Norwegia akan berkontribusi sebesar USD56 juta untuk mendukung Indonesia mengurangi emisi dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Kontribusi tersebut sebagai kolaborasi Norwegia dan Indonesia dalam kemitraan baru untuk mendukung rencana operasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Kesepakatan itu merupakan tindak lanjut penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia pada 12 September 2022. Pada 19 Oktober 2022, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Indonesia Djoko Hendratto dan Duta Besar (Dubes) Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger Giverin menandatangani contribution agreement (CA) mengenai kontribusi berbasis hasil untuk pengurangan emisi.

Norwegia juga mendukung upaya Indonesia dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui kontribusi berbasis hasil. FOLU Net Sink 2030 merupakan langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan.

FOLU net sink sendiri merupakan keadaan ketika jumlah karbon yang diserap oleh sektor hutan dan lahan sama atau lebih besar dari emisi yang dihasilkannya. Target ini sangat ambisius bagi Indonesia, mengingat sektor hutan dan lahan masih menyumbang 40% dari total emisi GRK.

“Dalam sepuluh hari kerja setelah penandatanganan CA hari ini, Norwegia akan melakukan kontribusi tahap pertama berbasis hasil sebesar USD56 juta,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, saat acara penandatanganan CA di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Menteri LHK mejelaskan, kontribusi tahap pertama berbasis hasil dari Norwegia tersebut, termasuk kontribusi tahap selanjutnya, akan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah Indonesia sendiri akan mengalokasikan APBN lebih dari USD300 juta setiap tahunnya untuk mendukung rencana operasional FOLU Net Sink 2030.

Pada kesempatan itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Espen Barth Eide mengonfirmasikan bahwa pihaknya telah menyepakati CA atas kontribusi keuangan untuk pencapaian Indonesia dalam pengurangan emisi dari deforestasi. Itu merupakan dukungan terhadap MoU yang baru ditandatangani antara kedua pemerintah. “Indonesia telah menjadi pemimpin global dalam mengurangi deforestasi,” kata Menteri Eide.

Titik Terendah

Menurut Eide, berkat serangkaian kebijakan komprehensif yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, deforestasi telah dilaporkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Hal tersebut memiliki signifikansi terhadap perjuangan global dalam pengendalian perubahan iklim. Serta, memberikan kontribusi yang tak ternilai untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Kontribusi tahap pertama berbasis hasil ini adalah untuk pengurangan emisi yang telah diverifikasi secara independen sebesar 11,2 juta ton dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan Indonesia pada 2016/2017. Kontribusi keuangan berbasis hasil pada tahap selanjutnya akan dilakukan oleh Norwegia sebagai bagian dari pengurangan emisi yang dicapai pada tahun-tahun berikutnya, setelah dilaporkan dan diverifikasi.

Kedua belah pihak telah menyetujui Protokol MRV yang menguraikan prinsip-prinsip pengukuran, pelaporan dan verifikasi, serta perlindungan sosial dan lingkungan hidup. Rencana operasional FOLU Net Sink 2030 Indonesia menjabarkan ambisi Indonesia dalam sektor kehutanan dan tata guna lahan untuk menjadi penyerap emisi karbon (“climate positive”), yakni sebesar lebih dari 140 juta ton CO2 pada akhir dekade ini. Itu ditempuh melalui pengendalian deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut, yang juga sama baiknya dalam menyerap karbon melalui restorasi hutan, lahan gambut, dan mangrove.

Dalam acara penandatanganan CA tersebut, Dubes Rut Giverin menggarisbawahi bahwa kerangka kebijakan dan peraturan Indonesia untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, yang akan didukung lebih lanjut oleh kontribusi Norwegia, telah memberikan hasil yang mengesankan. “Kami terkesan dengan banyaknya kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi deforestasi. Melalui MoU yang belum lama ini telah ditandatangani yang dilanjutkan dengan penandatangan CA hari ini, kami mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan iklimnya melalui Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030,” tuturnya.

Tak hanya itu, Dubes Rut menjelaskan bahwa Norwegia juga merasa bangga mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, melalui mekanisme pendanaan yang fleksibel dan transparan. Sementara itu, Direktur Utama BPDLH Djoko Hendratto mengatakan bahwa CA yang ditandatangani hari ini mencakup 21 item. Di antaranya, merinci ruang lingkup dan kegiatan, transparansi, jaminan kepatuhan, dan penyelesaian sengketa.

“Indonesia memiliki tata kelola pengelolaan keuangan yang baik yang mengadopsi standar internasional yang diatur secara komprehensif. Oleh karena itu, implementasi dari CA ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia,” terang Djoko.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari