Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/12/2020) pagi. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta. Keenam nama menteri dikukuhkan dalam Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. "Mengangkat sebagai menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024," kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Rabu (23/12/2020).
Sebelumnya, pada Selasa (22/12/2020) sore di beranda Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo memperkenalkan enam wajah baru menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan RI, menggantikan Letjen (Purn) Dr dr Terawan Agus Putranto SPRad (K).
Pada kesempatan tersebut, Budi Gunadi mengajak masyarakat dan pemerintah kompak menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia. Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat membangun fasilitas kesehatan yang kuat dan siap mengatasi pandemi Covid-19.
Budi Gunadi tak punya latar belakang di bidang kesehatan atau pendidikan bidang kedokteran. Itulah sebabnya, dia merupakan menkes definitif pertama yang tidak berbekal pendidikan kedokteran atau bidang kesehatan sejak Indonesia merdeka.
Memang pada masa darurat 1948, pernah ada pejabat Menkes Indonesia dengan latar di luar bidang medis. Dia adalah Ir Mananti Sitompoel. Namun jabatan itu merupakan tugas sementara Mananti yang sejatinya merupakan Menteri Pekerjaan Umum.
Sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I yang membidangi, antara lain, BUMN Kesehatan dan Farmasi, Budi Gunadi Sadikin terlibat aktif dalam membantu menanggulangi pandemi Covid-19, sejak Maret 2020. Pada Juli 2020, Budi didapuk sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Di bawah kendali Budi Gunadi Sadikin, KPCPEN bergerak dinamis dengan pengelolaan anggaran mencapai Rp 695 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang digulirkan dalam beberapa sektor prioritas. Pria kelahiran Bogor, pada 6 Mei 1964 itu ikut berperan di masa awal pandemi dalam membuka jaringan internasional dan mengerahkan sumber daya dalam negeri untuk pengadaan 20 alat PCR test dengan kapasitas lebih dari 10,000 tes per hari atau 28% dari kapasitas nasional.
Selain itu, KPCPEN ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta membuat sistem pelaksanaan dan distribusi vaksinasi. Serta memastikan pengadaan obat penyembuhan (thereupatic) Covid-19 bagi para pasien positif SARS COV-2.
Budi Gunadi Sadikin juga turut aktif memonitor dan mengelola 70 rumah sakit milik BUMN dalam penanganan Covid-19. Salah satunya lewat kebijakan menaikkan kapasitas tempat tidur di RS BUMN menjadi lebih dari 6.500 unit.
Karier panjang Budi Gunadi Sadikin setelah lulus Teknik Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) memang dimulai dari dunia perbankan. Ia memulai kariernya pada 1988 sebagai Information Technology Officer di Kantor Pusat IBM Asia-Pasifik di Tokyo, Jepang. Ia berkarier di IBM hingga 1994 dengan posisi terakhir sebagai manager systems integration & professional services.
Selanjutnya ia bergabung dengan PT Bank Bali Tbk hingga 1999. Di sana Budi dipercaya sebagai General Manager of Electronic Banking, Chief General Manager Regional Jakarta, dan Chief General Manager of Human Resources.
Setelah Bank Bali, dirinya berlabuh ke ABN AMRO Bank Indonesia hingga 2004. Selepas dari ABN AMRO Bank, Budi melanjutkan karier perbankannya dengan bergabung di PT Bank Danamon Tbk sebagai executive vice president. Ia juga sempat menjadi Direktur Adira Quantum Multi Finance. Pada 2006 Budi bergabung dengan Bank Mandiri sebagai direktur micro & retail banking. Kariernya melesat hingga pada 2013 dia dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri hingga Maret 2016.
Setelah menyelesaikan masa jabatannya di Bank Mandiri, Budi kemudian menjabat sebagai Senior Advisor Menteri BUMN mulai 2016 hingga 2017. Dia kemudian ditugaskan untuk mentransformasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero) sebagai holding industri pertambangan yang membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.
Saat menjabat sebagai Direktur Utama Inalum dari September 2017 hingga November 2019, Budi berhasil memperbesar kepemilikan negara menjadi mayoritas di perusahaan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia. Pada November 2019 ia kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I. Sampai kemudian di akhir 2020, Presiden Jokowi menugaskan Budi sebagai Menteri Kesehatan.
Tugas amat berat ke depan menanti Budi Gunadi Sadikin di lingkungan Kementerian Kesehatan. Bagaimana ia mampu memimpin kolaborasi antarelemen bangsa Indonesia agar bisa segera keluar dari pandemi Covid-19? Serta, menyiapkan kualitas layanan kesehatan tingkat primer, memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, meningkatkan upaya promotif-preventif kesehatan, menekan tingkat penyakit menular dan endemik lainnya, serta memperluas jangkauan jaminan sosial kesehatan nasional.
Menkes Non-Kedokteran
Sebetulnya, penunjukan pejabat negara dari latar belakang kedokteran atau medis untuk Menteri Kesehatan bukan hal baru di negara lain. Setidaknya ada beberapa negara yang menkesnya saat ini berasal dari dunia politik, hukum, ekonomi, bahkan teknik elektro. Sebut saja Menteri Kesehatan Singapura Gan Kim Yong yang menjabat sejak 2011 sampai sekarang. Yong berlatar belakang pendidikan Bachelor of Arts degree in Electrical Engineering, University Cambridge. Sebelumnya, dia merupakan Menteri Tenaga Kerja Singapura.
Lalu ada juga Menkes Jepang Norihisa Tamura yang baru memegang jabatan pada September 2020. Tamura memiliki latar belakang pendidikan Economics and law, Chiba University, Japan. Dia sebelumnya merupakan anggota Parlemen Jepang dan bekerja di perusahaan konstruksi.
Menkes paling anyar di pemerintahan Selandia Baru adalah Andrew James Little. Ia baru menjabat sebulan lalu karena menteri sebelumnya mengundurkan diri akibat gagal mengatasi kasus Covid-19. Andrew ini bergelar Bachelor of Law, Philosophy, and Public Policy di Victoria University of Wellington. Karier sebelumnya adalah Menteri Perjanjian Waitangi di bawah supervisi Kementerian Kehakiman Selandia Baru.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Editor: Eri Sutrisno/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
