologi digital pada 2024 juga dapat dicapai seiring dengan perkembangan teknologi, literasi, dan kecakapan digital masyarakat yang juga semakin lekat dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki ketika sebagai pembicara dalam di Side event G20 Indonesia bertajuk Digital Economy to Support SDGs, yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Senin (8/8/2022), menyatakan bahwa ekonomi digital sangat lekat dengan pemanfaatan aspek digital oleh proses bisnis UMKM dan koperasi.

"Tercatat 86 persen pelaku UMKM tergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usahanya, 73 persen memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen promosi melalui internet," ujarnya.

Bahkan, Teten menjelaskan, UMKM yang menyumbangkan 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional memiliki peran penting dalam peta ekonomi digital Indonesia. Peran itu tidak lantas surut saat pandemi menerpa Indonesia, karena kemampuan adaptasi UMKM yang bertransformasi selama pandemi terbukti menjadi faktor kunci resiliensi UMKM di Indonesia.

"Studi oleh World Bank menyebutkan bahwa 80 persen UMKM yang telah hadir dalam ekosistem digital memiliki resiliensi lebih baik di masa pandemi," ujar Teten.

Tak dipungkiri, transformasi digital UMKM Indonesia menjadi sebuah keniscayaan pada era disrupsi digital dalam penghujung pandemi Covid-19 dan dihadapkan potensi bonus demografi. Oleh karena itu, wajar Presiden Joko Widodo pun telah menyampaikan arahan terkait percepatan transformasi digital UMKM Indonesia.

Pemerintah menargetkan ada 30 juta UMKM onboarding dalam ekosistem digital pada 2024. Per Juni 2022, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sudah ada 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4 persen dari total UMKM telah hadir pada platform e-commerce.

Pemerintah terus mendorong penciptaan nilai ekonomi baru untuk menghadirkan UMKM dalam ekosistem digital, mempercepat satu juta UMKM onboarding dalam platform pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

Tak hanya itu, kepala negara juga menyampaikan arahan untuk memastikan terlindunginya platform lokapasar daring dalam negeri. UMKM Indonesia yang menggunakan platform lokapasar daring dan pasar, yaitu masyarakat Indonesia itu sendiri.

"Ketiga arahan tersebut merupakan panduan bagi kami dalam mempersiapkan program-program transformasi digital yang utuh dari hulu ke hilir serta melibatkan semua stakeholder terkait. Hal ini merupakan upaya atau ikhtiar agar potensi ekonomi UMKM di Indonesia dapat menghadirkan manfaat seluasnya bagi masyarakat," tutur Teten.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari