Bangsa Indonesia sejak Proklamasi Republik Indonesia (RI) tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Hal ini selaras dengan alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sejak Presiden pertama RI Sukarno mengangkat isu kemerdekaan Palestina di Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955). Kala itu, Indonesia pun menolak bertanding sepak bola melawan Israel di kandang Israel dalam kualifikasi putaran kedua Piala Dunia tahun 1957. Sebab, hal itu dianggap sebagai pengakuan ke negara Zionis tersebut.

Era Presiden RI Soeharto ketika Palestina mendeklarasikan kemerdekaan di Aljazair pada 15 November 1988, Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan tersebut. Pak Harto juga menerima Pemimpin PLO Yasser Arafat di Jakarta pada Juli 1984. Upaya tersebut terus berlanjut di pemerintahan berikutnya pada masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara, pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia konsisten mengirimkan bantuan kemanusiaan serta menguatkan diplomasi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ini menunjukkan komitmen politik bebas aktif Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

Upaya ini terus berlanjut sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan RI di 2019, Indonesia makin menunjukkan konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan.

Dukungan ini tidak sekadar simbolik, tetapi diwujudkan melalui berbagai aksi nyata di panggung diplomatik, kemanusiaan, dan pendidikan, yang diberikan oleh Prabowo baik saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2019–2024) maupun sebagai Presiden Republik Indonesia sejak Oktober 2024.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan akan memberikan “advisory opinion” (pendapat penasihat) di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengenai pendudukan Israel di Palestina pada 1 Mei 2025.

Mengenai isu Palestina itu sendiri, Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia siap melakukan evakuasi kemanusiaan sementara, tetapi dengan catatan yang harus dipenuhi.

Catatan yang harus dipenuhi tersebut, lanjutnya, adalah sudah ada kesepakatan antara semua pihak yang terlibat—orang yang dievakuasi, keluarga mereka di Gaza, pemerintah Palestina dan negara-negara di kawasan—untuk melakukan evakuasi.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin berpartisipasi dalam rekonstruksi Gaza yang akan dilakukan secara terkoordinasi dengan PBB ataupun OKI.

“Masalah rekonstruksi Gaza ini harus dilakukan dalam skala yang besar dan melibatkan berbagai stakeholder, berbagai negara di dunia dan tidak hanya terbatas negara-negara OKI saja, dan tentunya harus dilakukan dengan memperhatikan apa yang menjadi prioritas dari pemerintah Palestina,” jelas Roy kepada pers di Kemenlu, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk menampung sementara 1.000 warga Palestina, terutama anak-anak yatim piatu dan korban luka dari Gaza. Mereka akan menerima perawatan medis, perlindungan, serta bantuan rehabilitasi sebelum dipulangkan jika kondisi di Gaza membaik.

Ketika melawat ke Turki, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato bersejarah di depan Parlemen Turki, Kamis (10/4/ 2025). Dalam pidatonya yang mendapat standing ovation di Majelis Agung Nasional Turki (TBMM), Presiden Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, dan menyebut bahwa Indonesia dan Turki harus memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih adil, terutama dalam menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina.

Adapun, presiden negara asing terakhir yang berbicara di Parlemen Turki adalah Presiden Palestina.

Berikut ini adalah aksi-aksi konkret yang dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan dukungan sosial kemanusiaan bagi bangsa Indonesia saat Prabowo Subianto menjabat Menhan maupun Kepala Negara.

1. Beasiswa untuk Mahasiswa Palestina (8 November 2023)

Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memberikan beasiswa penuh kepada 22 mahasiswa Palestina untuk menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pertahanan RI.

Program ini meliputi pendidikan di bidang kedokteran militer, farmasi, teknik sipil hingga keamanan siber, dan dilengkapi dengan kursus bahasa dan budaya Indonesia.

2. Pengiriman Kapal Rumah Sakit dan Bantuan Kemanusiaan (18 Januari 2024)

Menhan Prabowo Subianto melepas keberangkatan kapal rumah sakit TNI KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Mesir.

Bantuan tersebut mencakup obat-obatan, makanan, pakaian hangat, selimut, dan perlengkapan bayi untuk korban konflik di Palestina.

3. Komitmen Pengiriman Tenaga Medis dan Evakuasi Korban (Awal Februari 2024)

Menhan Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia mengirim tenaga medis ke Gaza dan mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang terluka atau trauma ke Indonesia untuk dirawat dan direhabilitasi sebelum nantinya dipulangkan saat situasi membaik.

4. Operasi Airdrop Bantuan Pertama TNI di Gaza (9 April 2024)

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, TNI melaksanakan misi penerjunan bantuan kemanusiaan (airdrop) langsung ke Jalur Gaza, Palestina. Misi ini dilaksanakan pada 9 April 2024, saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Dalam misi tersebut, pesawat Hercules C-130J milik TNI Angkatan Udara menerjunkan 20 paket bantuan seberat total 3.200 kilogram yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, dan perlengkapan bayi. Penerjunan dilakukan dari ketinggian 2.000 kaki menggunakan metode Low Cost Low Altitude (LCLA) dan melibatkan 27 personel TNI AU.

5. Komitmen Kirim Pasukan Perdamaian TNI ke Gaza (2 Juni 2024)

Dalam forum Shangri-La Dialogue di Singapura, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian (peacekeepers) dari TNI ke Gaza apabila ada mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjaga gencatan senjata dan mengawal bantuan kemanusiaan.

6. Desakan Kemerdekaan Palestina saat pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden (13 November 2024)

Dalam pertemuan bilateral di Gedung Putih, Presiden Prabowo mengangkat isu kemerdekaan Palestina dan situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala Negara menegaskan pentingnya solusi dua negara (two-state solution) serta menyerukan gencatan senjata dan perlindungan bagi warga sipil Palestina.

Dengan berbagai langkah itu, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya melanjutkan garis kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada Palestina, tetapi juga memperluasnya dengan tindakan konkret di bidang pendidikan, kemanusiaan, pertahanan, dan diplomasi internasional.

Tawaran suaka sementara bagi korban konflik Palestina bukanlah langkah tiba-tiba, tetapi merupakan kelanjutan konsisten dari serangkaian kebijakan dan nilai-nilai yang diperjuangkan sejak lama, sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh umat manusia.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto

Redaktur: Untung S