Pembangunan yang merata di semua wilayah Indonesia merupakan harapan semua masyarakat bangsa ini. Oleh karenanya, pemerintah terus menjalankan pelbagai kebijakan untuk mendorong aktivitas ekonomi, demi mempersempit kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur, adalah prioritisasi program/proyek infrastruktur yakni melalui proyek strategis nasional (PSN).

Semuanya itu diikuti oleh transfer fiskal ke daerah timur untuk berbagai program pengembangan wilayah. Sehingga kemudian, pembangunan lewat PSN tersebut diyakini dapat mempersempit kesenjangan.

Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian nomor 9 tahun 2022, saat ini pemerintah tengah berusaha menyelesaikan 200 PSN dan 12 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp5.481,4 triliun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. PSN sendiri merupakan proyek-proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik dan telekomunikasi.

PSN yang tersebar di seluruh Indonesia mencakup 14 multisektor dan 12 program. Tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, hingga pendidikan.

Selain itu, dampak PSN terhadap dunia ketenagakerjaan yakni dapat menyerap sekira 1,95 juta orang tenaga kerja selama empat tahun (periode 2020--2024) yang sejalan dengan estimasi penyerapan investasi oleh PSN-PSN tersebut. Bahkan diestimasikan, potensi penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan perekonomian berbasis pengembangan wilayah dapat mencapai 11 juta orang terhitung sejak 2016.

“Ke depannya, kita semua berperan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja. Bilamana hal ini selesai dikerjakan, maka Indonesia akan memiliki potensi berupa produk domestik bruto (PDB) 2045 senilai USD7 triliun dan akan menduduki peringkat lima besar perekonomian dunia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam satu kesempatan.

Di sisi lain, selama ini masih terjadi kekurangan investasi di sektor infrastruktur sehingga menciptakan kesenjangan infrastruktur (infrastructure gap) yang besar. Hal itu menyebabkan terjadinya defisit infrastruktur selama bertahun-tahun di Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi 1998.

Hingga 2017, Indonesia masih terus mengejar ketertinggalan posisi stok modal infrastruktur yang baru berkisar 43 persen, masih di bawah negara-negara G20, yang rata-rata berada di angka 70 persen. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), berkata, “Infrastructure gap yang harus menjadi fokus kita sekarang. Semakin kecil hal tersebut, semakin besar peluang mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.”

Sampai saat ini, pemerintah telah berhasil menunjukkan capaian nyata di bidang infrastruktur. Perlahan tapi pasti Indonesia terus bergerak dalam menutup infrastructure gap tersebut guna mencapai tujuan menjadi negara maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Benar. Salah satu cara bangsa ini mengurangi infrastructure gap itu adalah terus membangun jalan, termasuk di wilayah Indonesia bagian timur. Dampak ikutan dari terus berkurangnya infrastructure gap selain derasnya investasi ke Indonesia bagian timur.

Sejumlah wilayah di kawasan itu telah terdongkrak pertumbuhan ekonominya, seperti data yang diungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini. Di mana, dari 10 provinsi yang mencatat angka pertumbuhan tertinggi (ctc), empat provinsi teratas ditempati provinsi asal Indonesia bagian timur, yakni oleh Maluku Utara (20,49 persen), Sulawesi Tengah (11,91 persen), Kalimantan Timur (6,22 persen), dan Papua Tengah (5,95 persen).

Tentu dibenak pembaca muncul pertanyaan kenapa Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi? Penyebabnya ternyata wilayah itu merupakan daerah penghasil tambang. Setelah Maluku Utara, selanjutnya daerah yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi adalah Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Papua Tengah, dan Bali.

Bahkan, yang cukup mengejutkan, provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur justru tidak tercatat sebagai 10 terbaik daerah dengan pertumbuhan tertinggi. Berkaca dari sejumlah data di atas, wajar Indonesia bagian timur kini tercatat sebagai daerah tujuan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, pada Rabu (14/2/2024), dikutip dari Antara, pemerintah menetapkan target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun, naik dibandingkan dengan pencapaian realisasi investasi 2023 sebesar Rp1.418,9 triliun. Data BKPM itu juga mengungkapkan dari total realisasi 2023 itu, porsi PMA sebesar Rp744 triliun (52,4 persen) dan realisasi PMDN sebesar Rp674,9 triliun (47,6 persen).

Untuk di luar Jawa, realisasi investasinya sepanjang 2023 mencapai Rp730,8 triliun (51,5 persen), sementara di Jawa Rp688,1 triliun (48,5 persen). Harapannya, investasi 2024 yang akan ditanamkan di wilayah Indonesia bagian timur lebih besar lagi sehingga ekonomi di wilayah itu menjadi lebih terakselerasi lagi sehingga kesenjangan semakin tipis dengan wilayah barat.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari