Belanja pemerintah dalam APBN 2023 direncanakan sebanyak Rp3.047,7 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun. Dari sisi penerimaan direncanakan Rp2.443,6 triliun, yang sumbernya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp426,3 triliun. Selebihnya, ada defisit sebesar Rp598,2 triliun, atau 2,85% dari produk domestik bruto (PDB), dan kembali ke situasi normal.

Gambar arsitektur Rencana APBN 2023 itu disampaikan Presiden Joko Widodo di depan sidang  tahunan DPR dan DPD RI tentang  “Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya”, Selasa (16/8/2022) siang, di Senayan, Jakarta.

Dengan APBN itu, menurut Presiden Jokowi, pemerintah menetapkan sejumlah sasaran pencapaian pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dicanangkan pada level 5,3 persen. Angka kemiskinan yang pada Maret 2022 ini masih bertengger di angka 9,54 persen diharapkan beringsut ke 7,5--8,5 persen. Angka pengangguran ditargetkan turun dari posisi 5,6 persen saat ini, ke 5,3 persen.

Target lainnya, menurut Presiden Jokowi, ialah kesejahteraan petani dan nelayan. Nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) juga akan dijaga, masing-masing pada kisaran 105--107 dan 107–108. Prevalensi (angka kejadian) stunting pada anak balita Indonesia akan terus ditekan sampai ke level yang lebih rendah.

Aspek pemerataan pembangunan pun mendapat perhatian. Target pemerataan, seperti dikatakan Presiden Jokowi, akan diupayakan turun ke rentang 0,375 hingga 0,378, dari level 2022 yang masih di angka 0,383. Kualitas hidup orang Indonesia diharapkan terus dapat  meningkat dan dinyatakan dengan target indeks pembangunan manusia (IPM) di angka 73,31. IPM di 2022 belum dirilis, namun capaian IPM Indonesia di 2021 berada di angka 72,29.

Hanya saja, Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa perjalanan di 2023 boleh jadi tidaklah mudah. Inflasi global masih terus menghantui dunia. Krisis pangan dan energi terjadi dan diperburuk oleh adanya gangguan geopolitik akibat perang di Ukraina. Situasi ekonomi makin sulit diprediksi, dan diwarnai fluktuasi harga-harga komoditas yang bergejolak tajam.

‘’Ke depan, kita harus terus waspada. Risiko gejolak ekonomi global ini masih tinggi. Pelambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di 2021 menjadi 3,2 persen di 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023,’’ ujar Presiden Jokowi.

Meski menghadapi situasi yang tidak pasti, Presiden Jokowi mengajak masyarakat  tidak berkecil hati. “Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting guna menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif,’’ ujarnya.

Strategi pembangunan telah dicanangkan, agar pelaksanaan APBN memberikan manfaat yang lebih besar. Maka, pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), juga penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi. Semua itu oleh Presiden Jokowi disebut sebagai upaya kunci guna memperkuat fondasi perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan masa depan.

Presiden Jokowi akan terus mendorong adanya prioritas penggunaan produk dalam negeri, demi mengerem ketergantungan impor. Ekonomi digital memfasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan usaha berbasis teknologi pada level decacorn-decacorn kelas dunia.

‘’Transformasi struktural ini terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri harus kita perkuat guna meningkatkan nilai tambah. Ekonomi hijau terus kita dorong,’’ kata Presiden Jokowi pula.

Program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas. Namun, akan terus dilakukan reformasi dalam pelaksanaannya, yang diarahkan ke perbaikan data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial eknomi, penyempurnaan perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran yang berbasis penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang pada 2022 masih melingkupi dua persen penduduk.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp479,1 triliun pada RAPBN 2023. Targetnya membantu masyarakat miskin dan rentan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, ia diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Untuk peningkatan produktivitas warga dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan Rp608,3  triliun.

‘’Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi serta siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang  produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” kata Presiden Jokowi.

Upaya peningkatan kualitas  SDM Indonesia itu sendiri ditekankan pada lima hal. Pertama, peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Ketiga, penguatan link and match dengan pasar kerja. Keempat, pemerataan kualitas pendidikan. Yang kelima, penguatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen memperkuat investasi di bidang pendidikan. Antara lain, mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Pada sisi yang lain, pemerintah akan menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan.  Selain juga, pemerataan aspek infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Untuk pembangunan infrastruktur sendiri dianggarkan Rp392 triliun. Infrastruktur di sini menyangkut isu sarana transportasi (jalan serta jembatan), pengelolaan sumber daya air, perumahan rakyat, sarana energi, dan sarana telekomunikasi.  Semua diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar serta peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas

Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur itu, strategi baru telah digulirkan, dan akan terus dilanjutkan. Yakni dengan jalan, memadukan penggunaan anggaran pemerintah dengan bauran skema pendanaan lain. Hal tersebut bisa  dilakukan dengan mensinergikan sisi pembiayaan investasi dengan belanja kementerian dan lembaga (K/L), seraya serta meningkatkan peran swasta.

Skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), yang secara umum dikenal sebagai skema public-private partnerships (PPP), bakal terus menjadi model pembiayaan yang ditawarkan.  Skema ini menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari