Setiap tahunnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak terus meningkat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu sejak 2015 Presiden Joko Widodo mencanangkan program sejuta rumah (PSR).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan, per 13 Agustus 2022 pencapaian program sebanyak 544.845 unit rumah.

Menteri Basuki mengakui, angka tersebut belum sesuai harapan terkait target satu juta unit rumah per tahun. Namun, Basuki optimistis, target dapat terwujud, jika melihat tren capaian yang positif dari tahun ke tahun.

“Kami sadari, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Kami tetap mengupayakan beberapa inovasi dan terobosan,” ujar Basuki.

Apa saja terobosan yang akan dilakukan Kementerian PUPR untuk mengejar target PSR pada 2022. Pertama, mendorong pemanfaatan tanah pemerintah atau pemda dan tanah negara. Pembangunan rumah di lahan tersebut diyakini dapat mengatasi hambatan ketersediaan lahan perumahan yang saat ini makin mahal dan terbatas.

Kedua, membangun perumahan mixed-use lewat pembiayaan investasi dan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di sektor perumahan. Ketiga, mendorong pengembangan rumah susun berbasis transit oriented development (TOD) guna memudahkan mobilitas masyarakat. Keempat, kolaborasi dengan perbankan dan instansi terkait untuk menyediakan perumahan bagi MBR, khususnya ASN, TNI, dan Polri.

Kelima, mendorong pemda untuk menerapkan Surat Edaran Bersama Empat Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Tujuannya, memberikan kemudahan perizinan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keenam, merancang aturan program KPR khusus untuk generasi milenial. Diharapkan, itu dapat menjawab tantangan penyediaan rumah bagi generasi milenial di masa yang akan datang.

Agar kesinambungan PSR terus berlanjut, Kementerian PUPR tetap berkomitmen melanjutkan program itu pada 2023. Menurut Menteri Basuki, alokasi subsidi rumah rakyat itu merupakan bagian dari alokasi APBN 2023 untuk Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp125,2 triliun.

“Bantuan pembiayaan perumahan, FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan,red) dan sebagainya yang tadi sekitar Rp29,1 triliun, tahun depan dialokasikan BUN (Bendahara Umum Negara) Rp34,2 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Basuki menjelaskan, anggaran rumah subsidi tersebut disalurkan melalui pembiayaan FLPP, subsidi bantuan uang muka (SBUM), PSU, dan bantuan rumah swadaya. Bila diperinci, target penggunaan APBN 2023 untuk subsidi rumah rakyat melalui FLPP yaitu 220.000 unit, SBUM sebanyak 220.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, dan Tapera sebanyak 54.924 unit.

“Jadi selain APBN sebesar Rp125,2 triliun, PUPR juga diberi tanggung jawab untuk membantu pembangunan rumah subsidi sebesar Rp34,2 triliun yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara,” jelas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan sebanyak 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit PSU, dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya, yaitu dalam bentuk perbaikan rumah tidak layak huni.

Di tengah kenaikan permintaan terhadap hunian yang layak dan lokasi perumahan tapak yang semakin terbatas, pemenuhan hunian berbasis vertikal memang menjadi pilihan masyarakat perkotaan. Pasalnya melalui pembangunan hunian vertikal, seperti rumah susun atau apartemen, tentu mendorong penggunaan tanah yang lebih efektif dan jumlah unit hunian yang cukup banyak.

Selain itu dengan tinggal di hunian vertikal di kawasan perkotaan, masyarakat termasuk generasi milenial dapat lebih mudah menjangkau kawasan perkantoran dan komersial yang menjadi lokasi kerjanya.

Sejauh ini, seperti disampaikan pula Menteri Basuki, realisasi bantuan yang tercapai, di antaranya, dari FLPP sebanyak 124.290 unit, SSB 675.821 unit, SBUM sebanyak 97.516 unit dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) sebanyak 13.672 unit.

Kenaikan Harga

Data terkini Kementerian PUPR memang menunjukkan bahwa backlog rumah di Indonesia masih menyisakan angka 12,75 juta hunian. Persoalannya, di tengah-tengah upaya menggenjot pemenuhan hunian layak bagi masyarakat, terjadi kenaikan harga sejumlah bahan baku.

Seiring kondisi itulah, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan, pihaknya dan Kementerian Keuangan tengah mengkaji besaran kenaikan harga rumah bersubsidi. Beredar informasi, kenaikannya mencapai sekitar 7 persen.

“Besaran kenaikan harga rumah bersubsidi tengah dikaji bersama. Nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Kendati begitu, Suprijanto menegaskan, kajian atas rencana kenaikan harga untuk rumah bersubsidi itu tetap harus mempertimbangkan daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian nasional saat ini. Keberpihakan pemerintah dan dukungan perbankan memang menjadi kunci penting dalam mendukung kepemilikan rumah bagi segmen MBR. Di mana muaranya, itu diharapkan dapat mengatasi persoalan backlog rumah di Indonesia.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari