Ada 210 zona merah di seluruh Jawa Timur. Laporan itu disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa kepada Marsekal Hadi Tjahyanto, ketika mendampingi Panglima TNI itu meninjau sebuah posko Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya, Kamis (11/2/2021) sore.

Panglima TNI langsung memberikan perintahnya kepada Pangdam V Brawijaya Mayjen Suhariyanto. “koordinasikan dengan Kapolda, bombardir ke-210 RT itu. Keroyok, lakukan pelacakan, isolasi, dan kita perketat pembatasan sosialnya,’’ ujar Marsekal Hadi Tjahyanto lantang.

Panglima TNI hari itu terjun ke Jawa Timur untuk menginspeksi kesiapan prajuritnya dalam tugas penguatan posko-posko PPKM mikro. Langkah itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden Joko Widodo, yang memerintahkan pelibatan TNI-Polri pada implementasi PPKM mikro di front terdepan yakni desa, kelurahan, dusun, dan RT-RW. Operasi tersebut dimulai 9 Februari 2021. Sasarannya adalah Jawa-Bali yang masih didera trasmisi yang cukup tinggi terkait penularan Covid-19.

Menteri Dalam Negeri Tito Karvanian menerbitkan instruksinya yang menyatakan bahwa PPKM mikro berlaku mulai dari level RT. Bila dalam satu RT ada 10 rumah atau lebih yang penghuninya terinfeksi Covid-19, RT tersebut ditetapkan sebagai zona merah.

Bila yang terinfeksi 6--10 rumah ia termasuk kategori oranye, 1--5 rumah termasuk kuning, dan zona hijau bila terbebas dari infeksi. Ada bendera merah, oranye, kuning, atau hijau yang harus dipasang di mulut jalan di masing-masing RT. Mendagri juga meminta pemkab dan pemkot mengerahkan satpolnya untuk penguatan posko PPKM.

Panglima TNI memerintahkan jajarannya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cepat mengirim telegram ke kapolda se-Jawa Bali untuk mendukung kebijakan itu. Maka, di pagi 9 Februari posko-posko khusus itu muncul di ribuan tempat.

TNI mengerahkan ribuan bintara pembina desa (Babinsa) untuk posko-posko itu. Pada desa dan kelurahan yang besar atau padat, ia dibantu dua atau tiga prajurit lain. Polri mengirim bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas), dan pemkot serta pemkab mengirim satpolnya.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar resmi mengizinkan dana desa digunakan untuk mendukung operasi ini.
Para personel TNI-Polri, seperti dikatakan Marsekal Hadi Tjahyanto, harus “mengeroyok” dan “membombardir” seluruh zona merah, tanpa kecuali. Di situ petugas harus memastikan, warga zona merah tidak berkerumun lebih dari tiga orang. Sarana ibadah, tempat bermain anak, dan sarana ekonomi nonesensial untuk sementara harus ditutup.

Namun, situasi bisa berubah. Zona merah bisa berubah menjadi kuning, oranye, hijau, atau sebaliknya. Maka, posko harus memantau semua, terus-menerus. Bila ada warga diketahui terinfeksi, petugas posko harus melakukan surveilans, penelusuran guna menemukan suspek untuk kemudian dilakukan testing dengan rapid test kit antigen.

Bila ada suspek atau yang terinfeksi tanpa gejala atau bergejala ringan, dan harus menjalani isolasi mandiri, petugas posko harus menjaga yang bersangkutan tidak pergi keluar rumah. Bila ada kesulitan terkait keperluan obat dan kebutuhan sehari-hari mereka, petugas posko harus sigap membantu. “Jadi, semua harus terpantau secara rinci termasuk perkembangan dari hari ke hari,” begitu Panglima TNI mengingatkan.

Kodam IV/Diponegoro juga menggelar operasi kesigapan menghadapi Covid-19. Kolonel Inf Tri Susilo pun meninjau kesiapan sarana dan prasarana PPKM Mikro Desa Tlogo Kotes, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Sabtu (13/2/2021). Ia didampingi Komandan Kodim Purworejo Letkol Inf Lukman Hakim. Kolonel Tri Susilo hadir selaku tim Pengawas dan Evaluasi PPKM Mikro Kodam IV/Diponegoro.

Kepada jajaran TNI di lapangan, Kolonel Tri Susilo meminta untuk lebih mengedepankan sikap persuasif di lapangan. ‘’Jangan dimarahi, ajak dialog,’’ begitu pesannya. Dandim Purworejo pun menyatakan siap melaksanakannya. “Kodim akan terus berperan aktif melalui Babinsa sebagai ujung tombak satuan dalam mendukung PPKM mikro agar masyarakat terhindar dari wabah Covid-19,” kata Letkol Inf Lukman Hakim seperti dikutip di laman berita resmi Korem 072/Pamungkas Yogyakarta.

Kesiapan yang sama juga terlihat di Jawa Barat. Pangdam III/Siliwangi Mayjen Nugroho Budi Wiryanto telah menempatkan prajuritnya di 5.300 unit posko PPKM mikro ada yang di wilayahnya. Bahkan, ada tambahan 700 prajurit lainnya, termasuk 210 tenaga medis militer dari TNI-AU dan TNI-AL, untuk tugas tracing dan testing di lapangan.

Kodam Jaya tidak ketinggalan. Dengan penguatan personel dari TNI-AL dan TNI-AU, Kodam Jaya mengerahkan 3.150 prajurit untuk menjalankan posko PPKM di wilayah DKI, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Para prajurit itu juga mendapat tugas untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di lapangan.

Serangkaian apel siaga pun digelar di berbagai kota, baik oleh jajaran Polri maupun TNI. Apel siaga itu kemudian diikuti dengan inspeksi di lapangan. Kapolres Cilegon Kota AKBP Sigit Haryono pun blusukan ke sejumlah posko di Kecamatan Citangkil, yang pada Sabtu (13/2/2021) mencatatkan ada 66 pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan. ‘’Kalau masih ada keterbatasan masalah sarana dan prasarana, jangan sungkan laporkan langsung kepada satuan atas,’’ katanya, saat mengunjungi posko PPKM mikro di Kelurahan Kebonsari.

Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Leonardus Simarmata pun menghabiskan Sabtu siangnya dengan keluar masuk ke sejumlah permukiman. Ia puas, RT-RT memasang bendera di mulut-mulut gang untuk menandai status wilayahnya. Dari 4.226 RT di Kota Malang, kata AKBP Leonardus, 4.113 RT sudah menghijau, dan hanya 113 RT yang berstatus kuning. Tak ada bendera merah.

“Kita harus terus menegakkan disiplin prokes, agar semuanya menjadi hijau,” katanya. Setelah hijau, katanya, harus terus dijaga agar tak kembali menjadi kuning, oranye, apalagi merah.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari